Demo Nelayan Pati soal Harga BBM, Bupati hingga DPRD Temui Massa

Jakarta, CNN Indonesia --

Ribuan nelayan di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, menggelar tindakan demo besar-besaran di depan instansi bupati untuk mendesak kebijakan nilai unik BBM solar nonsubsidi, Senin (4/5).

Plt Bupati Pati RismaArdhi Chandra hingga Ketua DPRD Pati Ali Badrudin pun menemui massa aksi, berbincang dan berjanji mengawal tuntutan para nelayan.

Mengutip dari detikJateng, ribuan nelayan itu memprotes kenaikan nilai BBM jenis solar nonsubsidi yang mencekik sehingga menyulitkan bagi mereka untuk melaut.

Massa berkumpul di letak tindakan sejak pukul 09.00 WIB. Mereka datang berkonvoi hingga depan Kantor Bupati Pati. Sementara itu, Alun-alun Pati terlihat ditutup, dan abdi negara nan menjaga tindakan unjuk rasa itu mencapai lebih dari seribu orang.

"Kami tidak bisa bekerja tanpa ada solar," kata salah satu orator saat berorasi di atas sebuah truk depan Kantor Bupati Pati.

Orator lain juga meminta tolong kepada Presiden Prabowo untuk mendengar jeritan para nelayan. Dia mengatakan bahwa 80 persen nelayan di Pati tidak bisa melaut lantaran nilai BBM mahal. Mereka meminta nilai unik BBM untuk nelayan.

"Ini kita lumpuh total tidak bergerak dengan kenaikan BBM nan signifikan, turunkan sesuai dengan keahlian perikanan tangkap," jelas dia.

"Harga BBM 4 kali lipat, mana mungkin kita mendukung ketahanan pangan gimana operasional lebih tinggi daripada nan didapat. Penetapan nilai unik lantaran jika kebijakan tidak segera diambil pemerintah kami nelayan bakal melaksanakan tindakan membawa nelayan untuk menuju pemerintah pusat," sambungnya.

Himpunan Nelayan Jawa Tengah, Riswanto mengatakan kondisi upaya nelayan sedang tidak baik-baik saja. Hal itu lantaran kenaikan nilai BBM nan mencekik nelayan.

Oleh lantaran itu dia meminta agar ada kebijakan unik untuk nilai BBM nonsubsidi bagi nelayan setidaknya Rp10 ribu.

"Kita terancam kehilangan pekerjaan sebagai nelayan. Maka kita berbareng meminta kepada pemerintah pusat kita aspirasi lewat Pati agar menyampaikan nilai BBM nonsubsidi Rp10 ribu," ungkap dia.

Koordinator aksi, Eko Budiyono mengatakan mengatakan jika nelayan mempunyai peran krusial untuk mendukung program ketahanan pemerintah. Akan tetapi perkembangan BBM industri menyebabkan kapal perikanan tidak bisa melaut lantaran harganya mahal.

"Oleh lantaran itu kami mendukung rencana pemerintah untuk segera menetapkan nilai BBM unik bagi nelayan alias perikanan di atas 30 GT," kata Eko saat orasi di hadapan massa depan Kantor Bupati Pati.

Respons bupati hingga DPRD

Plt Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra nan keluar menemui massa tindakan mengaku telah menghadapi ke Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), dan menyampaikan aspirasi agar nilai nonsubsidi nan layak bagi nelayan.

"Kemarin 27 April 2026 sudah menghadap ke KKP agar nelayan di Pati mendapatkan nilai nonsubsidi nan layak agar teman-teman bisa melaut," kata Chandra di hadapan massa demonstran nelayan.

"Kalau dengan nilai sekarang kami hitung para nelayan tidak bisa melaut. Kami sangat menyadari lantaran kami dulu pekerja perikanan," lanjut dia.

Chandra pun bakal turut mengawal tuntutan massa nelayan tersebut ke pemerintah pusat.

"Kalau aspirasi ini tidak sampai ke pusat kami bakal mengawal Bapak Ibu semua, misalkan belum ditanggapi pemerintah pusat kami bakal ikut berbareng bapak-bapak semua, untuk mendapatkan nilai BBM sesuai dengan diharapkan," lanjut dia.

Senada juga diungkapkan oleh Ketua DPRD Pati, Ali Badrudin. Dia pun memberikan support dan setuju atas tuntutan para nelayan untuk menurun BBM nan memberatkan para nelayan.

"Kami DPRD kami sama bakal mengawal dan menemani nelayan ke Jakarta, lantaran nelayan sudah terbukti penyangga pangan dan alim bayar pajak," terang dia.

Baca buletin lengkapnya di sini

(kid/ugo)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNN]