Di KTT BRICS, Airlangga Tegaskan Indonesia Tak Boleh Hanya Jadi Penerima Aturan Global

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan Indonesia kudu terus mengambil peran aktif dalam pembentukan tata kelola global. (Foto: Okezone.com/Kemenko Perekonomian)

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan Indonesia kudu terus mengambil peran aktif dalam pembentukan tata kelola global. Hal tersebut disampaikan saat mendampingi Presiden Prabowo Subianto pada hari pertama Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS ke-18 di Bharat Mandapam, New Delhi, India, Sabtu (12/9/2026).

Airlangga menekankan krusialnya partisipasi negara-negara berkembang dalam proses negosiasi tata kelola dan sistem perdagangan multilateral agar tidak hanya menjadi penerima patokan nan ditetapkan oleh pihak lain.

“Apabila kita tidak menjadi bagian dari proses negosiasi, maka ketentuan tersebut pada akhirnya bakal ditetapkan dan diterapkan kepada kita. Karena itu, Indonesia perlu terus mengambil peran aktif dalam membentuk tata kelola dunia nan lebih inklusif, representatif, dan berkeadilan,” ujar Menko Airlangga dalam keterangannya, Minggu (13/9/2026).

Airlangga menjelaskan bahwa KTT BRICS 2026 di bawah Keketuaan India mengusung tema “Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability.”

Di bagian ekonomi, pembahasan BRICS mencakup penguatan kerja sama keuangan, pengembangan sistem Local Currency Settlement (LCS), pembangunan rantai pasok dunia nan tangguh, hingga penguatan sistem perdagangan terbuka berbasis aturan.

Dalam sesi unik tertutup berjudul “Inclusive Global Governance and Strengthening Multilateralism”, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pandangannya mengenai pentingnya membangun ketahanan kolektif di tingkat global, nan dimulai dari ketahanan nasional dan diperkuat melalui kerja sama regional.

Presiden Prabowo menggarisbawahi posisi BRICS sebagai kekuatan besar nan mewakili lanskap ekonomi serta demografi bumi saat ini.