Kapolri: Penyadapan Ilegal ke Prabowo Terbongkar dari Perintah Pembubaran Grup WA

Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto Raker dengan Komisi III DPR (Foto: Riyan Rizki/Okezone)

JAKARTA - Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengungkap awal mula terbongkarnya kasus dugaan penyadapan terlarangan terhadap Presiden Prabowo Subianto nan menyeret nama Jenderal Listyo Sigit Prabowo dkk. Jenderal Suyudi menjelaskan, kasus itu terungkap setelah adanya perintah pembubaran grup WA (WA) dan penghapusan info hasil penyadapan nan menimbulkan kecurigaan.

Hal itu disampaikan Kapolri Suyudi dalam rapat berbareng Komisi III DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026). Rapat dipimpin langsung oleh Ketua Komisi III DPR Habiburokhman.

Mulanya, Jenderal Suyudi menjelaskan bahwa perkara ini bermulai pada kurun waktu 2025-2026. Saat itu, Ahrie Sonta nan menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bagian Monitoring diduga memerintahkan penyadapan secara lisan tanpa dilengkapi surat permohonan dari penyidik.

“Selanjutnya, pada Oktober 2026, AS diduga memerintahkan pembubaran grup WA nan digunakan untuk menyampaikan perintah penyadapan, serta penghapusan info hasil penyadapan pada sistem LIMS dan PenlinkX/PLX,” kata Suyudi.

Kapolri mengatakan, perintah pembubaran grup WA dan penghapusan info tersebut kemudian menimbulkan kecurigaan. Selanjutnya, pada 30 Oktober 2026, peristiwa itu dilaporkan ke SPKT Bareskrim Polri.

“Perintah pembubaran grup dan penghapusan info tersebut menimbulkan kecurigaan pelapor, sehingga pada tanggal 30 Oktober 2026, peristiwa ini dilaporkan ke SPKT Bareskrim Polri, dan selanjutnya ditangani oleh Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri dengan identitas pelapor dirahasiakan,” ujarnya.

“Adapun peristiwa nan dilaporkan diduga terjadi di wilayah Jakarta Selatan dengan dugaan tindak pidana penyadapan dan/atau akses terlarangan dan/atau penghapusan info elektronik,” sambungnya.