DPR Minta Pemerintah Prioritaskan Keselamatan di Perlintasan Sebidang

Sedang Trending 2 minggu yang lalu
DPR Minta Pemerintah Prioritaskan Keselamatan di Perlintasan Sebidang Ilustrasi(MI/Usman Iskandar)

ANGGOTA Komisi V DPR RI Erna Sari Dewi, menegaskan konsentrasi utama pemerintah dan DPR bukan mencari pihak nan salah dalam kasus kecelakaan kereta api. Fokus mereka memastikan kejadian serupa tidak terus berulang.
 
Menurut Erna, nomor kecelakaan kereta api di Indonesia tetap memprihatinkan dan apalagi condong meningkat. Ia menyebut rata-rata terdapat sekitar 24 korban kecelakaan kereta api setiap hari.
 
“Yang menjadi perhatian utama adalah titik-titik rawan di perlintasan sebidang. Di negara maju, perlintasan sebidang nyaris sudah tidak ada lagi lantaran memang sangat berisiko,” ujar Erna dikutip dari keterangan tertulis nan diterima di Jakarta, Sabtu (23/5).
 
Ia mengapresiasi langkah sigap pemerintah dan PT KAI dalam menutup lebih dari 70 perlintasan sebidang nan dinilai rawan dan mempunyai volume lampau lintas tinggi.
 
Erna menilai, solusi jangka pendek nan paling mendesak adalah memperbaiki sistem keselamatan secara menyeluruh dan terintegrasi. Menurutnya, sistem tersebut kudu mencakup pembenahan rambu-rambu, sistem peringatan dini, hingga penjagaan pintu perlintasan.
 
Ia mencontohkan tetap adanya persoalan pada rambu pembantu nan dinilai membingungkan pengguna jalan, serta belum optimalnya sistem early warning ketika terjadi potensi kecelakaan di jalur kereta.
 
“Masih ada waktu sekitar tiga menit nan sebenarnya bisa dimanfaatkan masinis untuk melakukan pengereman. Karena itu, sistem peringatan awal sangat penting,” katanya.
 
Selain itu, Erna juga menekankan pentingnya keberadaan petugas penjaga di pintu perlintasan guna meminimalkan akibat kecelakaan.
 
Untuk jangka panjang, Erna mendorong pembangunan flyover dan underpass agar perlintasan sebidang dapat dihilangkan secara bertahap. Namun, dia mengakui pembangunan prasarana tersebut memerlukan anggaran besar dan waktu panjang, terutama lantaran persoalan pembebasan lahan nan tetap menjadi hambatan utama.
 
“Kalau sistemnya tidak diperbaiki, maka perbaikan prasarana saja tidak bakal cukup menyelesaikan masalah,” tegas Politisi Fraksi Partai NasDem ini. (Z-2)

Selengkapnya
Sumber Media Indonesia
Media Indonesia