El Nino Ancam Hak Dasar Warga, Menteri HAM Instruksikan Pemantauan Berkala

Seorang petani memeriksa penampungan air nan mengalami kekeringan.(Dok. Antara)

FENOMENA El Nino tak hanya berpotensi memicu kekeringan dan kebakaran rimba dan lahan (karhutla), tetapi juga menakut-nakuti pemenuhan kewenangan dasar masyarakat. 

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai memerintahkan seluruh jejeran Kementerian HAM (KemenHAM) aktif memantau dan turun langsung memeriksa potensi akibat sosial dan memastikan golongan masyarakat terdampak El Nino tetap mendapatkan perlindungan

“Terkait kondisi akibat El Nino nan kian meluas, saya memerintahkan seluruh jejeran KemenHAM RI di seluruh Indonesia untuk bahu-membahu berbareng pemerintah setempat ikut aktif dalam langkah-langkah pengendalian,” kata Pigai dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (11/8).

Menurut Pigai, kondisi cuaca kering berkepanjangan dapat memunculkan persoalan sosial nan berakibat langsung terhadap kehidupan masyarakat. Ancaman tersebut antara lain karhutla, kekeringan, krisis air hingga kandas panen nan berpotensi mengganggu kehidupan dan penghidupan warga.

Karena itu, KemenHAM diminta melakukan koordinasi lintas sektor sekaligus mengidentifikasi secara awal akibat sosial nan muncul di daerah. Langkah tersebut krusial untuk memastikan persoalan nan berpotensi mengganggu pemenuhan kewenangan masyarakat dapat segera direspons.

Pigai menekankan pentingnya perhatian terhadap golongan rentan nan dapat menghadapi akibat lebih berat akibat kondisi cuaca ekstrem. Pemantauan lapangan diperlukan agar kebutuhan dan persoalan masyarakat dapat segera diketahui dan dikoordinasikan dengan pemerintah wilayah maupun pemangku kepentingan terkait.

“Seluruh jejeran KemenHAM RI di seluruh wilayah di Indonesia agar aktif turun ke tengah-tengah masyarakat, pantau kondisi, lakukan langkah antisipasi dan pengendalian berbareng pihak terkait,” ujarnya.

Perintah tersebut sejalan dengan langkah pemerintah menghadapi kondisi cuaca nan sangat kering dan meningkatnya akibat karhutla di sejumlah wilayah. Pemerintah pusat dan wilayah berbareng unsur mengenai terus memantau titik api serta memperkuat penanganan di lapangan.

Sejumlah support disiapkan untuk mengendalikan kebakaran, antara lain operasi modifikasi cuaca (OMC), water bombing, serta pengerahan helikopter dan pesawat sesuai kondisi dan kebutuhan wilayah.

Akan terapi, Pigai menegaskan penanganan El Nino tidak boleh hanya berorientasi pada pengendalian bencana. Pemerintah juga kudu memastikan perlindungan dan pemenuhan kewenangan masyarakat tetap melangkah di tengah kondisi cuaca ekstrem.

Menurutnya, sinergi lintas sektor menjadi krusial agar potensi persoalan sosial akibat El Nino dapat diantisipasi sejak awal dan golongan masyarakat terdampak, khususnya golongan rentan, tidak kehilangan akses terhadap hak-hak dasarnya. (H-3)