DPR Dorong BMKG Jadi Basis Kebijakan Keselamatan Transportasiamp;nbsp;

Anggota Komisi V DPR Sudjatmiko (Foto: Ist/Okezone)

JAKARTA  — Informasi dan peringatan awal Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) kudu terhubung dengan keputusan pemerintah. Data mengenai cuaca, iklim, dan potensi musibah perlu dijadikan injakan untuk mengambil langkah perlindungan masyarakat.

“Informasi cuaca dan peringatan awal jangan berakhir sebagai data. Informasi tersebut kudu menjadi dasar pengambilan keputusan, terutama ketika menyangkut keselamatan masyarakat dan pengguna transportasi,” kata Anggota Komisi V DPR RI Sudjatmiko, dalam keterangannya, dikutip Minggu (30/8/2026).

Pandangan tersebut disampaikan Sudjatmiko ketika mengikuti kunjungan spesifik Komisi V DPR RI ke Stasiun BMKG Juanda, Surabaya, Jumat 28 Agustus 2026. Kegiatan itu sekaligus menjadi momentum bagi Komisi V untuk menilai kesiapan BMKG serta membahas beragam tantangan mengenai keselamatan transportasi, cuaca ekstrem, mitigasi bencana, dan perubahan iklim. 

Menurut Sudjatmiko, kebutuhan terhadap info BMKG semakin besar seiring meningkatnya ancaman cuaca ekstrem. Komisi V juga mengapresiasi penguatan teknologi dan kapabilitas BMKG, termasuk capaian lembaga tersebut di tingkat internasional melalui penghargaan World Meteorological Organization (WMO) pada 2020. 

Namun, keahlian menghasilkan info tersebut dinilai perlu diikuti sistem nan memastikan peringatan awal segera diterjemahkan menjadi tindakan di lapangan. Salah satu perihal nan dibahas adalah akibat angin kencang di area Jembatan Suramadu. 

Sudjatmiko menilai kondisi cuaca nan mencapai tingkat membahayakan kudu diikuti prosedur nan tegas dan terkoordinasi antara BMKG, pemerintah daerah, serta lembaga terkait, termasuk dalam pengaturan arus kendaraan. “Kalau BMKG sudah memberikan peringatan bahwa kondisi cuaca membahayakan, kudu ada protokol nan jelas. Jangan sampai info sudah tersedia, tetapi pengguna jalan tetap masuk ke area nan berisiko,” tuturnya.