Digitalisasi Bansos Ditargetkan Rampung Oktober 2026

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah menargetkan beragam persoalan dalam digitalisasi bantuan sosial (bansos) dapat diselesaikan pada Oktober 2026. Nantinya, masyarakat tidak lagi menerima subsidi dalam corak barang, tetapi support disalurkan langsung melalui rekening bank.

Ketua Komite Percepatan Reformasi Digital sekaligus personil Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, Presiden Prabowo Subianto sebelumnya telah memberikan masukan dan pengarahan untuk mempercepat proses digitalisasi support sosial.

“Dari pengarahan presiden ini, kami sudah rancang pada bulan Oktober minggu ketiga kami bakal bisa roll out, kami berambisi pada waktu itu 80 persen persoalan mengenai desil-desil sudah dapat kami selesaikan, jadi sudah tidak ada masalah nan serius,” kata Luhut usai rapat koordinasi mengenai digitalisasi program bansos di Gedung Dewan Ekonomi Nasional, Kamis (10/9/2026).

Luhut mengatakan, salah satu pengarahan Presiden Prabowo untuk mengantisipasi persoalan tersebut adalah memberikan rekening bank kepada penerima manfaat. Dengan skema tersebut, pemerintah tidak lagi memberikan subsidi dalam corak produk, melainkan menyalurkannya secara langsung kepada masyarakat.

“Dari pengarahan presiden, kelak kita tidak subsidi produk lagi tapi subsidi langsung diberikan pada rakyat ke akun bank dari rakyat itu sendiri, tentu dengan begitu bisa membawa keadilan ya memberi keadilan kepada 50 juta sasaran masyarakat kita,” ujar Luhut.

Luhut mengungkapkan, terobosan tersebut dibuat pemerintah agar penyaluran bantuan sosial melangkah lebih transparan dan adil. Selain itu, pemerintah berambisi potensi korupsi dapat diminimalkan melalui pembangunan ekosistem digital secara bertahap.

Jika ditinjau dari pendistribusian program bansos sebelumnya, Luhut menilai tetap banyak sasaran support sosial nan belum sesuai dengan kebijakan penerima manfaat.

“Sebenarnya nan perlu diselesaikan di sini adalah orang-orang inclusion error alias exclusion error, seperti orang nan berkuasa alias nan semestinya dapat malah tidak dapat serta nan dapat tapi sebenarnya dia tidak berkuasa dapat, nah ini nan perlu kita perbaiki,” ujar Luhut.