Demokrasi Tidak Menuntut Kita Selalu Sepakat

Memilih Diam di Tengah Kebisingan

Sudah cukup lama saya tidak menulis tentang isu-isu nan sedang hangat diperbincangkan. Padahal, nyaris setiap hari ada saja peristiwa nan mengundang perdebatan: sebuah kebijakan pemerintah, putusan hukum, kasus korupsi, hingga program-program nasional nan memecah opini publik. Media dipenuhi analisis. Podcast menghadirkan para pakar. Media sosial berubah menjadi arena silang pendapat nan nyaris tak pernah sepi.

Saya mengikuti semuanya. Membaca, mendengar, lampau berakhir di sana.

Bukan lantaran saya kehilangan kepedulian. Justru sebaliknya, mungkin lantaran saya terlalu peduli sehingga merasa perlu menjaga jarak dari hiruk-pikuk nan sering kali lebih dipenuhi emosi daripada upaya memahami persoalan.

Ada kalanya saya bertanya kepada diri sendiri: apakah saya juga kudu ikut menulis? Apakah setiap rumor nan sedang ramai memang kudu segera diberi komentar? Ataukah ada nilai dari memilih tak bersuara sejenak, membiarkan pikiran bekerja lebih lambat daripada jempol?

Saya tidak betul-betul mempunyai jawaban nan pasti.

Yang saya rasakan hanyalah satu hal: semakin ramai sebuah rumor dibicarakan, semakin susah menemukan ruang untuk berpikir jernih. Opini bergerak begitu cepat, sering kali lebih sigap daripada fakta. Orang terdorong mengambil posisi sebelum sempat memahami duduk persoalan. Kita seperti hidup dalam era ketika kecepatan beranggapan lebih dihargai daripada ketelitian berpikir.

Barangkali lantaran itulah saya memilih tidak selalu ikut menambah kebisingan.

Bukan lantaran saya merasa pendapat saya tidak penting, melainkan lantaran saya sadar bahwa sebuah opini, sehebat apa pun, tidak selalu mempunyai daya untuk mengubah keputusan nan sudah diambil melalui proses politik dan pemerintahan. Di sisi lain, mereka nan berada di dalam pemerintahan tentu juga tidak sedang bekerja tanpa keyakinan. Mereka mempunyai langkah pandang, pertimbangan, serta mandat nan menurut mereka sah untuk dijalankan.

Di titik itulah saya mulai memandang kerakyatan dari perspektif nan sedikit berbeda.

Ketika Perbedaan Tidak Harus Berakhir dengan Pembatalan

Saya sering merasa bahwa kita memahami kerakyatan secara terlalu sederhana. Seolah-olah kerakyatan adalah sistem agar bunyi nan paling keras memenangkan segala sesuatu. Padahal, kerakyatan modern justru dibangun di atas dua prinsip nan melangkah berdampingan: adanya ruang untuk mengkritik sekaligus adanya legitimasi bagi pemerintah nan memperoleh mandat rakyat untuk menjalankan kebijakannya.

Pemikir politik seperti Joseph Schumpeter apalagi memandang kerakyatan bukan sebagai sistem nan selalu menghasilkan keputusan terbaik, melainkan sebagai sistem nan sah untuk memilih siapa nan berkuasa mengambil keputusan. Setelah mandat diberikan melalui pemilu, pemerintah mempunyai ruang untuk menjalankan program nan dijanjikannya kepada publik. Di situlah letak makna representasi politik.

Karena itu, saya condong berpikir bahwa tidak setiap penolakan kudu berhujung dengan tuntutan agar sebuah program dihentikan.

Kritik tentu penting. Bahkan sangat penting. Tanpa kritik, kekuasaan mudah kehilangan arah. Namun kritik nan sehat tidak selalu bermaksud membatalkan. Kadang dia justru bermaksud memperbaiki.

Perbedaan pendapat semestinya menjadi sistem pengawasan, bukan sekadar perlombaan untuk saling mengalahkan.

Dalam praktiknya, memang bakal selalu ada pihak nan merasa program pemerintah keliru. Mereka mungkin menawarkan pengganti nan menurut mereka lebih efektif, lebih adil, alias lebih berpihak kepada masyarakat. Semua itu sah. Bahkan diperlukan.

Namun keberadaan pengganti tidak otomatis membikin kebijakan nan sedang dijalankan menjadi tidak sah. Jika demikian logikanya, maka nyaris tidak ada kebijakan publik nan bakal pernah selesai dijalankan. Setiap program bakal berakhir di tengah jalan hanya lantaran muncul usulan baru nan dianggap lebih baik.

Padahal pemerintahan memerlukan sesuatu nan sering kali kurang mendapat perhatian dalam kerakyatan kita: konsistensi.

Program dan Penyimpangan Bukanlah Hal nan Sama

Belakangan ini, beragam kasus korupsi dan penyalahgunaan kewenangan kembali memenuhi pemberitaan. Setiap kali itu terjadi, saya memandang kecenderungan nan menarik. Tidak sedikit orang kemudian menyimpulkan bahwa program nan melatarbelakangi penyimpangan tersebut pasti merupakan program nan buruk.

Saya tidak sepenuhnya sependapat.

Korupsi adalah kejahatan. Penyalahgunaan kewenangan adalah pelanggaran hukum. Keduanya kudu ditindak tanpa kompromi. Namun menurut saya, ada perbedaan nan perlu dijaga secara jernih: membedakan antara kegagalan tata kelola dengan kegagalan tujuan sebuah kebijakan.

Program publik pada dasarnya hanyalah instrumen. nan menentukan apakah dia menghasilkan faedah alias kerusakan adalah langkah manusia mengelolanya.

Saya membayangkannya seperti sebuah jembatan. Jika suatu hari terjadi kecelakaan di atas jembatan itu lantaran ada pengemudi nan melanggar aturan, tentu kita tidak serta-merta merobohkan jembatannya. nan kita pertimbangan adalah sistem keselamatan, kualitas pengawasan, penegakan aturan, hingga perilaku para pengguna jalan.

Begitu pula kebijakan publik.

Jika terjadi penyimpangan, nan kudu diperbaiki pertama-tama adalah tata kelolanya: transparansi anggaran, sistem pengawasan, sistem akuntabilitas, serta integritas para pelaksana. Programnya sendiri tetap kudu dinilai berasas tujuan dan faedah nan hendak dicapai, bukan semata-mata lantaran ada oknum nan menyalahgunakannya.

Pandangan seperti ini sebenarnya sejalan dengan prinsip good governance nan dikembangkan Bank Dunia maupun OECD. Kualitas pemerintahan tidak hanya ditentukan oleh baik alias buruknya sebuah kebijakan, tetapi juga oleh gimana kebijakan tersebut diawasi, dipertanggungjawabkan, dan dikoreksi ketika terjadi penyimpangan.

Dengan kata lain, kegagalan penerapan tidak selalu identik dengan kegagalan gagasan.

Demokrasi Membutuhkan Kesabaran

Ada satu perihal nan sering terlupakan ketika kita membicarakan demokrasi, ialah waktu.

Demokrasi bukan sekadar ruang untuk berbeda pendapat, tetapi juga sistem nan memberi kesempatan kepada sebuah pendapat untuk diuji oleh kenyataan.

Program pemerintah tidak cukup dinilai dari persepsi awal, melainkan juga dari hasil nan betul-betul muncul beberapa tahun kemudian. Sebaliknya, kritik publik juga tidak boleh berakhir sebagai ekspresi emosi sesaat. Kritik kudu tetap hidup sebagai perangkat kontrol selama kebijakan itu berjalan.

Artinya, kerakyatan sesungguhnya meminta kesabaran dari kedua belah pihak.

Pemerintah perlu sabar menerima kritik nan terus mengalir. Sementara masyarakat juga perlu sabar memberi ruang agar sebuah kebijakan mempunyai kesempatan menunjukkan hasilnya sebelum diputuskan gagal.

Sayangnya, ekosistem media sosial bekerja dengan logika nan berbeda.

Algoritma digital lebih menyukai kemarahan daripada argumentasi. Psikolog sosial Jonathan Haidt menyebut media sosial sebagai mesin nan memperkuat emosi moral (moral outrage). Konten nan memancing kemarahan lebih sigap menyebar dibandingkan penjelasan nan bernuansa. Akibatnya, ruang publik menjadi semakin bising, sementara ruang refleksi semakin sempit.

Tidak mengherankan jika sebagian obrolan berubah menjadi pertarungan identitas. Orang tidak lagi sibuk mencari kebenaran, melainkan sibuk memastikan kelompoknya terlihat paling benar.

Padahal kerakyatan tidak pernah dimaksudkan sebagai perlombaan untuk memenangkan kemarahan.

Belajar Menerima bahwa Kita Bisa Berada di Pihak nan Berbeda

Semakin bertambah usia, saya justru semakin berhati-hati dalam menilai sebuah kebijakan. Saya menyadari bahwa nyaris tidak ada persoalan publik nan sesederhana hitam dan putih.

Sering kali pemerintah menghadapi pilihan nan sama-sama tidak ideal. Apa pun keputusan nan diambil, bakal selalu ada golongan nan merasa dirugikan.

Dalam situasi seperti itu, saya belajar menerima bahwa perbedaan pandangan bukanlah ancaman bagi demokrasi. Justru dia adalah napas kerakyatan itu sendiri.

Yang rawan bukanlah ketika kita berbeda pendapat.

Yang rawan adalah ketika kita mulai menganggap bahwa setiap orang nan berbeda pasti sedang berada di pihak nan salah.

Demokrasi memerlukan penduduk negara nan kritis, tetapi juga rendah hati. Rendah hati untuk mengakui bahwa mungkin saja info nan kita miliki belum lengkap. Bahwa mungkin ada pertimbangan lain nan tidak kita lihat. Bahwa kebijakan publik sering kali merupakan hasil dari kompromi nan jauh lebih rumit daripada nan tampak di layar ponsel kita.

Kesadaran semacam itu tidak membikin kritik menjadi tumpul. Justru membikin kritik menjadi lebih berkualitas.

Menjaga Akal Sehat Demokrasi

Mungkin lantaran itulah saya tidak lagi merasa kudu ikut mengomentari setiap rumor nan sedang menjadi perbincangan nasional.

Diam, bagi saya, bukan corak ketidakpedulian. Kadang tak bersuara adalah langkah memberi kesempatan kepada logika sehat untuk bekerja sebelum emosi mengambil alih.

Saya tetap percaya bahwa kritik adalah vitamin bagi demokrasi. Tanpa kritik, kekuasaan mudah berubah menjadi kesewenang-wenangan. Namun saya juga percaya bahwa legitimasi hasil kerakyatan kudu dihormati. Pemerintah nan memperoleh mandat berkuasa menjalankan programnya, sementara masyarakat berkuasa mengawasi pelaksanaannya.

Keduanya bukan hubungan nan saling meniadakan, melainkan saling melengkapi.

Barangkali kedewasaan kerakyatan tidak diukur dari seberapa sering kita memenangkan perdebatan, tetapi dari seberapa bisa kita menjaga ruang agar perbedaan tetap berjalan tanpa kehilangan rasa hormat kepada proses nan telah disepakati bersama.

Pada akhirnya, kerakyatan bukanlah sistem nan menjamin semua orang bakal puas terhadap setiap keputusan. Demokrasi hanya menjamin bahwa setiap orang mempunyai kewenangan untuk bersuara, setiap kekuasaan dapat diawasi, dan setiap kebijakan dapat dievaluasi. Selebihnya, waktu bakal menjadi pengetes nan paling jujur.

Mungkin lantaran itu pula saya memilih tidak tergesa-gesa ikut bersuara setiap kali sebuah rumor menjadi gelombang besar. Saya lebih tertarik menjaga agar setiap pendapat nan saya tulis lahir dari kejernihan berpikir, bukan dari dorongan untuk sekadar menjadi bagian dari keramaian.

Sebab pada akhirnya, kerakyatan bukan hanya memerlukan orang-orang nan berani berbicara. Demokrasi juga memerlukan orang-orang nan bersedia berpikir lebih lama sebelum memutuskan apa nan layak untuk diucapkan. Di tengah era nan memuja respons secepat kilat, barangkali keahlian untuk menunda penilaian adalah salah satu corak tanggung jawab penduduk negara nan paling jarang kita rawat.