Dominasi Swasta di RUPTL 2025-2034, Ini Dampaknya bagi Kedaulatan Listrik Nasional

Dominasi Swasta di RUPTL 2025-2034, Ini Dampaknya bagi Kedaulatan Listrik Nasional (Foto: Freepik)

JAKARTA - Pengelolaan sektor ketenagalistrikan kudu tetap berada di tangan negara dan berpihak pada kepentingan rakyat Indonesia demi menjaga kedaulatan listrik nasional. Namun, dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034, porsi swasta mendominasi hingga 73% dari total investasi.

Ketua Umum SP PLN Abrar Ali mengingatkan agar jangan sampai sektor ketenagalistrikan mengalami kondisi serupa dengan apa nan dialami sektor pengedaran BBM, antara SPBU Pertamina dan swasta beberapa waktu nan lalu. 

"Penguasaan pembangkit listrik oleh swasta nan dapat berpotensi melemahkan kendali negara dan membuka akibat terjadinya kembali peristiwa padam total, seperti nan pernah terjadi di Nias pada tahun 2016," katanya di Jakarta, Kamis (29/1/2026).

Dalam gugatan RUPTL 2025-2034, dirinya menganalogikan  PLN sebagai rumah makan, sementara pembangkit listrik adalah dapurnya. Jika dapur itu dikuasai pihak lain, maka PLN hanya bakal menjual masakan jadi nan dibeli dari dapur orang lain.

"Sehingga nilai dan untung sepenuhnya ditentukan pihak luar dan pada akhirnya berpotensi merugikan negara serta rakyat," katanya.

Pihaknya menegaskan perjuangan dalam gugatan RUPTL ini
bukan hanya untuk tenaga kerja PLN, termasuk juga seluruh insan nan bekerja di sektor ketenagalistrikan jumlahnya sekitar 200 ribu orang. "Kami berjuang untuk seluruh rakyat Indonesia agar ketahanan daya nasional tetap terjaga,” tegasnya.

Proyek Kelistrikan dalam RUPTL 2025–2034

Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) resmi mengumumkan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034 milik PT PLN (Persero). 

Dokumen strategis ini disusun sebagai peta jalan pengembangan sistem kelistrikan nasional selama 10 tahun ke depan, sekaligus membuka kesempatan investasi swasta nan masif di sektor ketenagalistrikan.

Sampai dengan tahun 2034, proyek ketenagalistrikan nan bakal dibangun berupa pembangkit dengan total kapabilitas 69,5 gigawatt (GW). 

Proyek ini bakal didukung oleh peran Independent Power Producer (IPP) nan menyumbang 73% dari total nilai proyek pembangkitan alias sekitar 50,7 GW. Nilai investasi dari pihak swasta ini mencapai Rp1.566,1 triliun dari total investasi sebesar Rp2.133,7 triliun.