El Nino Berpotensi Picu Musim Kemarau 2026 Lebih Kering, Daerah Diminta Siaga Kekeringan

Kekeringan di tengah musim kemarau.(Dok. Antara)

BADAN Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengingatkan pemerintah wilayah dan seluruh pemangku kepentingan untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau  2026 nan diprediksi lebih kering dibandingkan kondisi normal.

Peringatan tersebut disampaikan Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani, dalam Rapat Koordinasi Penanganan Persampahan serta Mitigasi Dampak Kemarau Panjang di wilayah Jawa Barat nan digelar di Mabes TNI Angkatan Darat.

Rapat tersebut dipimpin oleh Maruli Simanjuntak dan dihadiri Dedi Mulyadi, para kepala daerah, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Dalam paparannya, Faisal mengatakan Indonesia berpotensi mengalami kejadian El Nino 2026. Prediksi tersebut telah disampaikan BMKG sejak Maret 2026 dan diperkuat oleh rilis World Meteorological Organization pada 2 Juni 2026.

"Kami telah menyampaikan sejak bulan Maret bahwa tahun ini bakal terjadi kejadian El Nino. Kemudian pada tanggal 2 Juni kemarin, WMO juga telah merilis bahwa El Nino bakal terjadi pada tahun 2026," ujarnya.

Faisal menjelaskan El Nino dan musim tandus merupakan dua kejadian nan berbeda, namun keduanya dapat memengaruhi kondisi curah hujan di Indonesia. Berdasarkan hasil pemantauan BMKG hingga akhir Mei 2026, indeks ENSO telah mencapai +1,0 nan menunjukkan kondisi El Nino, sementara sekitar 28% wilayah Indonesia telah memasuki musim kemarau.

Khusus di Jawa Barat, BMKG memprediksi sebagian besar wilayah memasuki musim tandus 2026 pada Mei hingga Juni 2026. Puncak musim tandus diperkirakan terjadi pada Agustus dan di sejumlah wilayah bersambung hingga September.

Curah hujan selama periode tersebut diprediksi berada pada kategori rendah hingga menengah dengan sifat hujan di bawah normal alias lebih kering dibandingkan rata-rata klimatologis.

Menurut Faisal, karakter musim tandus di Jawa Barat tidak seragam lantaran setiap wilayah mempunyai area musim nan berbeda.

"Sebagian wilayah seperti pesisir utara Jawa Barat sudah memasuki musim kemarau, sementara wilayah lain seperti Bogor mempunyai karakter nan berbeda sehingga tetap berpotensi mengalami hujan. Karena itu pemantauan perlu dilakukan secara spesifik berasas area musim," katanya.

BMKG juga memperkirakan lama musim tandus tahun ini berjalan antara tiga hingga tujuh bulan, tergantung wilayah masing-masing. Informasi iklim, kondisi hari tanpa hujan, hingga potensi kekeringan bakal terus diperbarui dan disampaikan kepada pemerintah wilayah sebagai dasar penyusunan langkah mitigasi.

Antisipasi Kekeringan

Dalam kesempatan nan sama, Maruli meminta seluruh jejeran TNI AD mulai dari tingkat Kodim hingga Koramil melakukan pemetaan wilayah rawan kekeringan serta menyiapkan langkah antisipasi sejak dini.

"Kalau dulu kita punya info bencana, sekarang kita kudu punya info antisipasi kemarau. Daerah mana saja nan selama ini terjadi kekeringan dan juga berasas hasil penjelasan BMKG, wilayah mana nan terancam kekeringan. Kira-kira apa nan kudu kita lakukan," ujarnya.

Ia menegaskan program penyediaan air bersih melalui pengeboran sumur bakal terus dilanjutkan untuk membantu masyarakat menghadapi akibat musim kemarau.

Sementara itu, Dedi Mulyadi mengingatkan bahwa musim tandus merupakan kondisi nan rutin dihadapi sejumlah wilayah di Jawa Barat dan kerap memunculkan persoalan kekurangan air bersih."Kita memasuki bulan Juni nan sudah mulai kemarau. Menurut BMKG, puncaknya terjadi pada Agustus dan sampai September juga tetap menjadi periode nan perlu diwaspadai. Pada masa itu ada beberapa wilayah di Jawa Barat nan sudah menjadi langganan mengalami kesulitan air bersih dan kondisi lingkungan nan berdebu," katanya.

Untuk mengantisipasi dampak El Nino tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Barat mendorong percepatan pembangunan jaringan air bersih di beragam wilayah.

Pada kesempatan itu, Faisal juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat atas dukungannya dalam penguatan sistem peringatan awal cuaca melalui pengadaan radar cuaca nan terintegrasi dengan sistem BMKG.

Menurutnya, kerjasama antara pemerintah wilayah dan BMKG menjadi langkah krusial untuk meningkatkan kualitas jasa info cuaca dan suasana kepada masyarakat.

BMKG berambisi support seluruh pemangku kepentingan dapat memperkuat upaya mitigasi musim tandus 2026 sehingga akibat kekeringan dapat ditekan, kesiapan air bersih terjaga, ketahanan pangan tetap terpelihara, serta pengelolaan lingkungan melangkah lebih berkelanjutan. (H-3)