1 hari yang lalu
Liputan6.com, Jakarta - Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Ramly HI Muhamad mengungkapkan pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) Jakarta sebesar Rp 14,997 triliun membikin penyusunan anggaran di Jakarta semakin berat.
Hal tersebut disampaikan oleh Ramly di hadapan Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid, personil DPR RI dan DPD Dapil DKI Jakarta dalam aktivitas silaturahmi di Ruang Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta, Kamis (30/7/2026). Dia menyebut besarnya pemotongan DBH berakibat langsung pada pembahasan anggaran di DPRD DKI lantaran Pemprov DKI kudu menentukan kembali program-program nan menjadi prioritas.
“Bersamaan anggaran dipotong Rp 14,997 triliun. Cukup besar sehingga merepotkan bagi teman-teman Dewan mulai menyusun apa sebenarnya nan kudu dipotong,” kata Ramly.
Menurut dia, kendati pemerintah pusat telah menegaskan anggaran pendidikan dan kesehatan tidak boleh dipangkas, kebutuhan di lapangan tetap sangat besar. Salah satunya, kata Ramly, tetap ada sekitar 61 ribu siswa di Jakarta nan belum tertampung dalam program sekolah gratis.
“Jakarta ini nan lulus sama pagu nan dipersiapkan tidak berimbang, tetap 61.000 siswa Jakarta nan tidak dapat sekolah gratis,” ujarnya.
Selain itu, Pemprov DKI Jakarta berbareng DPRD sebelumnya telah menambah jumlah sekolah cuma-cuma secara bertahap. Pada 2025 terdapat 40 sekolah gratis, sedangkan pada 2026 DPRD mengusulkan penambahan menjadi 258 sekolah. Namun, nan akhirnya disetujui hanya 103 sekolah lantaran anggaran terbatas.
“2026 muncul lagi usulan 258 sekolah gratis, tapi rupanya nan disetujui adalah 103, tetap kurang 150-an lagi. Kita kejar terus tapi anggaran sudah dipotong,” ucap Ramly.
English (US) · 
Indonesian (ID) ·