Farhan Ingin Kota Bandung Punya TPA Berteknologi Modern

Wali Kota Bandung Muhammad Farhan.(Dok. MI)

PEMERINTAH Kota Bandung berupaya serius mencari solusi krisis sampah nan tak kunjung usai. Menyadari sebagai satu-satunya wilayah di Jawa Barat nan tidak mempunyai tempat pembuangan akhir (TPA) sampah, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menegaskan keinginannya agar wilayah nan dipimpinnya bisa mempunyai akomodasi pengolahan alias TPA sendiri untuk memutus ketergantungan dari wilayah lain.

Hal ini disampaikan Farhan menyikapi masa pakai TPA Sarimukti di Kabupaten Bandung Barat bakal lenyap dalam enam bulan ke depan. ​"Kita bakal senang mencari kemungkinan untuk membuka TPA punya sendiri. Untuk masa transisi, kita tetap kudu butuh TPA. nan krusial kita siapin dulu lahannya, perizinan bakal kita urus," kata Farhan di Bandung, Rabu (3/6).

Ia menjelaskan, ketergantungan Kota Bandung terhadap TPA Sarimukti milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat sering menjadi penyebab krisis sampah. Terlebih, dengan kondisi krisis sampah nan saat ini terjadi, pengajuan status kedaruratan sampah nan diajukan Pemkot Bandung sesuai pengarahan keputusan Menteri Lingkungan Hidup ditolak oleh pihak provinsi.

​"Karena masalahnya kita enggak punya TPA. Satu-satunya kota di Jawa Barat nan enggak punya TPA itu Kota Bandung, makanya TPA-nya tergantung pada provinsi. Ketika kita minta kedaruratan enggak bisa, ya sudah, kita bakal cari jalan lain. Karena masalah ini kudu selesai, enggak bisa enggak," tegasnya.

​Terlebih Farhan menyebut, Kota Bandung sebenarnya pernah mempunyai TPA mandiri, ialah di Dago Elos nan kemudian dipindahkan ke Leuwigajah. Namun, pascatragedi dan penutupan TPA Leuwigajah, Bandung kembali menumpang ke TPA Sarimukti.

Kondisi ini kian pelik lantaran kuota dan kewenangan pengangkutan sampah sepenuhnya diatur oleh pemerintah provinsi. Bahkan, kata Farhan, rencana pembangunan PLTSA Gede Bage pun dipastikan batal lantaran sekarang lahannya masuk kategori lahan sawah dilindungi (LSD) oleh Kementerian ATR/BPN.

Berteknologi Modern

​Menurutnya, konsep TPA nan mau diinisiasi ke depan bukan sekadar tempat penumpukan sampah konvensional, melainkan beranjak kegunaan menjadi tempat pengolahan akhir nan berbasis teknologi modern. "Karena meski bagaimanapun kita butuh TPA," katanya.

Sembari menunggu kemauan itu terealisasi, Farhan menyambut baik janji Gubernur Jawa Barat nan bakal memberikan support mesin pengolahan sampah di setiap kelurahan. "Apapun lah, saya terima sekarang," katanya.

​Pada sisi lain, Farhan pun terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pemilahan sampah. Program 'Gaslah' nan digagasnya berfokus pada edukasi pemilahan sampah organik berbasis masyarakat meski diakuinya butuh waktu panjang.

Berdasarkan info terakhir, tambah Farhan, tingkat partisipasi penduduk dalam memilah sampah mengalami peningkatan meski belum mencapai target. Dari rata-rata 85 rumah di tiap RT, tahun lampau baru 10 rumah nan melakukan pemilahan, menurutnya sekarang naik menjadi 20 rumah. 

Pihaknya pun menargetkan minimal 60 rumah per RT aktif memilah agar pengelolaan sampah di hulu menjadi efektif. "Belum mungkin efektif langsung lantaran edukasi tidak bisa selesai dalam waktu singkat. Para mahir pun menyatakan, menuju ke arah sana kita tetap butuh TPA sebagai penopang," jelasnya.

​Saat disinggung mengenai penegakan hukuman bagi penduduk nan tetap membuang sampah sembarangan seperti ke aliran sungai, Farhan menyebut bahwa hukuman denda Rp500 ribu nan tertuang dalam peraturan wilayah sangat susah diterapkan di lapangan. ​

"Peraturan itu bisa bagus, tapi penerapannya sama sekali tidak mudah. Sangat tidak manusiawi jika pemerintah kota menangkap ibu-ibu buang sampah sekantong lampau didenda Rp500 ribu. Kita tidak mungkin memenjarakan warga. Maka dari itu, jalannya adalah terus menggenjot edukasi dan menyiapkan prasarana pengolahannya terlebih dahulu," katanya. (H-3)