Ekonomi Politik NU dan Pesantren

Rektor Universitas Paramadina, Didik J Rachbini (foto: dok Okezone)

Penulis: Prof. Didik J Rachbini, PhD - Rektor Universitas Paramadina

HAMPIR setengah abad nan lalu, pada tahun 1980-an, pesantren tetap terbelakang sebagaimana masyarakat pada umumnya. Pada saat itu ada pendapat cemerlang dari Dawam Rahardjo dan LP3ES untuk melakukan riset pembelaan pengembangan pesantren. Gus Dur ada di dalamnya, ikut terlibat meskipun pada akhirnya berbeda pendapat dan berpisah. Sama-sama menjadi peneliti di LP3ES.

Ide dasar dari riset pembelaan ini adalah modernisasi pesantren, nan didukung oleh lembaga-lembaga LN seperti FNS Jerman, USAID, dan lain-lain. Ide dasar modernisasi pesantren, jika sukses memajukan pesantren, maka Indonesia bakal maju dan modern. Gerakan ini didasarkan pada masalah aktual di pedesaan dan pesantren pada umumnya, ialah masalah kemiskinan, pendidikan terbatas, dan keahlian rendah.

Kini setelah separuh abad, pesantren sudah berkemajuan sangat luar biasa. Mobilitas vertikal masyarakat pesantren melangkah sangat pesat. Kelas menengah di pesantren meningkat luar biasa, kaum intelektual tumbuh sigap di pesantren, dan banyak ahli dan pembimbing besar tumbuh dari lingkungan pesantren, dalam perihal ini lingkungan NU.

Sudah berbeda jauh dengan keadaan separuh abad nan lalu. Tetapi, tetap banyak nan tertinggal dan ketimpangan nan tetap relatif lebar. Karena itu, pendapat pandai dari LP3ES pada masa Dawam Rahardjo dan Gus Dur ketika itu tetap relevan untuk membangun kemajuan nan konsentrasi pada pesantren dan lingkungan masyarakat nahdliyin.

Inilah sesungguhnya, menurut saya, tugas berat dan paling utama dari elite ketua NU nan baru. Elite NU ke depan semestinya mengedepankan program untuk modernisasi pesantren sebagaimana buahpikiran dasar program LP3ES di waktu nan lalu.

Kemajuan besar di pesantren dan lingkungan masyarakat nahdliyin sudah lebih dari nan diharapkan, tetapi tetap ada pekerjaan rumah nan kudu terus dilanjutkan. Sebaiknya elite NU dan PKB berasosiasi dengan solid untuk kepentingan masyarakatnya dengan menghindari politik praktis jangka pendek, kepentingan orang per orang, dan segelintir golongan mini di dalamnya.