Daftar 11 Kepala Daerah Terjaring OTT KPK Sepanjang 2026

Daftar Isi

Jakarta, CNN Indonesia --

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membongkar kasus dugaan korupsi setidaknya 11 kepala wilayah melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT) sepanjang Januari hingga Juli 2026. Modus korupsi nan dilakukan para kepala daerah beragam, mulai dari suap, pemerasan, hingga penerimaan gratifikasi.

CNNIndonesia.com merangkum 11 kepala wilayah nan diproses norma lembaga antirasuah tersebut.

Wali Kota Madiun

KPK memulai tahun ini dengan melaksanakan OTT di Kota Madiun, Jawa Timur. Pada 19 Januari 2026, KPK menangkap total 15 orang. Satu di antaranya adalah Wali Kota Madiun, Maidi, nan kemudian ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan dengan modus fee proyek dan biaya Corporate Social Responsibility (CSR) serta penerimaan lainnya alias gratifikasi.

Proses norma tersebut belum memperoleh kekuatan norma mengikat alias inkrah. Perkaranya sedang diperiksa dan diadili di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya.

Selain Maidi, KPK juga memproses norma dua orang lain. Keduanya adalah orang kepercayaan Maidi nan berjulukan Rochim Ruhdiyanto, dan Kepala Dinas PUPR Kota Madiun Thariq Megah.

Bupati Pati

Bersamaan dengan giat di Madiun, tim KPK lainnya juga menangkap tangan Bupati Pati Sudewo atas kasus dugaan pemerasan dalam kedudukan calon perangkat desa. Dalam operasi senyap itu, KPK menemukan duit miliaran rupiah diduga berangkaian dengan tindak pidana.

Sebanyak empat orang akhirnya ditetapkan KPK sebagai tersangka. Mereka adalah Sudewo; Kepala Desa Karangrowo, Kecamatan Jakenan, Abdul Suyono; Kepala Desa Arumanis, Kecamatan Jaken, Sumarjiono; dan Karjan selaku Kepala Desa Sukorukun, Kecamatan Jaken.

Sudewo dan Kawan-kawan diduga menerima duit Rp2.495.000.000,00 (Rp2,49 miliar) dari tindak pidana tersebut.

Selain itu, Sudewo dalam jabatannya sebagai Anggota DPR RI periode 2019-2024 diduga juga menerima suap dengan nilai seluruhnya berjumlah Rp1.371.500.000,00 (Rp1,37 miliar) mengenai proyek di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan.

Perkara ini disidangkan di Pengadilan Tipikor Semarang.

Bupati Pekalongan

Pada awal Maret 2026, KPK menangkap tangan Bupati Pekalongan Fadia Arafiq beserta belasan pihak lainnya termasuk ajudan dan orang kepercayaan Fadia. OTT itu berangkaian dengan pengusutan kasus dugaan korupsi mengenai pengadaan jasa outsourcing dan pengadaan lainnya tahun anggaran 2023-2026.

Fadia menjadi tersangka tunggal dalam kasus ini, dan perkaranya bakal memasuki persidangan.

KPK mengungkapkan duit bupati Fadia nan diduga diperoleh dari tindak pidana korupsi bisa untuk membangun prasarana layak di wilayahnya.

Uang dengan jumlah setidaknya Rp46 miliar nan diterima oleh PT Raja Nusantara Berjaya (RNB)- perusahaan nan dibentuk suami dan anak Fadia untuk menggarap sejumlah proyek di Pekalongan- disebut bisa untuk membangun ratusan rumah layak huni dan puluhan kilometer jalan.

Bupati Rejang Lebong

Satu pekan berikutnya, KPK kembali menggelar OTT dengan menangkap Bupati Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, Muhammad Fikri Thobari. OTT tersebut dilakukan sejak Senin (9/3) malam. Sejumlah peralatan bukti diduga mengenai perkara nan ditemukan meliputi dokumen, Barang Bukti Elektronik (BBE), dan duit tunai Rp756,8 juta.

Setelah menjalani serangkaian pemeriksaan dan gelar perkara, KPK menetapkan bupati Fikri dan empat orang lainnya sebagai tersangka kasus dugaan korupsi mengenai suap ijon proyek di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, Tahun Anggaran (TA) 2025-2026.

Dua tersangka selaku penerima suap ialah Bupati Rejang Lebong periode 2025-2030 Muhammad Fikri Thobari dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPRPKP) Harry Eko Purnomo.

Sedangkan tiga tersangka pemberi suap adalah Irsyad Satria Budiman selaku pihak dari PT Statika Mitra Sarana; Edi Manggala dari CV Manggala Utama; dan Youki Yusdiantoro dari CV Alpagker Abadi.

Bupati Cilacap

Selanjutnya pada pertengahan Maret 2026, KPK menangkap 27 orang termasuk Bupati Cilacap, Syamsul Auliya Rachman, atas kasus dugaan tindak pidana pemerasan dan penerimaan lainnya Tahun Anggaran 2025-2026.

Bupati Auliya berbareng Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap Sadmoko Danardono ditetapkan KPK sebagai tersangka.

KPK menduga para tersangka meminta sejumlah duit dari tiap perangkat wilayah di Kabupaten Cilacap dengan "target setoran" mencapai Rp750 juta. Uang itu hendak dijadikan Tunjangan Hari Raya (THR) untuk pihak eksternal.

Kabupaten Cilacap mempunyai 25 perangkat daerah, 2 Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), dan 20 Puskesmas.

Bupati Tulungagung

Pada bulan April 2026, KPK memproses norma Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo dan ajudannya nan berjulukan Dwi Yoga Ambal atas kasus dugaan pemerasan dan penerimaan lainnya tahun anggaran 2025-2026. Kasus ini dibongkar KPK lewat OTT pada 10 April 2026.

KPK mengungkapkan modus nan dilakukan Gatut adalah dengan menggunakan dua corak surat pernyataan untuk mengikat bawahannya.

Pertama, surat pernyataan mundur dari kedudukan dan mundur dari ASN jika tidak bisa melaksanakan tugas dan tanggung jawab nan diberikan.

Kedua, surat pernyataan tanggung jawab atas pengelolaan anggaran di masing-masing satuan kerjanya.

Surat pernyataan mundur dari kedudukan dan ASN itu sengaja dibuat Gatut tanpa tanggal, serta salinannya tidak diberikan.

Bupati Muara Enim

Pada Senin, 8 Juni 2026, KPK melakukan OTT terhadap Bupati Muara Enim, Sumatera Selatan, Edison dan sembilan orang lain. Lima orang di antaranya berasal dari Pemerintah Kabupaten Muara Enim.

OTT tersebut dibarengi dengan penyegelan di instansi dinas di Pemerintah Kabupaten Muara Enim. Salah satu nan disegel adalah Kantor Dinas Pendidikan.

Sebanyak empat orang akhirnya ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai sejumlah pengadaan dan penerimaan gratifikasi, termasuk bupati Edison.

Sementara tiga orang tersangka lainnya adalah Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2026, Abi Nurwardani; pihak swasta nan merupakan keponakan bupati, Adi Triadi; dan pihak dari PT Millenium Solusi Abadi, Cory Erin Hardi.

Dalam operasi senyap tersebut, KPK juga mengamankan peralatan bukti diduga mengenai perkara berupa duit senilai Rp2 miliar.

Bupati Kuansing

Pada akhir Juni 2026, KPK menggelar OTT di Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing), Provinsi Riau. KPK mengamankan peralatan bukti mobil dan transaksi finansial dalam OTT ini.

Setidaknya ada 10 orang nan ditangkap. Sembilan orang ditangkap di Kabupaten Kuansing, sedangkan satunya ditangkap di Jakarta.

Setelah menjalani pemeriksaan awal, tim penyelidik memutuskan membawa lima orang ke Gedung Merah Putih KPK.

Tiga orang dari pihak swasta, satu orang merupakan PNS di Kabupaten Kuansing, dan satu orang lainnya adalah pihak family dari penyelenggara negara di Kabupaten Kuansing.

Di tengah proses tersebut, KPK mengingatkan Bupati Kuansing Suhardiman Amby dan Sekretaris Daerah Zulkarnain untuk kooperatif menyerahkan diri.

Pada Selasa (30/6) malam, Suhardiman dan Zulkarnain menyerahkan diri ke KPK.

Suhardiman, Zulkarnain, dan Direktur PT Mitra Ideal Consultant (MIC) Ardiles ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan suap jabatan.

Suhardiman juga diproses norma atas dugaan penerimaan lainnya berangkaian dengan pelepasan area Hutan Produksi Terbatas (HPT).

Kasus ini diduga menyeret Menteri Kehutanan RI Raja Juli Antoni nan melaporkan penerimaan duit dari Suhardiman ke KPK. Meski begitu, KPK menolak laporan penolakan gratifikasi tersebut dan menyatakan bakal mendalami keterlibatan Raja Juli dalam proses penyidikan.

Bupati Langkat

Memulai aktivitas di bulan Juli, KPK melakukan OTT di Kabupaten Langkat, Kota Binjai dan Kota Medan. Sebanyak tujuh orang ditangkap. Mereka adalah Bupati Langkat Syah Afandin, 1 orang Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kabupaten Langkat, serta 5 orang pihak swasta.

KPK turut menemukan peralatan bukti dugaan tindak pidana berupa duit senilai ratusan juta rupiah nan merupakan bagian dari fee proyek nan diberikan oleh pihak swasta kepada bupati.

KPK menetapkan Syah Afandin berbareng tim suksesnya saat Pilkada 2024 lampau ialah Yaqub Abdhal Al Mu'arif sebagai tersangka kasus dugaan suap proyek di Kabupaten Langkat tahun 2025-2026.

Keduanya sudah dilakukan penahanan Rutan selama 20 hari pertama hingga 20 Juli 2026.

Syah Afandin sebagai penerima suap diduga telah melanggar Pasal 12 huruf a alias huruf b dan/atau Pasal 12 B Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).

Sementara Yaqub selaku pemberi suap disangkakan melanggar Pasal 605 alias Pasal 606 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Undang-undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana juncto Pasal 20 huruf c KUHP.

Selain dugaan penerimaan suap sedikitnya Rp800 juta lewat sejumlah perantara, KPK juga menemukan dugaan penerimaan lainnya alias gratifikasi oleh Syah Afandin dengan total sekurang-kurangnya Rp3,5 miliar.

Di antaranya diduga mengenai dengan mutasi dan pengisian kedudukan di lingkungan Dinas Pendidikan serta Camat di Kabupaten Langkat.

Bupati Sukoharjo

Pada Kamis, 9 Juli malam, KPK menggelar OTT di Kabupaten Sukoharjo, Solo dan Wonogiri dengan menangkap tangan 18 orang termasuk Bupati Sukoharjo Etik Suryani.

Bupati Etik berbareng Kepala BPKAD Richard Tri Handoko dan Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo, Tri Mulyo ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan.

Mereka sekarang sudah dilakukan penahanan selama 20 hari pertama hingga 29 Juli 2026 dan disangkakan melanggar Pasal 12 huruf e alias Pasal 12 huruf f dan Pasal 12B Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).

KPK juga menemukan peralatan bukti diduga mengenai tindak pidana berupa duit tunai Rp6,4 miliar, mata duit asing dalam corak dolar Singapura, dolar Amerika Serikat, Yen, Ringgit, dan Bath senilai Rp7,5 miliar, serta logam mulia 100 gram sebanyak 25 keping alias total 2,5 kilogram senilai Rp7,3 miliar.

Perkara ini tetap bergulir di tahap penyidikan.

Bupati Lombok Barat

Pada Senin, 20 Juli 2026, KPK menangkap total 19 orang di wilayah Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB). Dari jumlah itu, sebanyak 7 orang dibawa ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lanjutan.

Para pihak nan terdiri dari Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini, Direktur Utama PT Air Minum Giri Menang Lombok Barat, Kepala Dinas PUPRPKP, satu orang pihak swasta, serta tiga orang selaku ajudan dan pengemudi bupati hingga sekarang tetap menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK.

"Selain tujuh orang tersebut, tim juga mengamankan satu orang pihak swasta di wilayah Jakarta pada Senin (20/7), nan saat ini juga tetap menjalani pemeriksaan," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo melalui keterangan tertulis, Selasa (21/7).

"Sehingga hingga pagi ini, total nan tetap dilakukan pemeriksaan sejumlah delapan orang," sambungnya.

KPK sudah melakukan gelar perkara alias pembeberan pada Senin (20/7) malam dan menetapkan tersangka.

"Secara lengkap, gimana bangunan perkara, kronologi peristiwa tertangkap tangan, peralatan bukti, serta pihak-pihak nan ditetapkan sebagai tersangka, kami bakal sampaikan dalam konvensi pers sore ini," ungkap Budi.

(ryn/wis)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNN]