DPR Hormati Proses Hukum Kasus Dugaan Pelanggaran di BGN

ilustrasi(Antara)

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan bahwa penanganan dugaan pelanggaran norma nan berangkaian dengan Badan Gizi Nasional (BGN) sepenuhnya menjadi kewenangan abdi negara penegak norma (APH). Menurut Dasco, seluruh proses norma perlu dihormati dan diberikan ruang untuk melangkah sesuai sistem nan bertindak tanpa intervensi dari pihak mana pun.

"Apa pun itu, kita serahkan kepada abdi negara penegak norma nan tentunya mempunyai pertimbangan-pertimbangan tersendiri," kata Dasco usai mengikuti Rapat Pimpinan DPR RI di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu.

Ia mengaku telah menerima info mengenai penggeledahan nan dilakukan oleh kejaksaan di Kantor BGN. Namun demikian, dirinya belum memperoleh info secara rinci mengenai adanya penangkapan terhadap sejumlah pihak dalam perkara tersebut.

Di sisi lain, Dasco mengatakan DPR RI melalui Komisi IX sebelumnya telah menyampaikan sejumlah catatan pertimbangan mengenai keahlian dan tata kelola BGN kepada pemerintah. Menurut dia, pergantian kepemimpinan di lembaga tersebut menunjukkan bahwa pemerintah telah merespons beragam masukan nan disampaikan DPR.

"Beberapa catatan nan kemudian juga menuju perbaikan tata kelola di BGN. Soal-soal lain, saya juga kurang mendalami lantaran itu langsung dikirimkan ke pemerintah," ujarnya.

Dasco menilai upaya perbaikan tata kelola menjadi perihal nan krusial agar penyelenggaraan program-program pemerintah dapat melangkah lebih efektif, akuntabel, dan sesuai dengan tujuan nan telah ditetapkan.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto resmi mencopot Dadan Hindayana dari jabatannya sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) terhitung sejak 2 Juni 2026. Pengumuman tersebut disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara sekaligus Juru Bicara Presiden RI, Prasetyo Hadi, dalam konvensi pers nan digelar di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (2/6) malam.

Pergantian kepemimpinan di BGN terjadi di tengah perhatian publik terhadap tata kelola lembaga nan mempunyai peran strategis dalam penyelenggaraan beragam program peningkatan gizi masyarakat. Ke depan, beragam pihak berambisi proses norma nan tengah melangkah dapat memberikan kejelasan sekaligus menjadi momentum untuk memperkuat tata kelola dan akuntabilitas lembaga pemerintah dalam menjalankan tugas dan program pelayanan publik. (Ant/E-3)