Dari Angkutan Umum ke Ojek Daring: Senjakala Transportasi Publik Kita

Ada masa ketika deru mesin Mitsubishi Colt L300, Isuzu Bison, dan bus-bus mini menjadi penanda hidupnya ruang publik di kota-kota di Indonesia. Misalnya di Jawa Timur, ada pikulan umum dari Pandaan ke Tretes, Mojokerto ke Jombang, hingga Surabaya ke Malang. Angkutan umum bukan sekadar perangkat transportasi, melainkan juga degub sosial: tempat orang bertemu, berbagi cerita, dan merajut keseharian.

Kini, lanskap itu berubah drastis. Angkutan umum nan dulu menjadi tulang punggung mobilitas masyarakat, perlahan surut. Perannya digantikan oleh ojek—baik konvensional maupun daring—yang menawarkan kecepatan, fleksibilitas, dan kemudahan akses.

Perubahan ini tampak wajar dalam arus modernisasi, tetapi menyisakan pertanyaan mendasar: Apakah kita sedang bergerak maju, alias justru kehilangan fondasi krusial dalam sistem transportasi publik?

Dari Kolektif ke Individual

Pada era 1980–1990-an hingga awal 2000-an, mobilitas masyarakat sangat berjuntai pada sistem pikulan umum nan terhubung. Trayek pikulan umum menjadi jalur vital bagi pelajar, mahasiswa, pekerja, dan penduduk desa.

Angkutan umum menghadirkan logika kolektif: banyak orang diangkut dalam satu kendaraan dengan biaya terjangkau. Ada keteraturan, meski sederhana. Ada keterhubungan antarwilayah, meski tidak selalu nyaman.

Namun, sejak pandemi Covid-19 pada 2020, perubahan terjadi secara drastis. Pembatasan mobilitas dan turunnya jumlah penumpang membikin banyak trayek berakhir beroperasi. Ketika situasi membaik, sebagian besar tidak kembali. Kekosongan itu kemudian diisi oleh ojek, terutama nan berbasis aplikasi digital.

Di sinilah terjadi pergeseran besar: dari transportasi kolektif menuju transportasi individual.

Ojek Daring: Praktis, tapi Tidak Menyelesaikan Segalanya

Ojek daring menawarkan solusi nan sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern: cepat, fleksibel, dan bisa diakses kapan saja. Di banyak daerah, moda ini apalagi menjadi satu-satunya pilihan nan tersedia.

Namun, kekuasaan ojek daring juga menghadirkan paradoks. Ia memang memudahkan individu, tetapi tidak serta-merta menyelesaikan persoalan transportasi publik secara keseluruhan.

Pertama, kapabilitas angkutnya terbatas. Ketika semakin banyak orang beranjak ke moda individual, potensi kemacetan meningkat. Kedua, biaya perjalanan condong lebih tinggi dibanding pikulan umum, terutama untuk jarak menengah dan jauh. Ketiga, ketergantungan pada platform digital menciptakan ketidakpastian baru, baik bagi pengemudi maupun penumpang.

Lebih krusial lagi, pergeseran ini meninggalkan golongan rentan—seperti pelajar, lansia, dan masyarakat berpenghasilan rendah—yang tidak selalu mempunyai akses alias keahlian menggunakan jasa berbasis aplikasi.

Terminal nan Kehilangan Fungsi

Dampak lain nan tak kalah signifikan adalah meredupnya kegunaan terminal. Terminal nan dulu menjadi pusat aktivitas sekarang berubah menjadi ruang nan nyaris tak bernyawa.

Terminal Jombang, misalnya, pernah menjadi simpul krusial bagi bus antarkota dan pikulan pedesaan. Namun kini, aktivitasnya menurun drastis. Banyak bus memilih berakhir di pinggir jalan, sementara pikulan pengumpan dari desa-desa sudah jarang beroperasi.

Fenomena ini menunjukkan bahwa persoalan transportasi publik bukan hanya pada armada, melainkan juga pada sistem nan tidak lagi terintegrasi. Ketika satu bagian hilang, seluruh ekosistem ikut melemah.

Modernisasi nan Belum Menyeluruh

Upaya perbaikan sebenarnya mulai terlihat, seperti hadirnya jasa bus Transjatim di beberapa rute. Dengan armada nan lebih modern dan tarif terjangkau, jasa ini memberikan secercah harapan.

Namun, modernisasi nan berkarakter parsial tidak cukup. Tanpa support pikulan pengumpan, integrasi rute, dan sistem nan terkoordinasi, jasa ini susah menjangkau masyarakat secara luas. Ia berisiko menjadi solusi tambal sulam, bukan jawaban menyeluruh.

Mengembalikan Arah Transportasi Publik

Senjakala transportasi publik nan kita saksikan hari ini bukanlah takdir nan tak bisa diubah. Ia adalah hasil dari pilihan kebijakan, perubahan perilaku, dan kurangnya keberpihakan pada sistem transportasi kolektif.

Diperlukan langkah serius untuk mengembalikan peran pikulan umum. Pemerintah wilayah perlu membangun sistem nan terintegrasi, dari desa hingga kota. Subsidi kudu diarahkan untuk meningkatkan kualitas jasa tanpa membebani masyarakat. Teknologi digital semestinya menjadi perangkat integrasi, bukan pengganti total transportasi publik.

Lebih jauh, ojek daring tidak kudu diposisikan sebagai pesaing, tetapi sebagai pelengkap. Integrasi antara moda perseorangan dan kolektif justru bisa menjadi kunci untuk membangun sistem transportasi nan adaptif dan inklusif.

Lebih dari Sekadar Mobilitas

Transportasi publik sejatinya adalah gambaran keadilan sosial. Ia memastikan bahwa setiap orang—tanpa memandang latar belakang ekonomi—memiliki akses nan sama terhadap mobilitas.

Ketika pikulan umum menghilang, nan lenyap bukan hanya kendaraan, melainkan juga ruang kebersamaan dan akses nan setara. Kita kehilangan sesuatu nan lebih mendasar dari sekadar sarana transportasi.

Maka, di tengah kekuasaan ojek daring, kita perlu bertanya ulang: Apakah kita mau masa depan transportasi nan sigap bagi sebagian orang, alias sistem nan setara bagi semua?

Jika tidak ada langkah pembenahan nan serius, bukan tidak mungkin generasi mendatang hanya bakal mengenal pikulan umum sebagai cerita masa lalu. Dan ketika itu terjadi, kita mungkin baru menyadari bahwa nan betul-betul lenyap adalah wajah kolektif dari kehidupan kita sendiri.