Di Penutupan Sidang DPR, Puan Sampaikan Dukacita Atas Gugurnya Anggota Pasukan Perdamaian RI di Lebanon

Liputan6.com, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani kembali menyampaikan dukacita atas gugurnya 3 prajurit TNI nan tergabung dalam pasukan perdamaian PBB di Lebanon saat penutupan Sidang DPR. Puan juga mengingatkan Pemerintah untuk mengambil langkah strategis menyikapi akibat eskalasi ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran nan tetap terus memanas.

Hal tersebut disampaikan Puan dalam pidato penutupan Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2025-2026 DPR RI. Penutupan masa sidang ini digelar dalam  Rapat Paripurna DPR di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/4/2026).

“Atas nama Pimpinan dan segenap Anggota DPR RI, perkenankanlah saya menyampaikan dukacita nan mendalam atas gugurnya Kapten Inf. Zulmi Aditya, Sertu M. Nur Ichwan, dan Praka Farizal Romadhon saat melaksanakan misi kemanusiaan di Lebanon,” kata Puan.

“Semoga putra-putra terbaik bangsa ini mendapat tempat terbaik di sisi Allah Swt, serta family nan ditinggalkan diberikan kekuatan dan ketabahan,” sambungnya.

Seperti diketahui, 3 prajurit TNI itu gugur saat menjalankan sebagai Pasukan Perdamaian PBB di Lebanon (United Nations Interim Force in Lebanon/UNIFIL) pada akhir Maret lalu. Gugurnya 3 prajurit TNI tersebut dilaporkan terjadi di tengah eskalasi bentrok antara militer Israel (IDF) dan Hizbullah.

Terkait perihal ini, Puan menegaskan pentingnya para pihak mengenai untuk melakukan investigasi nan andal berbareng Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) guna mengungkap kebenaran secara objektif. 

“Upaya ini berdasarkan pada prinsip-prinsip utama misi perdamaian PBB, ialah transparansi, akuntabilitas, serta penghormatan terhadap norma internasional dan kewenangan asasi manusia,” jelas Puan.

Lebih lanjut, mantan Menko PMK itu meminta Pemerintah melakukan pertimbangan terhadap penugasan prajurit TNI dalam wilayah konflik. Evaluasi tersebut, menurut Puan, kudu mencakup kejelasan misi, mandat, kesiapan operasional, serta perlindungan maksimal terhadap personel.

“Ini sesuai dengan standar praktik terbaik internasional dalam operasi pemeliharaan perdamaian PBB nan menuntut kesiapan dari aspek politik, kapasitas, dan lingkungan operasi,” imbuhnya.

Di sisi lain, Puan menyinggung bentrok geopolitik dan geo-ekonomi akibat eskalasi perang antara Amerika Serikat berbareng Israel dan Iran nan telah memberikan tekanan nyata terhadap perekonomian dunia dan nasional.

“Bahwa bentrok ini berisiko pada lonjakan nilai energi, memperburuk inflasi global, serta meningkatkan ketidakpastian ekonomi dan finansial dunia,” tambah Puan.

Menurut Puan, akibat tersebut telah mulai dirasakan dalam perekonomian nasional, antara lain mengenai dengan lonjakan nilai Bahan Bakar Minyak, melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, kenaikan nilai bungkusan berbahan plastik, terganggunya rantai pasok komoditi, hingga ketidakpastian investasi global.

“Inilah situasi dunia kita saat ini. Perang nan terjadi jauh dari wilayah negara kita, tetapi dampaknya langsung terasa di dalam negeri melalui harga, daya beli, dan stabilitas ekonomi,” ungkapnya.

Puan menyatakan, kondisi itu menuntut otoritas fiskal dan moneter untuk mengambil kebijakan nan dapat menjaga perekonomian nasional berjalan. Kebijakan nan strategis juga untuk memastikan masyarakat tetap mempunyai keahlian memenuhi kebutuhan hidupnya.

“Pada masa persidangan ini, melalui Alat Kelengkapan Dewan mengenai DPR RI terus menegaskan pentingnya Pemerintah mengambil langkah-langkah antisipatif dalam menangani akibat tekanan dunia tersebut,” jelas Puan.

Dalam merespons eskalasi ketegangan hubungan internasional antara Amerika Serikat dan Iran nan terus memanas hingga saat ini, Puan mengingatkan sejumlah perihal nan perlu dilakukan Pemerintah.  

“DPR menegaskan perlunya Pemerintah konsentrasi pada upaya stabilitas kawasan, pelindungan kepentingan nasional serta memastikan keamanan Warga Negara Indonesia nan berada di Timur Tengah,” ujarnya.

Sementara dari sisi DPR, Puan memastikan diplomasi parlemen tidak berakhir berhenti pada agenda seremonial. Menurutnya, DPR kudu menjadi instrumen strategis dalam memperjuangkan kepentingan nasional. 

Sebagai personil komite pelaksana Inter-Parliamentary Union (IPU), DPR disebut telah menghadiri aktivitas Sidang Umum ke-152 IPU di Istanbul, Turki. 

“Dalam forum sidang tersebut, Delegasi Indonesia melakukan pembahasan dan penyampaian rekomendasi, termasuk menolak beragam tindakan militer Israel nan menewaskan tiga pasukan perdamaian TNI,” sebut Puan.

Puan menambahkan, pendekatan juga dilakukan DPR melalui hubungan bilateral dengan negara-negara sahabat. 

“Pada masa persidangan ini juga, DPR RI menerima kunjungan delegasi negara sahabat Uni Eropa dan Korea Selatan,” ujarnya.

Dalam kesempatan nan sama, Puan pun turut mengucapkan selamat memperingati Hari Kartini 2026.

“Pada hari ini, kita juga memperingati Hari Kartini. Suatu peristiwa sejarah bagi langkah maju kaum wanita Indonesia, nan mengingatkan kita semua bahwa perubahan selalu di-awali dari keberanian untuk memulai,” kata Puan.

“Perempuan Indonesia, teruslah melangkah dan berkarya dengan berani dan yakin. Selamat Hari Kartini,” pungkasnya.