Demonstrasi, Defisit, dan Delusi Pertumbuhan

Batara Maju Simatupang, Direktur Program MM Indonesia Banking School, Assoc Prof Kepakaran Perbankan(Dok.Pribadi)

KETIKA Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan ekonomi Indonesia tumbuh 5,61% pada Q1-2026 (BPS, 5/5/2026) pemerintah mempunyai argumen untuk berpuas diri. Namun, hanya beberapa minggu kemudian mahasiswa turun ke jalan di beragam kota pada Jumat (15/6/2026). Bagi sebagian orang, kedua peristiwa itu tampak saling bertentangan. Bagaimana mungkin ekonomi nan tumbuh di atas 5% justru diiringi meningkatnya keresahan sosial?

Sesungguhnya tidak ada pertentangan nan terjadi di sana, nan terjadi adalah tumbukan antara dua langkah membaca realitas ekonomi. Pemerintah membaca ekonomi melalui statistik. Mahasiswa membacanya melalui pengalaman sehari-hari. Statistik memandang pertumbuhan. Masyarakat memandang nilai pangan nan terus naik, pekerjaan berbobot nan semakin susah diperoleh, nilai tukar rupiah nan rentan terhadap gejolak global, dan beragam program pemerintah nan memerlukan pembiayaan fiskal dalam jumlah sangat besar. Karena itu, nan sedang dipersoalkan bukan sekadar nomor pertumbuhan, namun kualitas dan keberlanjutan pertumbuhan itu sendiri.

Di sinilah laporan Indonesia Economic Prospects 2026 dari World Bank nan diluncurkan Juni 2026 menjadi relevan. Berbeda dengan optimisme nan lazim mengiringi publikasi nomor pertumbuhan, Bank Dunia justru mengangkat tema Managing Risks, Unlocking Productivity. Pesannya sederhana tetapi mendasar, ialah Indonesia tidak dapat terus mengandalkan konsumsi dan shopping pemerintah sebagai mesin utama pertumbuhan ekonomi. Pada akhirnya, kemajuan bangsa tidak ditentukan oleh seberapa besar duit dibelanjakan, melainkan seberapa besar produktivitas nan sukses diciptakan (Simatupang, 2026).

Paradoksnya, info BPS menunjukkan pertumbuhan 5,61% tersebut justru sangat berjuntai pada faktor-faktor konsumtif. Konsumsi rumah tangga menjadi penyumbang terbesar pertumbuhan. Sementara itu konsumsi pemerintah melonjak 21,81% dibandingkan periode sama tahun sebelumnya.

Di dalamnya terdapat pembayaran THR dan penghasilan ke-14, pengangkatan ASN baru, peningkatan shopping peralatan dan jasa pemerintah, serta penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dari total pertumbuhan ekonomi 5,61%, konsumsi pemerintah menyumbang sekitar 1,26 poin persentase. Jika diasumsikan MBG berkontribusi sekitar 30-50% terhadap kenaikan tersebut, maka program ini menyumbang sekitar 0,4–0,6 poin pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan kata lain, tanpa MBG pertumbuhan ekonomi mungkin hanya berada di kisaran 5,0–5,2%. 

Secara jangka pendek, tidak ada nan salah dengan sistem tersebut. Ketika pemerintah membelanjakan uang, permintaan meningkat. Ketika permintaan meningkat, produksi bertambah. Ketika produksi bertambah, pertumbuhan ekonomi naik.

Itulah resep klasik Keynesian nan selama puluhan tahun digunakan banyak negara untuk mencegah perlambatan ekonomi. Namun persoalannya tidak berakhir pada terciptanya pertumbuhan. Persoalan nan lebih krusial adalah sumber pembiayaan pertumbuhan itu sendiri.

Isu Defisit

Dari uraian di atas, kita memasuki rumor defisit sebagai rumor utama. Pertumbuhan nan didorong oleh ekspansi shopping pemerintah selalu membawa akibat fiskal. Setiap tambahan pengeluaran nan tidak diimbangi peningkatan penerimaan bakal mempersempit ruang fiskal negara pada masa depan. Bank Dunia mengingatkan bahwa rasio penerimaan Indonesia tetap relatif rendah dibandingkan kebutuhan pembangunan nan terus meningkat. Pada saat nan sama, beragam program prioritas pemerintah memerlukan anggaran semakin besar. Karena itu, pertanyaan nan relevan bukan lagi berapa besar duit nan dibelanjakan negara, melainkan apa nan dihasilkan oleh setiap rupiah nan dibelanjakan.

Mahasiswa nan turun ke jalan sebenarnya tidak sedang memperdebatkan MBG semata. Mereka mengkhawatirkan kemungkinan Indonesia semakin berjuntai pada APBN untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi. Kekhawatiran itu berangkat dari pertanyaan sederhana, ialah jika hari ini pertumbuhan dibeli dengan pengeluaran semakin besar, siapa nan bakal bayar tagihannya di masa depan?

Dalam ekonomi pembangunan, defisit bukanlah dosa. Hampir semua negara maju pernah menggunakan defisit untuk membangun infrastruktur, meningkatkan kualitas manusia, dan mempercepat industrialisasi. Persoalannya bukan ada alias tidaknya defisit, melainkan kualitas defisit tersebut.

Defisit nan digunakan untuk membiayai investasi produktif bakal menciptakan kapabilitas ekonomi baru nan pada akhirnya bisa bayar dirinya sendiri. Sebaliknya, defisit nan lebih banyak menopang konsumsi bakal menghasilkan pertumbuhan sesaat tanpa memperbesar keahlian ekonomi menghasilkan pendapatan di masa depan.

Di titik inilah kritik mahasiswa, peringatan Bank Dunia, dan pandangan Simatupang sesungguhnya bertemu. Antara lain mahasiswa berbincang mengenai akibat fiskal, Bank Dunia berbincang produktivitas, sementara Simatupang berbincang mengenai transformasi ekonomi. Ketiganya sedang membicarakan masalah nan sama dari perspektif pandang berbeda, ialah gimana mencegah Indonesia terjebak dalam pertumbuhan nan terlihat tinggi di atas kertas, tetapi tidak cukup produktif menopang dirinya sendiri.

Dalam konteks itulah perdebatan mengenai MBG seringkali meleset dari sasaran. Publik terjebak dalam pilihan biner, antara mendukung alias menolak. Padahal pertanyaan nan jauh lebih krusial adalah apakah program tersebut bisa menghasilkan peningkatan produktivitas nan sebanding dengan biaya fiskalnya.

Jika MBG hanya menghasilkan konsumsi, maka dia adalah pengeluaran. Namun jika MBG sukses meningkatkan kesehatan, kualitas belajar, dan kapabilitas kognitif generasi muda Indonesia, maka dia merupakan investasi sumber daya manusia nan hasilnya baru terlihat satu alias dua dasawarsa mendatang. Perdebatan nan sesungguhnya bukanlah antara mendukung alias menolak MBG. Perdebatan nan sesungguhnya adalah apakah Indonesia sedang menggunakan ruang fiskalnya untuk membangun produktivitas masa depan alias sekadar membeli pertumbuhan jangka pendek.

Bahaya Delusi Pertumbuhan

Delusi pertumbuhan adalah kepercayaan bahwa nomor pertumbuhan nan tinggi dengan sendirinya merupakan tanda keberhasilan pembangunan. Sejarah ekonomi bumi menunjukkan banyak negara bisa tumbuh tinggi selama bertahun-tahun tanpa pernah sukses membangun fondasi ekonomi nan kokoh. Pertumbuhan dapat muncul dari ledakan nilai komoditas, ekspansi konsumsi, alias peningkatan shopping pemerintah. Namun kemajuan nan berkepanjangan hanya lahir dari produktivitas nan lebih tinggi.

Karena itu demonstrasi mahasiswa tidak semestinya dibaca sebagai penolakan terhadap pertumbuhan ekonomi. Demonstrasi tersebut lebih tepat dipahami sebagai pertanyaan kritis terhadap kualitas pertumbuhan itu sendiri: apakah pertumbuhan hari ini sedang membangun kapabilitas ekonomi masa depan alias hanya mengonsumsi ruang fiskal nan semakin terbatas?

Pada akhirnya Indonesia tidak sedang memilih antara pertumbuhan alias pemerataan, antara MBG alias disiplin fiskal, antara pemerintah alias mahasiswa. Tantangan nan sesungguhnya adalah memastikan setiap rupiah nan dibelanjakan negara menghasilkan produktivitas lebih besar daripada biaya nan ditanggung masyarakat.

Penutup

Pertumbuhan 5,61% adalah berita baik. Tetapi sejarah pembangunan mengajarkan bahwa pertanyaan nan lebih krusial bukanlah seberapa sigap ekonomi tumbuh hari ini. Pertanyaan nan menentukan masa depan bangsa adalah: Apakah pertumbuhan itu membikin Indonesia lebih produktif besok?

Jika jawabannya belum meyakinkan, maka demonstrasi di jalanan bukanlah tanda kegagalan ekonomi. Ia justru merupakan pengingat bahwa pembangunan tidak boleh berakhir pada angka-angka nan tampak bagus dalam laporan statistik. (H-4)