Di Tengah Krisis Global, Stabilitas di Kepemimpinan Prabowo Jadi Kunci

Sedang Trending 1 bulan yang lalu
Presiden Prabowo Subianto berjumpa dengan Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi di Akasaka Guest House, Tokyo (31/3/2026). Foto: Yoshikazu TSUNO/AFP

Di tengah guncangan dan ketidakpastian geopolitik global, pemrakarsa 98 Resolution Network, Haris Rusly Moti, membujuk seluruh komponen bangsa untuk menjaga persatuan demi keselamatan bersama. Ia menilai, stabilitas nasional nan kondusif di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto merupakan perihal nan patut disyukuri di tengah kondisi bumi nan tidak menentu.

Menurut Haris, situasi nasional nan damai, bersatu, serta stabil secara politik dan ekonomi merupakan aset nan tidak ternilai. Karena itu, dia menekankan pentingnya tanggung jawab moral seluruh pihak untuk mempertahankan kondisi tersebut.

Dalam menjaga persatuan, Haris menyoroti langkah Presiden Prabowo berbareng Ketua Harian DPP Gerindra Sufmi Dasco Ahmad nan aktif membuka ruang perbincangan dengan beragam kalangan, termasuk pihak nan mempunyai pandangan berbeda dengan pemerintah.

“Prof. Dasco apalagi sering menghadiri forum-forum obrolan umum maupun informal dan mendengar langsung pandangan kritis dari beragam golongan nan berbeda spektrum. Sangat tidak berdasar jika ada pihak nan mengatakan pemerintah antikritik dan antidialog,” ujar Haris.

Ia menegaskan, baik Presiden Prabowo maupun Dasco tidak menjalankan politik “divide et impera” nan membenturkan masyarakat. Sebaliknya, pendekatan nan diambil berdasarkan nilai-nilai Pancasila melalui pengelolaan perdamaian, persaudaraan, dan gotong-royong.

Haris juga menilai kritik terhadap pemerintah, khususnya mengenai tata kelola program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), tetap dalam pemisah wajar selama bermaksud memperbaiki kebijakan.

“Selaku pendukung pemerintah, kami mencermati dan mencoba memahami kritik nan ditujukan kepada Presiden Prabowo. Beberapa di antaranya tetap bisa dimaklumi lantaran mengenai koreksi terhadap tata kelola program prioritas pemerintah, seperti tata kelola program Makan Bergizi Gratis dan sejumlah program lainnya nan dinilai berpotensi menjadi sumber kebocoran baru nan sedang diberantas oleh Presiden Prabowo,” ujar Haris.

Ia menyebut, pemerintah telah merespons kritik tersebut dengan melakukan perbaikan, termasuk investigasi dan penutupan dapur MBG nan bermasalah.

“Ini adalah bukti Presiden Prabowo tidak menutup mata dan telinga terhadap kritik dan koreksi terhadap tata kelola program pemerataan gizi nasional melalui MBG,” tegas Haris.

Haris juga membandingkan program MBG dengan program support sosial lain nan telah melangkah lama namun tetap menghadapi persoalan tata kelola.

“Apalagi program nan baru dirintis oleh Presiden Prabowo, dan baru melangkah satu tahun lebih, tentu kita akui belum sempurna dalam pelaksanaannya, tetap memerlukan perbaikan pada level tata kelola,” jelas Haris.

Haris menggambarkan kondisi sejumlah negara nan terdampak bentrok geopolitik hingga mengalami krisis daya dan kelangkaan bahan bakar. Ia menilai Indonesia patut berterima kasih lantaran bisa menjaga stabilitas pasokan energi.

“Namun, di dalam negeri, kita berterima kasih kepada Tuhan, berkah kerja keras Presiden Prabowo sukses memastikan pasokan daya nan stabil dan terjangkau. Memang terjadi beberapa titik kelangkaan gas elpiji, namun telah sukses diatasi. Pemerintah melalui Menteri Keuangan apalagi memastikan tidak ada kenaikan nilai BBM subsidi hingga akhir tahun,” ujar Haris.

Ia mengingatkan, krisis daya dapat berakibat luas, mulai dari terganggunya pengedaran pangan hingga ancaman kelaparan.

“Kita bisa bayangkan jika terjadi kelangkaan BBM seperti nan terjadi di sejumlah negara, maka dampaknya bisa menghalang pengedaran pangan, sembako, dan lain-lain. Kelaparan bisa menimpa rakyat kita. Mereka nan menentang pemerintah juga pasti terdampak jika terjadi krisis daya dan krisis pangan, anak-anak dan family kita juga terkena dampak. Kita memohon kepada Tuhan nan Maha Kuasa agar malapetaka seperti itu tidak terjadi pada bangsa kita,” lanjut Haris.

Menurutnya, Presiden Prabowo telah mengantisipasi potensi krisis melalui kebijakan strategis, termasuk percepatan swasembada pangan.

“Bahkan sebelum meledak perang Iran versus Israel-Amerika, Presiden Prabowo telah menginstruksikan mempercepat program swasembada pangan. Kita saat ini bisa berdiri tegak tanpa kekhawatiran kelangkaan beras, itu juga lantaran keberhasilan pemerintah dalam menjalankan program swasembada pangan. Kita tidak lagi berjuntai pada impor pangan, ketika banyak negara di bumi berebut sumber pangan,” tegas Haris.

Haris menekankan bahwa stabilitas tidak hanya soal politik dan keamanan, tetapi juga ekonomi nan berakibat langsung pada kehidupan masyarakat, termasuk akibat PHK, dan terganggunya upaya UMKM.

“Stabilitas jangan dipersepsikan semata soal politik dan keamanan semata. Kita bisa bayangkan, jika situasi ekonomi tidak stabil, harga-harga kebutuhan tidak terkendali, maka banyak pabrik bisa tutup dan terjadi PHK nan merugikan buruh. Pelaku UMKM juga tidak bisa berbisnis lantaran nilai bahan bakunya tidak terjangkau,” jelas Haris.

Ia pun membujuk seluruh masyarakat untuk mengedepankan kepentingan berbareng dalam menghadapi ancaman global.

“Oleh lantaran itu, tanpa mengabaikan kemerdekaan setiap penduduk negara dalam berserikat dan menyampaikan pendapat nan dijamin oleh konstitusi UUD 1945, kami tetap membujuk untuk kedepankan kepentingan berbareng sebagai sesama anak bangsa. Kita mestinya dapat berjuang berbareng agar selamat secara bersama-sama dalam menghadapi situasi destabilisasi geopolitik dan ancaman perang dunia,” seru Haris.

“Kita memerlukan persatuan dan kerja sama bukan untuk melindungi kekuasaan nan telah dibatasi periodesasinya (5-10 tahun) di era reformasi. Tapi untuk menjaga bangsa dan negara kita dari musibah dan malapetaka ekonomi dan politik nan dapat menakut-nakuti keselamatan rakyat, keselamatan anak-anak kita, keselamatan kita berbareng sebagai sebuah bangsa dalam menghadapi situasi geopolitik nan sangat kejam,” ujar aktivis 1998 ini.

Lebih lanjut, Haris mengingatkan para pemangku kepentingan, termasuk ASN, TNI, dan Polri, untuk tidak menyalahgunakan kebijakan pemerintah demi kepentingan pribadi.

Ia menegaskan, beragam program prioritas pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis, Koperasi Merah Putih, sekolah rakyat, serta swasembada pangan dan daya merupakan langkah progresif dalam mengatasi ketimpangan ekonomi.

“Kami selaku relawan dan pendukung pemerintahan Prabowo-Gibran, bakal bertanggung jawab mengawal, memperkuat dan memastikan agar program-program prioritas Presiden Prabowo dapat dilaksanakan dengan tata kelola nan baik nan dapat mencegah kebocoran nan sedang diberantas oleh Presiden Prabowo. Karena itu, kami apresiasi koreksi support dari beragam pihak agar program tersebut melangkah dan memberi faedah maksimal kepada rakyat,” tutup Haris.

Selengkapnya
Sumber Kumparan
Kumparan