Dorong Hilirisasi Kakao, Pemerintah Benahi Kebun Petani

Ilustrasi(Dok Istimewa )

PEMERINTAH saat ini tengah mendorong program hilirisasi kakao untuk mendongkrak nilai tambah. Sebagai salah satu komoditas strategis nan menjadi jagoan ekspor, pemerintah juga membenahi perkebunan kakao rakyat melalui peremajaan tanaman.

Sebagai produsen kakao dunia, posisi Indonesia sekarang turun drastis dari nomor 3 bumi sekarang berada di urutan 7 dengan produksi kakao sebanyak 200 ribu ton. Penyebabnya, banyak tanaman nan produktivitasnya menurun lantaran sudah berumur tua. Rata-rata produktivitas kakao dalam negeri hanya 700-800 kg/ha, padahal di negara lain mencapai 1,5 juta ton/ha. 

Direktur Perbenihan Perkebunan Kementerian Pertanian (Kementan), Ebi Rulianti, mengatakan, pemerintah telah membikin program hilirisasi kakao dari tahun 2025-2027. Program tersebut menyasar 247.260 ha lahan kakao petani guna memastikan pasokan bahan baku untuk industri hilir. Terdapat dua program utama ialah peremajaan kakao rakyat dan ekspansi lahan kakao.

Pada 2025 sebagai fase inisiasi telah terlaksana ekspansi areal kebun kakao sekitar 200 ha dan peremajaan 4.066 ha. Tahun 2026 merupakan fase percepatan masif, sehingga pemerintah menargetkan ekspansi areal sekitar 71.722 ha dan peremajaan 102.488 ha.

Sementara pada 2027 menjadi fase stabilisasi dengan sasaran 59.974 ha. Perinciannya ekspansi 19.700 ha dan peremajaan 40.274 ha. 

“Dalam program hilirisasi tersebut, pemerintah memberikan support bibit sebanyak 1.000 batang per hektara dan support bayaran kerja,” ujarnya dikutip dari siaran pers nan diterima, Kamis (10/9).

Dalam upaya percepatan program hilirisasi, Ebi mengatakan, saat ini pemerintah tengah merevisi Keputusan Menteri Pertanian No. 25/Kpts/Kb.020/5/2017 tentang Pedoman Produksi, Sertifikasi, Peredaran, dan Pengawasan Benih Tanaman Kakao.

Pemerintah, lanjutnya, juga telah menetapkan kebun produksisebagai kebun batang bawah dan penghasil entres. Kemudian, pengaktifan Kembali Kebun sumber bibit (KSB) yangselama ini sudah tidak aktif. 

“Kami juga mendorong stakeholder untuk mengajukanpenetapan KSB dan kebun produksi, percepatan prosespenerbitan SK,” terang dia. 

Sementara itu Plt Kepala Divsisi Penyaluran Dana Program Pangan dan Hilirisasi BPDP, Arfie Thahar mengatakan, ada dua program BPDP dalam mendukung program hilirisasi perkebunan kakao. Di bagian hulu, BPDP bekerja sama dengan Kementerian Pertanian, dan menindaklanjuti Rekomendasi Teknis Dirjen Perkebunan.

“Kami menyediakan anggaran untuk program peremajaan perkebunan, penyediaan sarana dan prasarana, serta pengembangan SDM perkebunan, baik dalam corak pendidikan maupun pelatihan,” tutur dia.

Sementara dibagian hilir dan penguatan akses pasar, ungkap Arfie, BPDP menerima proposal langsung dari pelaku usaha. Baik untuk aktivitas riset perkebunan untuk menghasilkan penemuan produk dan teknologi hingga siap ke tahap komersial, serta rekomendasi pengambilan kebijakan.

“Kami siap memberikan support pendanaan untuk meningkatkan nilai tambah produk kakao dan turunannya,” terangnya.

Untuk program pangan dan hilirisasi, BPDP membuka kesempatan melalui jalur seleksi. Jalur ini dilakukan pada waktu nan sudah ditentukan melalui pengumuman resmi dari BPDP melalui Call For Proposal Program Hilirisasi. Pengajuan proposal dapat dilakukan Badan Usaha, termasuk Koperasi dan UMKM, Asosiasi/Organisasi Profesi di bagian Perkebunan dan Lembaga Penelitian/Perguruan Tinggi. 

Jalur lainnya adalah melalui lomba. Jalur ini ditujukan untuk program hilirisasi skala nan lebih mini dengan peserta dari masyarakat umum. Pada jalur ini pendanaan program hilirisasi bakal diberikan pada pemenang Lomba nan telah melalui proses penilaian oleh tim.

Sementara itu, Ketum Asosiasi Kakao Indonesia- Cacao Sustainability Partnership (Askindo CSP), Jefrey Haribowo menegaskan, pihaknya mendukung penuh upaya pemerintah dalam program hilirisasi. Apalagi kemudian ada upaya untuk memperbaiki bagian hulu ialah perkebunan kakao rakyat.

Bahkan Askindo sekarang telah bekerja sama dengan CSP telah berintergrasi sejak 14 Agustus 2026 untuk memperkuat support terhadap kakao Indonesia dari hulu hingga hilir. Apalagi posisi Indonesia sebagai produsen kakao bumi kian menurun.

Pada 2010, Indonesia tetap menempati ranking 3 sebagai produsen kakao dunia. Namun pada 2025, hanya menempati ranking 7 sebagai produsen kakao dunia. Produksi biji kakao Indonesia sebanyak 200.000 ton pada musim 2024/2025. Padahal disisi lain, permintaan kakao dan cokelat bumi mengalami peningkatan 2-3% setiap tahun.

Meski terdapat sekitar 1,4 juta ha lahan kakao di Indonesia, menurut Jefrey, luasan tersebut terus mengalami penurunan. Kondisi tersebut berakibat pada industri kakao dalam negeri. Dari 11 industri pengolahan kakao dengan kapabilitas 700.000 ton, utilisasinya hanya 51 persen.

Karena itu, Jefrey menegaskan, Askindo CSP sangat mendukung upaya percepatan kesiapan bibit kualitas tinggi untuk perbaikan lahan kebun kakao nan nyaris 99 persen dimilik pertani. 

“Kami juga berambisi pemerintah untuk memperkuat kualitas dan jumlah pekerja penyuluh dan penyedia nan berfokus pada kakao,” imbuhnya.

Dengan segala persoalan nan sekarang dihadapi petani, Ketua Umum Asosiasi Petani Kakao Indonesia (APKI), Arif Zamroni berharap, pemerintah memperkuat pendampingan kepada petani kakao, pemberdayaan kualitas produksi dan SDM, serta support pembelaan kebijakan nan berpihak kepada petani. 

“Jadi support pemerintah bukan hanya di kebun, tapi dari kebun hingga kebijakan. Untuk itu perlu sinergi dan kerjasama lintas sektoral,” pungkasnya. (E-4)