Dampak Perang AS-Iran Dinilai Perlu Diantisipasi dengan Kebijakan Adaptif

Jakarta -

Berlarutnya proses perdamaian Amerika Serikat dan Iran dinilai kudu menjadi sirine bagi Indonesia untuk segera menerapkan kebijakan nan tepat, sehingga bisa mengatasi akibat nan terjadi. Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengatakan bahwa ketidakpastian bentrok di Selat Hormuz mengharuskan Indonesia melakukan diversifikasi geopolitik secara substantif.

"Ketidakpastian akibat bentrok nan melibatkan penutupan Selat Hormuz mengharuskan Indonesia melakukan diversifikasi akibat geopolitiknya secara substantif," kata Lestari dalam keterangannya, Rabu (29/7/2026).

Hal ini dia sampaikan dalam sambutannya pada obrolan daring bertema Jalan Buntu Perdamaian Iran-AS dan Dampaknya Bagi Ekonomi Indonesia dan Dunia nan digelar Forum Diskusi Denpasar 1. Lestari mengungkapkan bentrok nan berjalan sejak serangan campuran AS-Israel pada 28 Februari 2026 telah mengganggu jalur vital Selat Hormuz nan mengalirkan sekitar seperlima minyak dan gas dunia.

Akibatnya, ujar Rerie, sapaan berkawan Lestari, nilai minyak bumi melonjak 25%-30% di atas dugaan APBN 2026 sebesar US$70 per barel. Rerie nan juga Anggota Komisi X DPR RI itu mengingatkan bahwa setiap kenaikan nilai minyak sebesar US$1 per barel menambah beban APBN sekitar Rp6,8 triliun, sementara pelemahan rupiah Rp100 per dolar menambah beban sekitar Rp800 miliar.

Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu mendorong pemanfaatan penerapan politik bebas aktif dalam membuka beragam kesempatan nan ada dalam menghadapi kondisi ketidakpastian global.

Selain itu, Rerie berharap, para pemangku kepentingan dapat segera mengambil langkah-langkah antispatif untuk meredam akibat guncangan ekonomi global, sebagai bagian dari upaya menjalankan amanah konstitusi untuk melindungi setiap penduduk negara.
Pengamat Hubungan Internasional UI, Shofwan Al Banna Choiruzzad beranggapan bahwa bahwa kondisi perang AS- Iran saat ini harap-harap cemas, lantaran setelah sempat berhenti, kedua negara kembali saling serang.

"Apakah kondisi ini menandakan perundingan menghadapi jalan buntu? Cara kita memahami perang sangat krusial dalam memperkirakan akhir dari proses perundingan," ujar Shofwan.

Dia beranggapan bahwa perang AS-Iran belum menghadapi jalan buntu. Karena, menurut Shofwan, saling serang itu bagian dari proses perundingan.
Masing-masing pihak nan bertikai, jelas dia, mempunyai daya tawar dalam melakukan negosiasi mengenai hal-hal nan sensitif.

"Saya menilai perundingan AS-Iran belum buntu lantaran berdialognya tidak di atas meja, dalam corak saling serang itu," ujarnya.

Guru Besar Geopolitik Timur Tengah, Fisipol UGM Siti Mutiah Setiawati menilai, Indonesia dalam posisi canggung menyikapi perang AS-Iran lantaran Indonesia dinilai sudah berpihak pada salah satu negara nan berkonflik. Menurut Siti, ada kesulitan diplomasi nan krusial dan kudu segera diatasi, lantaran posisi Indonesia dinilai tidak netral oleh sejumlah pihak.

Menurut dia, perundingan AS-Iran tidak kunjung membuahkan perdamaian, lantaran pihak-pihak nan bertikai tidak komit dengan kesepakatan nan dicapai. Siti beranggapan bahwa bentrok AS-Iran adalah agresi AS atas wilayah kedaulatan Iran.

Menurut Siti, skema MOU adalah hasil perundingan nan rendah jika dibandingkan dengan Agreement (Persetujuan) dan Treaty (Perjanjian), sehingga dibutuhkan komitmen nan kuat untuk menaati isi MOU, jika kedua belah pihak menginginkan perdamaian.

Pengamat Ekonomi Energi Fahmy Radhi beranggapan bahwa perang AS-Iran tidak berakibat secara langsung bagi Indonesia, tetapi menghasilkan akibat ikutan nan tidak terkendali. Diakui Fahmy, kenaikan nilai minyak bumi menimbulkan krisis daya dunia, nan menyebabkan inflasi nan mengganggu perekonomian dunia.

Indonesia, ungkap Fahmy, memang belum menyatakan mengalami krisis energi, lantaran tetap mempunyai produksi minyak 600 ribu barel per hari. Meski begitu, Fahmy menilai, kebijakan pemerintah RI saat ini belum bisa mengatasi akibat ikutan dari kenaikan nilai BBM.

"Pemerintah kudu betul-betul konsentrasi dalam mengatasi sejumlah akibat tersebut," ujar Fahmy.

Direktur CORE Indonesia Mohammad Faisal berpendapat, perang AS-Iran memperbesar tantangan dari sisi ekonomi sejumlah negara, termasuk Indonesia. Menurut Faisal menghadapi kondisi saat ini kita kudu concern terhadap stabilitas ekonomi nasional.

Dinamika perang AS-Iran, ujar dia, kudu mendorong para pemangku kepentingan untuk menata kebijakan domestik nan adaptif dalam menyikapi akibat nan terjadi. Menurut Faisal, kenaikan nilai minyak bumi berpotensi meningkatkan anggaran subsidi BBM lebih dari Rp300 triliun.

"Tanpa realokasi, refocusing, dan tambahan penerimaan negara, defisit APBN bakal melampaui pemisah 3% dari PDB," ujar Faisal.

Wartawan senior Saur Hutabarat mengungkapkan bahwa beragam lembaga dunia dinilai sejumlah master sudah tidak berfungsi, dalam perundingan bilateral AS-Iran tidak saling menghormati, sehingga perang berpotensi berkepanjangan. Namun, Saur menilai, di dalam negeri ada tanda-tanda berkekuatan keluar dari tekanan akibat kenaikan nilai BBM, akibat perang berkepanjangan.

Yaitu, ujar Saur, dengan terjadinya peningkatan penjualan kendaraan listrik pada periode Juli 2026 sebesar 80,8%. Jika dibandingkan dengan penjualan kendaraan secara umum, tambah dia, pangsa penjualan kendaraan listrik naik menjadi 18,3%.

"Tanda lainnya, mengenai mundurnya Gubernur BI nan tidak berpengaruh apa-apa, dengan kata lain sepertinya kita mulai belajar ndableg, masa tolol apa pun nan terjadi," pungkas Saur.

Diskusi nan dimoderatori Luthfi Assyaukanie, Ph.D (Tenaga Ahli Wakil Ketua MPR RI) itu menghadirkan narasumber Prof. Dr. Siti Mutiah Setiawati, M.A. (Guru Besar Geopolitik Timur Tengah, Fisipol Universitas Gadjah Mada /UGM), Dr. Fahmy Radhi, M.B.A. (Pengamat Ekonomi Energi - Konsultan Ekonomi Energi SKK Migas dan Pertamina), dan Shofwan Al Banna Choiruzzad, Ph.D. (Pengamat Hubungan Internasional, Universitas Indonesia). Selain itu, datang pula Mohammad Faisal, Ph.D (Direktur CORE Indonesia) sebagai penanggap

(akn/ega)