Desain Besar Penyederhanaan Birokrasi Pemerintah RI Terungkap!

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah Indonesia mengungkapkan kreasi penyederhanaan birokrasi dalam Global Forum Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) 2026.

Dalam forum itu, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menegaskan, penyederhanaan birokrasi menjadi salah satu agenda krusial Indonesia untuk memperkuat tata kelola pemerintahan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian PANRB Erwan Agus Purwanto menjelaskan upaya ini tidak hanya berfokus pada penataan struktur organisasi dan prosedur administratif, tetapi juga pada perubahan langkah kerja pemerintah agar lebih efektif, terintegrasi, dan berorientasi pada hasil.

"Penyederhanaan birokrasi tidak cukup dilakukan dengan mengurangi jenjang organisasi alias mempercepat prosedur administratif. Pemerintah perlu mengubah langkah kerja birokrasi agar lebih menekankan keahlian, kerjasama lintas instansi, dan pencapaian hasil nan berakibat nyata bagi masyarakat," tegas Erwan dikutip dari siaran pers, Kamis (15/10/2026).

Erwan menjelaskan, salah satu langkah nan ditempuh Indonesia adalah penyederhanaan struktur birokrasi melalui pengurangan jenjang jenjang dan pengalihan sejumlah kedudukan struktural menjadi kedudukan fungsional.

"Penataan ini bermaksud memperkuat peran skill aparatur, meningkatkan kolaborasi, dan mendorong pengambilan keputusan nan lebih efektif. Selain itu, pemerintah perlu mengevaluasi proses upaya untuk menghapus tahapan nan tidak diperlukan serta mengintegrasikan jasa agar masyarakat tidak berulang kali memenuhi persyaratan administratif nan sama," tegasnya.

Dalam transformasi digital, penyederhanaan proses perlu dilakukan sebelum teknologi diterapkan. Digitalisasi bukan sekadar memindahkan prosedur nan rumit ke aplikasi elektronik, tetapi kudu bisa menyederhanakan alur pelayanan melalui integrasi info dan sistem, penyelarasan regulasi, serta penguatan kompetensi aparatur untuk memastikan akuntabilitas dan integritas tetap terjaga.

"Kami di Kementerian PANRB bekerja-sama dengan lembaga mengenai lainnya saat ini sedang mengembangkan Perlinsos Digital, nan diarahkan untuk mengintegrasikan info sosial dan ekonomi untuk membantu pemerintah mengidentifikasi kebutuhan masyarakat dan menghubungkannya dengan program perlindungan sosial nan sesuai dengan kebutuhannya," ungkap Erwan.

Erwan menekankan bahwa penyederhanaan birokrasi kudu menjadi prinsip kerja nan berkelanjutan, bukan sekadar program reformasi sesaat. Pengembangan regulasi, organisasi, dan aplikasi baru perlu mempertimbangkan sistem nan telah tersedia serta faedah nyata nan dirasakan masyarakat.

"Melalui pendekatan whole of government, Indonesia berupaya memperkuat koordinasi antarlembaga dan mengurangi sekat-sekat birokrasi. Upaya ini menjadi bagian dari agenda reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan nan lebih efektif, akuntabel, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat," tambah Erwan.

(arj/arj) [Gambas:Video CNBC]