DPR Usulkan Dana untuk 1.000 Bioskop Desa di APBN 2027

Sedang Trending 2 bulan yang lalu

Anggota DPR usulkan pengalokasian biaya untuk bioskop desa.

, JAKARTA, – Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Gerindra, Rahmawati, mengusulkan pengalokasian biaya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2027 untuk menghadirkan 1.000 layar bioskop di desa. Usulan ini bermaksud untuk mendorong perkembangan upaya rumah produksi di daerah.

"Mungkin lintas mitra mungkin siapkan insentif fiskal untuk PH-PH mini dan wilayah dan alokasikan anggaran 1.000 layar bioskop desa atau dari APBN 2027. Ini saran biar PH mini itu bisa hidup," katanya dalam Rapat Dengar Pendapat Panja Kreativitas dan Distribusi Film Nasional berbareng Komisi VII DPR RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.

Rahmawati menegaskan pentingnya support pemerintah dalam pengembangan rumah produksi mini di wilayah nan mengalami kesulitan menayangkan movie mereka di jaringan bioskop nan ada. Keterbatasan ini dikhawatirkan dapat menghalang produksi film-film nan menampilkan potensi dan budaya daerah.

Diskusi dengan Pengelola Bioskop

Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi Nasdem, Rico Sia, menyarankan agar pengelola rumah produksi membahas masalah produksi dan penayangan movie dengan pihak terkait, termasuk pengelola bioskop. "Coba deh duduk obrolan dengan para exhibitor sebelum kita bikin film, menyampaikan pendapat kita, memberitahukan apa nan kita mau buat, minta masukan dari dia," ujarnya.

Menanggapi perihal ini, perwakilan dari PH Black & White Pictures menyampaikan bahwa akses obrolan dengan pengelola bioskop belum sepenuhnya terbuka bagi rumah produksi kecil.

Usulan Revisi UU Perfilman

Sementara itu, Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Golkar, Andhika Satya Wisastho, mengusulkan revisi Undang-Undang No. 33 tahun 2009 tentang Perfilman agar lebih sesuai dengan kondisi industri perfilman saat ini. "Saya kira kondisi di 2009 dan di 2026 ini sudah banget sangat berbeda tentang Perfilman di Indonesia, dan saat ini saya mengusulkan jika memungkinkan ke depan Komisi VII juga bisa mengadakan mengenai revisi undang-undang mengenai tentang perfilman," katanya.

Konten ini diolah dengan support AI.

sumber : antara

Selengkapnya
Sumber Republika Nasional
Republika Nasional