DSI Mulai Beroperasi! Mulai Atur Ekspor Batu Bara, CPO, hingga Ferro Alloy

Jakarta -

PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) resmi diluncurkan sebagai babak baru tata kelola ekspor sumber daya alam (SDA) strategis nasional nan lebih transparan, profesional, dan memberikan nilai tambah optimal bagi perekonomian Indonesia.

Chief Executive Officer BPI Danantara, Rosan Roeslani, menjelaskan sejatinya PT DSI resmi dibentuk melalui publikasi akta perusahaan pada 1 Juni 2026 kemarin. Namun DSI secara resmi baru diluncurkan hari ini, usai nyaris dua bulan beroperasi.

"PT DSI ini mulai berlaku, mulai melangkah sejak 1 Juni. Secara akta 1 Juni, dan dalam perannya tentunya kita inginkan ini dikelola secara lebih baik, transparan, dan juga memberikan nilai tambah tidak hanya kepada sumber daya manusia kita, kepada sumber daya alam kita, tetapi juga kepada perekonomian Indonesia secara keseluruhan," kata Rosan dalam aktivitas Peluncuran Babak Baru Tata Kelola Ekspor SDA di Wisma Danantara Indonesia, Jakarta Selatan, Senin (24/8/2026).

Ia mengatakan pada tahap awal operasional perusahaan, DSI baru mengatur tata kelola ekspor untuk tiga komoditas strategis nasional nan di mana ada di dalam konsentrasi kita, ialah batu bara, minyak kelapa sawit alias CPO, dan juga ferro alloy.

Dalam konteks ini, Rosan memastikan dalam tahap ini DSI bakal tetap menghormati setiap perjanjian ekspor ketiga komoditas mengenai nan sebelumnya sudah terjalin. Sehingga kontrak-kontrak tersebut bakal tetap melangkah normal.

"We honor the sanctity of the contract, kontrak-kontrak nan jangka panjang, tapi sifatnya dari DSI ini kita lebih pada saat ini mengevaluasi, memonitoring, dan juga memastikan bahwa nan paling krusial adalah transparency of the transaction," paparnya.

Di luar itu, Rosan menegaskan jika keberadaan DSI tidak bakal menggantikan tugas dari Kementerian dan Lembaga nan selama ini terlibat dalam proses ekspor ketiga komoditas SDA strategis nasional tadi. Semisal ada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral hingga Kementerian Perdagangan dan lembaga mengenai lainnya seperti Bea Cukai.

"Namun mau saya tegaskan bahwa DSI ini bukan tujuannya menambah lapisan birokrasi alias bukan pula menggantikan peran dari regulator. Ini kudu kita garisbawahi, seluruh kegunaan perizinan, pengaturan, dan pengawasan tetap berada pada Kementerian alias Lembaga nan berwenang," tegas Rosan.

Dalam kesempatan nan sama Direktur Utama DSI, Luke Thomas Mahony, juga memastikan pada tahap awal operasional Danantara Sumberdaya Indonesia tidak bakal mengganggu perjanjian ekspor nan sudah ada.

Menurutnya untuk tahap awal ini DSI bakal lebih konsentrasi dalam mengawasi tata kelola ekspor berjalan. Hal ini bakal dilakukan hingga akhir tahun.

"Eksportir tetap memegang kewenangan kepemilikan atas peralatan melalui skema perantara (intermediary model). Inilah nan sedang kami terapkan dari sekarang hingga akhir tahun," ucap Luke.

"Ini adalah skema perantara di mana hubungan antar-eksportir tetap terjaga, aliran komoditas tetap berjalan antar-eksportir, dan aliran finansial juga tetap berjalan. Itulah kenapa hubungan komersial nan sudah ada bakal tetap bersambung di ketiga komoditas nan kita tangani, ialah batu bara, kelapa sawit (CPO), dan ferro alloy," tegasnya lagi.

Bersamaan dengan itu, dia juga memastikan jika kehadiran DSI tidak bakal menambah proses birokrasi ekspor baru, namun lebih kepada memanfaatkan seluruh sumber daya nan ada untuk memastikan tata kelola ekspor tetap transparan, profesional, dan memberikan nilai tambah optimal bagi perekonomian Indonesia.

"Jadi, ini adalah soal mengintegrasikan dan memanfaatkan, kita tidak bakal menambah birokrasi baru. Kami tidak bakal meminta pengumpulan info baru jika info tersebut sudah ada. Kami bakal memanfaatkan info dari sistem kementerian di Bea Cukai dan kementerian lainnya nan sudah tersedia," ujar Luke.

(igo/fdl)