Dedi Mulyadi Siapkan Mesin Pengolah Sampah Tiap Kelurahan di Jabar

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menyiapkan langkah mitigasi untuk menghadapi kondisi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sarimukti nan diperkirakan bakal mencapai kapabilitas maksimal dalam enam bulan ke depan. Salah satu solusi nan disiapkan adalah penyediaan mesin pengolah sampah di setiap kelurahan.

Hal itu disampaikan Dedi usai menghadiri aktivitas lepas sambut Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Jawa Barat di Gedung Pakuan, Bandung, Selasa (2/6/2026).

Menurut Dedi, persoalan sampah kudu segera diantisipasi mengingat TPA Sarimukti sebagai letak pembuangan utama sampah dari wilayah Bandung Raya bakal segera penuh.

"Sarimukti enam bulan ke depan sudah close, sudah penuh. Saya sudah menyiapkan mitigasi ialah mendorong perangkat nan bisa melakukan pengelolaan di tiap kelurahan dengan kapabilitas lima ton," kata Dedi.

Ia menjelaskan teknologi pengolahan sampah tersebut telah diuji coba di lingkungan Gedung Sate dan menunjukkan hasil nan memuaskan. Mesin itu bisa mengubah sampah menjadi bahan bakar pengganti nan dapat dimanfaatkan sebagai pengganti batu bara untuk kebutuhan industri.

"Di Gedung Sate itu ada perangkat nan mengubah sampah kemudian menjadi bahan bakar. Bahan bakarnya itu kelak bisa menjadi pengganti batu bara. Bahasa sederhananya kan briket," ujarnya.

Menurut Dedi, perangkat tersebut bisa mengolah hingga lima ton sampah setiap hari. Keberhasilan uji coba itu menjadi dasar bagi Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk memperluas penerapannya ke beragam kelurahan.

Selain menyiapkan teknologi pengolahan sampah, Dedi juga menanggapi munculnya wacana darurat sampah di Kota Bandung. Menurutnya, pemerintah wilayah sebaiknya lebih konsentrasi pada langkah penanganan dibandingkan terburu-buru menetapkan status darurat.

"Jangan dibikin menjadi buru-buru darurat-darurat kelak orang panik," katanya.

Ia menilai penggunaan istilah darurat justru berpotensi menimbulkan keresahan di tengah masyarakat andaikan tidak diikuti langkah konkret penyelesaian masalah.

Karena itu, Dedi mendorong seluruh pemerintah wilayah untuk segera memperkuat sistem pengelolaan sampah dari sumbernya, termasuk melalui penerapan teknologi pengolahan di tingkat kelurahan.

Menurutnya, pembiayaan program tersebut juga perlu menjadi tanggung jawab berbareng antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.

"Nanti saya bakal ngajak bicara wali kota untuk menentukan pembiayaannya. Tidak mungkin ditanggung oleh provinsi semua," ujarnya.

Dedi menegaskan nan paling dibutuhkan saat ini bukan sekadar penetapan status darurat, melainkan langkah nyata untuk mengurangi volume sampah nan dibuang ke TPA.

"Yang kudu kita lakukan bukan persoalan daruratnya, tapi langkah-langkah penanganan kedaruratan dulu. Nanti darurat menjadi panik, sampahnya bertumpuk," katanya.

Ia optimistis persoalan sampah di Jawa Barat dapat diatasi andaikan seluruh pemerintah wilayah bergerak berbareng membangun sistem pengelolaan sampah nan lebih modern, mandiri, dan berkelanjutan. Dengan demikian, ketergantungan terhadap TPA dapat terus dikurangi dan ancaman krisis sampah dapat dicegah sejak dini.