Eks Wagub Sebut Usul Perubahan Nama Jabar Jadi Tatar Sunda Belum Urgen

2 minggu yang lalu

Jakarta, CNN Indonesia --

Eks Wakil Gubernur Jawa Barat (Jabar) periode 2008-2013 menilai usul perubahan nama provinsi itu jadi Tatar Sunda belum urgen alias mendesak saat ini.

Selain itu, Dede mengingatkan Jabar bukan hanya diisi budaya ataupun penduduk suku Sunda saja. Di dalamnya, kata dia, juga mencakup Betawi hingga Jawa. Oleh lantaran itu, dia menilai perubahan nama provinsi jadi Tatar Sunda itu bakal akan membikin budaya lain di Jabar seolah menjadi minoritas.

"Maka ada beberapa kebudayaan nan akhirnya seperti menjadi minoritas. Padahal konsepnya Tatar Sunda itu adalah harusnya menjadi suatu wilayah nan lebih egaliter. Apalagi dekat dengan DKI [Jakarta]," kata dia di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (7/7).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Jadi dalam konteks historikal juga, menurut saya belum perlu. Menurut saya pribadi ya," imbuh politikus Demokrat itu.

Namun, Dede mempersilakan Pemprov maupun DPRD Provinsi Jawa Barat andaikan mau mengusulkan perubahan tersebut. Dia menegaskan usulan itu tetap kudu dilakukan lewat perubahan undang-undang, dan sesuai tata peraturan perundang-undangan nan berlaku.

Dede nan sekarang menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi Partai Demokrat itu mengatakan revisi undang-undang perlu dilakukan lantaran keberadaan sebuah wilayah telah diatur dalam undang-undang, termasuk Jawa Barat.

"Harus jadi undang-undang lantaran kan perubahan nomenklatur provinsi, kabupaten/kota, itu adanya di undang-undang dan itu kudu diputuskan di DPR RI," katanya.

Dede menjelaskan, revisi undang-undang itu di dalamnya bakal mencakup nomenklatur hingga pemisah wilayah. Dan perubahannya kudu dilakukan melalui DPR.

"DPRD sih boleh aja membikin usulan. Tapi kudu diusulkan lagi ke DPR RI," katanya.

Sementara itu, seluruh fraksi di DPRD Jawa Barat disebut telah memberi lampu hijau untuk melanjutkan usulan ini ke tahapan legislasi.

Ketua Komisi I DPRD Jabar, Rahmat Hidayat Djati menjelaskan pembahasan usulan perubahan nama tersebut bukan tanpa alasan.

Menurutnya, salah satu pertimbangan utama DPRD melanjutkan aspirasi itu ke tahap legislasi adalah demi menjaga identitas budaya Sunda nan dinilai mulai tergerus.

"Urgensinya lantaran identitas jati diri suku Sunda terancam punah," klaim politikus PKB itu, Senin (6/7).

Mengutip dari detikJabar, kekhawatiran dari sejumlah pihak menilai usulan nama "Provinsi Sunda" berpotensi tidak merepresentasikan keberagaman identitas budaya nan ada di Jawa Barat.

Menanggapi perihal itu, Rahmat menegaskan, tidak ada wilayah di Jawa Barat nan berada di luar cakupan Tatar Sunda. Dia menegaskan semua wilayah di Jawa Barat adalah wilayah Sunda.

"Tidak ada wilayah non-Sunda. Semua nan ada dalam cakupan Provinsi Jawa Barat sekarang ini semuanya wilayah Sunda," tegas Rahmat.

[Gambas:Youtube]

(thr/kid)

Add