DPR Soroti Kinerja Menhut Raja Juli Imbas 3 Bulan Karhutla Tak Padam

Jakarta, CNN Indonesia --

Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKS, Johan Rosihan menyoroti keahlian Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni dalam menangani kebakaran rimba dan lahan (karhutla) di Kalimantan dan Sumatera yang telah terjadi selama 3 bulan.

Johan mengatakan Raja Juli bertanggung jawab untuk memastikan area rimba dikelola dan dilindungi dengan baik. Wajar jika publik dan DPR meminta penjelasan soal penanganan karhutla.

"Menhut tentu mempunyai tanggung jawab besar dalam memastikan area rimba dikelola dan dilindungi dengan baik. Karena itu, wajar andaikan publik dan DPR meminta penjelasan mengenai kesiapan pencegahan, kecepatan respons, efektivitas koordinasi, serta hasil penanganan di lapangan," kata Johan saat dihubungi, Rabu (14/10).

Namun, dia mengakui karhutla juga merupakan persoalan lintas kewenangan. Evaluasinya perlu dilakukan secara menyeluruh dan berbasis data, termasuk terhadap peran kementerian dan lembaga lain, pemerintah daerah, serta pemegang izin usaha.

"Saya berpandangan bahwa nan dibutuhkan sekarang adalah kepemimpinan operasional nan jelas, langkah pengamanan masyarakat nan terukur, dan pertanggungjawaban atas setiap kelemahan tata kelola nan ditemukan," katanya.

Johan mengaku prihatin dengan kondisi karhutla di Kalimantan dan Sumatera. Ia mengatakan asap karhutla telah menjadi masalah kesehatan dan mengganggu aktivitas masyarakat.

Menurutnya, ukuran keberhasilan penanganan karhutla bukan hanya berapa hektare api nan sukses dipadamkan, tetapi juga seberapa sigap negara bisa melindungi keselamatan dan kesehatan rakyat.

Pemerintah perlu memastikan operasi pemadaman melangkah terpadu, dengan satu komando lapangan nan jelas, melibatkan Kementerian Kehutanan, KLH, BNPB, pemerintah daerah, TNI, Polri, dan seluruh unsur terkait.

"Penanganan kudu berbasis peta titik panas, kondisi gambut, potensi penjalaran api, serta akibat paparan asap bagi permukiman. Pada saat nan sama, pemerintah perlu memperkuat jasa kesehatan, menyediakan masker nan sesuai, ruang udara bersih, dan perlindungan unik bagi anak-anak, lansia, serta golongan rentan," ujarnya.

Terpisah, Anggota Komisi IV dari Fraksi PDI Perjuangan Sonny T Danaparamita mendesak pemerintah segera mengambil keputusan mengenai status dan tingkat musibah karhutla.

Ia mengatakan karhutla sudah berjalan berbulan-bulan, menimbulkan korban, mengganggu kesehatan masyarakat, merusak lingkungan, serta menghalang kehidupan sosial dan ekonomi di beragam wilayah.

Kondisi tersebut kudu segera mendapatkan kejelasan status dan langkah penanganan nan memadai.

"Apakah sebagai musibah nasional, musibah tingkat provinsi, alias musibah tingkat kabupaten/kota, sesuai kondisi dan akibat nan terjadi," kata Sonny.

Ia mengatakan jika karhutla telah memenuhi kriteria musibah nasional, Presiden Prabowo Subianto kudu segera menetapkannya.

Namun, jika belum, pemerintah kudu menjelaskan secara terbuka argumen dan dasar penilaiannya, sekaligus memastikan status kedaruratan pada tingkat provinsi maupun kabupaten/kota ditetapkan sesuai kebutuhan masing-masing wilayah.

"Jangan sampai masyarakat sudah berbulan-bulan menghadapi realita sebuah bencana, sementara pemerintah tetap berkepanjangan menentukan statusnya," ujarnya.

Pemerintah sebelumnya mencatat terdapat sekitar 639 hektare lahan di enam provinsi di Indonesia nan dalam proses pemadaman akibat kebakaran rimba dan lahan (karhutla).

Mengacu pada paparan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), keenam provinsi itu meliputi; Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, Riau, dan Jambi.

"Berdasarkan laporan Kepala BNPB, di 6 provinsi paling terdampak karhutla tetap terdapat sekitar 639 hektare lahan nan dalam proses pemadaman," kata Seskab Teddy Indra Wijaya dalam unggahannya di IG @sekretariat.kabinet usai rapat dengan Presiden Prabowo dan jejeran mengenai soal penanganan karhutla, Senin (12/10) malam.

Desakan mundur dan respons Raja Juli

Desakan agar Raja Juli mundur pun mulai mencuat. Pada Senin (12/10), sejumlah pemuda menggelar tindakan protes di depan hotel tempat Raja Juli menginap di Kalimantan Tengah.

Salah seorang perwakilan pemuda nan mengikuti aksi, Aris, secara terbuka meminta Raja Juli mengundurkan diri andaikan tidak bisa menghadirkan solusi konkret atas persoalan karhutla di Kalteng.

"Kalau tidak bisa menjadi Menteri, mending mengundurkan diri saja dari Menteri Kehutanan," seru Aris dalam tindakan tersebut.

Aris menilai penanganan karhutla kudu menjadi prioritas lantaran dampaknya tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga menakut-nakuti kesehatan dan keselamatan masyarakat.

Ia menyoroti kabut asap pekat nan dirasakan penduduk dari beragam golongan usia, termasuk anak-anak dan lanjut usia.

Aris juga mempertanyakan akibat nyata dari kunjungan Menhut ke Kalteng nan menurutnya telah dilakukan berulang kali, tetapi belum dirasakan secara signifikan oleh masyarakat di lapangan.

"Dia sudah datang berapa kali ke Kalimantan Tengah, tapi kehadiran beliau hari ini sudah nyaris kesekian kali tidak memberikan akibat sama sekali pun," tegasnya.

Aris berambisi pemerintah pusat memperkuat langkah penanganan karhutla dengan tindakan nan lebih konkret dan tegas. Menurutnya, masyarakat memerlukan solusi atas kebakaran dan kabut asap nan terus mengganggu kehidupan sehari-hari.

Menhut Raja Juli menanggapi dorongan mundur dari sejumlah pihak atas peristiwa karhutla di RI.

Raja Juli menegaskan bakal tetap bekerja menangani kebakaran dan kabut asap nan berakibat ke masyarakat.

"Kami dari pemerintah pusat maupun wilayah mempunyai empati nan sangat dalam terhadap masyarakat nan tiga bulan terakhir terpapar asap. Ini memotivasi kami untuk bekerja lebih sungguh-sungguh. Sama sekali kita tidak lepas tangan alias cuci tangan," ujar Raja Juli, Selasa (13/10).

Raja Juli juga menyatakan terbuka terhadap kritik nan disampaikan masyarakat. Ia menilai beragam masukan, termasuk kritik, dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah untuk meningkatkan upaya penanganan kebakaran.

"Kritik, saran, apalagi kritik pedas sekalipun kami terima sebagai vitamin untuk bekerja lebih keras lagi. Kami butuh support seluruh masyarakat agar kita bisa bersama-sama menghadapi musibah ini," katanya.

(yoa/isn)