DKI Darurat Sampah, Zulhas Ngaku Sering Ditelepon Prabowo

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas), mengaku kerap ditelepon Presiden Prabowo Subianto untuk membahas persoalan sampah di Jakarta. Intensitas komunikasi itu apalagi terjadi nyaris setiap minggu, terutama menyoroti kondisi Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang.

"Darurat sampah DKI telah menjadi perhatian banyak pihak nan memerlukan penanganan secara cepat, terkoordinasi, dan terintegrasi. Bahkan Jakarta ini mendapat perlakuan unik dari Bapak Presiden. Kami hampir, jika beberapa minggu lalu, nyaris tiap minggu ditelepon soal sampah, utamanya soal Bantargebang," kata Zulhas dalam konvensi pers di kantornya, Jakarta, Senin (4/5/2026).

Ia memaparkan, timbunan sampah di Jakarta nan sudah mencapai 9.000 ton per hari, saat ini 87% tetap berjuntai pada pembuangan terbuka alias open dumping seperti TPST Bantar Gebang nan sudah jauh melampaui kapasitas.

"Kalau diukur Bantargebang itu, seperti gedung berapa lantai itu? 16-17 lantai," ujarnya.

Pemerintah pun menyiapkan solusi jangka panjang dengan mengubah sampah menjadi daya listrik melalui percepatan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa). Zulhas memastikan kebijakan ini dipayungi melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 109 Tahun 2025.

"Perpres 109 tahun 2025 dimaksudkan untuk mempercepat penanganan darurat sampah perkotaan dengan teknologi pengelolaan sampah menjadi daya listrik. Sampah kita olah jadi listrik, dengan percepatan proses pemilihan badan usaha," terang dia.

Dalam implementasinya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mengusulkan dua letak utama pembangunan akomodasi pengolahan sampah menjadi daya listrik (PSEL), ialah di Bantar Gebang dan Tanjung Kamal Muara. Proyek ini menjadi bagian dari percepatan nasional dalam pengelolaan sampah berbasis teknologi.

Zulhas menyebut, dalam waktu enam bulan sejak Perpres diterbitkan, perkembangan proyek bakal melangkah signifikan.

"Dalam waktu enam bulan sejak ditetapkan Perpres tersebut, sudah ada tiga letak nan sudah konstruksi. Termasuk Bandung, kemudian Bali, Bogor," ucapnya.

Tak hanya itu, pemerintah juga memperluas cakupan pembangunan ke beragam wilayah lain.

"Satu nan memakai Perpres 35 di Sumatra Selatan, Oktober bakal selesai. Ada 14 letak lagi nan sudah kami putuskan, tambah lima letak nan belum. nan mencakup ini nyaris 71 kabupaten/kota. Percepatan enam bulan. Dulu 11 tahun, hanya satu. Sekarang kita bakal selesaikan 71 kabupaten/kota nan terdiri lebih kurang 22 aglomerasi," sambungnya.

Dalam kesempatan nan sama, pemerintah juga mendorong percepatan proyek di Jakarta melalui kerja sama strategis. Penandatanganan kesepakatan antara Pemprov DKI Jakarta dan Danantara dilakukan sebagai langkah konkret mempercepat pembangunan PSEL.

"Hari ini kita bakal menyaksikan penandatanganan kesepakatan berbareng antara Provinsi DKI Jakarta dengan Danantara untuk percepatan pembangunan PSEL DKI Jakarta, nan menunjukkan kesungguhan Pemprov DKI dan Pemerintah Indonesia dalam pengolahan sampah nasional," ujar Zulhas.

Ia menegaskan, penanganan sampah Jakarta, khususnya Bantar Gebang, menjadi kunci persepsi publik terhadap keberhasilan pengelolaan sampah nasional.

"Sekali lagi saya terima kasih Pak Gubernur, lantaran Jakarta ini memang menjadi perhatian unik dari Bapak Presiden. Karena jika Bantar Gebang Jakarta nggak beres, walaupun beres seluruh Indonesia, kata orang sampah belum beres, Pak Gubernur. Tapi jika Bantar Gebang beres, nan lain belum beres, kata orang sampah sudah beres," pungkasnya.

(dce)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]