Data Desil Warga Tak Sesuai, Mensos Minta Mutakhirkan ke Kelurahan-Aplikasi

Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengatakan pemerintah membuka ruang bagi masyarakat nan merasa penetapan data desil tak sesuai kondisi sebenarnya. Gus Ipul mengatakan penduduk dapat mengusulkan pemutakhiran info melalui sejumlah kanal nan telah disediakan.

"Bisa datang, bisa melakukan pemutakhiran sekali lagi ya lewat command center. Ada itu nomornya. Kemudian ada WA center, ada aplikasi Cek Bansos, alias datang ke kelurahan dan desa masing-masing. Di sana ada operator info desa, disiapkan aplikasinya aplikasi SIKS-NG," ujar Gus Ipul saat bakal rapat kerja dengan Komisi VIII DPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (31/8/2026).

Gus Ipul mengatakan pemerintah menyiapkan beragam saluran tersebut agar masyarakat nan merasa tak lagi menerima bansos akibat perubahan desil bisa memperbaiki datanya.

"Jadi semua sudah kita siapkan beragam saluran agar masyarakat bisa segera memperbaiki. PBI juga begitu, kita sudah lakukan beragam langkah agar mereka nan berkuasa betul-betul bisa menerima," jelas dia.

Gus Ipul memastikan setiap laporan mengenai kesalahan alias ketidaktepatan sasaran bakal ditindaklanjuti. Pemerintah, kata dia, terbuka terhadap semua laporan masyarakat

"Kalau misalnya ada keliruan, ketidaktepatan sasaran, kita segera perbaiki, ya. Pokoknya prinsipnya kita terbuka, sangat terbuka," katanya.

"Jadi jika sekarang ada keluhan-keluhan, 'Saya kok di desil 6 padahal saya seperti ini, saya kok di desil ini, saya di desil ini,' itu tentu kita apresiasi dan kita buka untuk dilakukan pemutakhiran," sambung Gus Ipul.

Gus Ipul mengatakan persoalan desil berangkaian dengan proses konsolidasi dan pemutakhiran info sosial ekonomi. Pemerintah, kata dia, terus memperbaiki info dengan mengintegrasikan info kementerian dan lembaga di bawah pengelolaan Badan Pusat Statistik (BPS).

"Jadi nan pertama-tama perlu saya sampaikan, ini bagian dari konsolidasi info ya. Kita terus memperbaiki info kita dan menyambungkan dengan seluruh info nan dimiliki oleh kementerian, lembaga, di bawah pengendaliannya BPS. Jadi BPS nan mengendalikan, kita semua membantu untuk melakukan pemutakhiran. Ini penting, lantaran info menjadi penentu apakah program kita tepat sasaran, program kita sampai kepada mereka nan berhak," ungkapnya.

Tokoh NU itu mengatakan konsolidasi info tersebut dilakukan untuk menindaklanjuti pengarahan Presiden Prabowo Subianto. Selain itu, juga untuk menjawab keluhan masyarakat mengenai support sosial maupun subsidi nan belum tepat sasaran.

"Sejak 2 tahun terakhir ini, kita mau menindaklanjuti pengarahan Presiden dan keluhan-keluhan masyarakat di mana sering disampaikan info tidak tepat sasaran, info kurang tepat sasaran, info diterima oleh mereka nan tidak berhak, apakah itu support sosial maupun subsidi sosial. Nah, untuk itulah sejak tahun 2025 pertama kali seluruh info itu dikumpulkan menjadi satu dan satu-satunya pengelola adalah BPS," ujar Gus Ipul.

(amw/rfs)