DPR Bantah RUU Perampasan Aset Keluar dari Prolegnas Prioritas 2026

DPR (Foto: Dok Okezone)

JAKARTA - Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Martin Manurung menegaskan, Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset tetap tercantum dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2026.

Martin melontarkan perihal tersebut untuk merespons beredarnya narasi dan infografis nan menyebut RUU Perampasan Aset dikeluarkan dari daftar Prolegnas Prioritas 2026. Ia memastikan, info tersebut tidak betul alias hoaks.

“Tidak ada keputusan Rapat Paripurna DPR nan memutuskan RUU Perampasan Aset dikeluarkan dari Prolegnas Prioritas 2026. RUU tersebut tetap terdaftar di Prolegnas Prioritas 2026 dengan nomor urut 6 sebagai usulan dari DPR RI. RUU Perampasan Aset disiapkan oleh Komisi III DPR RI,” ujar Martin, Minggu (12/7/2026).

Martin menjelaskan, saat ini Komisi III DPR RI tetap melakukan penyusunan terhadap RUU Perampasan Aset. Proses pembahasan tersebut, kata dia, terus melangkah secara intensif dengan melibatkan beragam pihak, mulai dari pakar, akademisi, organisasi masyarakat sipil (NGO), hingga praktisi.

“RUU Perampasan Aset telah disepakati dalam prolegnas oleh DPR dan pemerintah. Artinya, DPR dan pemerintah concern untuk menyusun RUU ini dengan sebaik-baiknya dan melibatkan partisipasi publik dalam perumusan norma-normanya,” katanya.