Destry Pastikan Kebijakan BI Tetap Fokus Jaga Stabilitas

Gubernur BI Destry Damayanti (kedua kanan).(MI/Naufal Zuhdi)

GUBERNUR Bank Indonesia (BI) terpilih periode 2026-2031 Destry Damayanti memastikan arah kebijakan BI ke depan tetap berfokus pada menjaga stabilitas ekonomi di tengah ketidakpastian dunia nan tetap tinggi.

Destry resmi disetujui DPR sebagai Gubernur BI terpilih berbareng Deputi Gubernur Senior terpilih Aida S. Budiman dan Deputi Gubernur terpilih Solikin M. Juhro, Selasa (1/9). Ketiganya dinyatakan lulus uji kepatutan dan kepantasan (fit and proper test) oleh Komisi XI DPR.

Destry mengatakan kebijakan BI nan selama ini melangkah baik dan tetap relevan dengan perkembangan era bakal dilanjutkan. Namun, arah kebijakan tetap bakal disesuaikan dengan kondisi ekonomi nan berkembang. “Yang sudah baik dan sesuai dengan perkembangan era pasti bakal kita lanjutkan," ujarnya.

Menurutnya, stabilitas tetap menjadi prioritas lantaran kondisi ekonomi nan terjaga bakal mendukung kestabilan nilai tukar dan inflasi. Hal tersebut krusial untuk menciptakan suasana ekonomi nan kondusif sehingga pertumbuhan ekonomi dapat terus didorong. “Kalau ekonomi kita stabil, kita juga bisa terus menjaga nilai tukar dan inflasi tetap stabil," tuturnya.

Destry menegaskan tingginya ketidakpastian dunia membikin stabilitas semakin krusial dalam arah kebijakan BI ke depan. Karena itu, konsentrasi bank sentral terhadap stabilitas ekonomi dan finansial dinilai tidak bakal berubah. “Ketidakpastian dunia tetap tinggi, maka stabilitas tetap menjadi kunci bagi kami," tegasnya.

Setelah resmi dilantik, Destry mengatakan dirinya berbareng seluruh personil Dewan Gubernur (ADG) BI bakal terlebih dulu melakukan pembagian bagian tugas. Langkah tersebut diperlukan agar aktivitas dan tanggung jawab masing-masing personil Dewan Gubernur dapat segera melangkah dengan lebih jelas. “Kita kudu duduk berbareng dulu, semua ADG lengkap, kemudian melakukan pembagian bidang," tuturnya.

Di sisi lain, Destry menekankan pentingnya koordinasi BI dengan pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan, dalam menjaga kondisi likuiditas. Kebijakan moneter dan fiskal perlu bergerak seirama, termasuk dalam menangani inflasi nan berasal dari sisi pasokan (supply side), seperti inflasi pangan, nan tidak dapat ditangani BI secara sendiri. (Ins/P-3)