CPI Ajak Pemerintah-MPR Bahas Isu Iklim Lewat EKONIKLIM, Ini Hasilnya

Jakarta, CNBC Indonesia - Dalam rangka mendorong perhatian masyarakat Indonesia terhadap keterkaitan nan krusial antara rumor ekonomi (termasuk pembangunan, pertumbuhan, dan industri keuangan) dan rumor alam (termasuk perubahan iklim, tata guna lahan, dan transisi energi), Climate Policy Initiative (CPI) mengadakan EKONIKLIM Talkshow 2026 dengan tema "Orientasi Kebijakan Iklim Indonesia dari Perspektif Ekonomi dan Keuangan" di Wisma Habibie Ainun.

Ekonom CPI Indonesia, Albertus Prabu Siagian menuturkan bahwa meski perubahan suasana dapat menghalang pembangunan, namun dengan langkah-langkah nan tepat, proyek-proyek mitigasi perubahan suasana sebenarnya juga dapat menjadi kesempatan untuk mendorong pembangunan, lewat pembuatan lapangan pekerjaan, pengembangan penemuan teknologi, dan sumber investasi baru. Bahkan transisi daya juga sekaligus dapat meningkatkan ketahanan daya nasional.

"EKONIKLIM Talkshow 2026 hanyalah satu bagian dari inisiatif publik CPI berjulukan EKONIKLIM. Kami mengundang siapapun nan tertarik dengan isu-isu semacam ini untuk menonton podcast, movie dokumenter, dan kitab kami, nan tersedia lebih komplit di kanal Youtube EKONIKLIM dan website CPI," ungkap Prabu nan sekaligus menjadi produser EKONIKLIM.

Sebagaimana diketahui, perubahan suasana telah menjadi tantangan serius nan tidak bisa dipandang sebelah mata. Pasalnya, akibat dari krisis suasana sekarang dirasakan langsung oleh masyarakat seiring meningkatnya indikasi cuaca ekstrem hingga musibah hidrometeorologi di beragam wilayah di Indonesia.

Acara dibuka oleh Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno, nan menjelaskan bahwa, kejadian alam tersebut merupakan akibat dari tingginya emisi karbon. Hal ini nan kemudian memicu perubahan suasana dan degradasi lingkungan secara masif.

"Hari ini kita bicara mengenai persoalan iklim. Permasalahan suasana nan hari ini tidak biasa-biasa saja. Kita jika memandang dari tahun 1970 sampai dengan sekarang, Indonesia itu mengalami kenaikan suasana rata-rata di atas 6% per tahunnya. Dari tahun 1970 hingga sekarang, kita bisa merasakan bahwa kenaikan suhu sudah sangat drastis. Kalau ada hujan, hujannya tidak pernah biasa-biasa saja," ungkap dia.

Eddy juga memberi contoh bahwa serangkaian musibah nan terjadi pada akhir 2025 lampau di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, hingga Jawa Barat dan Jawa Tengah merupakan akibat nyata dari perubahan suasana dan kerusakan lingkungan. Ia juga menyebut, perubahan suasana berakibat pada mencairnya salju di Pegunungan Jayawijaya, Papua. Saat ini, salju di sana hanya tersisa 5% dan diprediksi bakal lenyap sepenuhnya pada 2027 mendatang.

Lantas, di tengah tantangan perubahan suasana nan semakin pelik, Indonesia mesti memperkuat komitmennya dalam menjalani agenda transisi energi. Apalagi, selain diberkahi oleh rimba tropis terbesar di bumi dan ekosistem mangrove nan melimpah, Indonesia juga kaya bakal potensi daya baru terbarukan (EBT).

Dengan kekayaan sumber daya alam tersebut, Indonesia mempunyai potensi besar sebagai pemain utama dalam ekosistem pasar karbon. Deputi Bidang Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon Kementerian Lingkungan Hidup, Ary Sudijanto menjelaskan, pengembangan pasar karbon tidak boleh mengganggu sasaran penurunan emisi nasional alias Nationally Determined Contribution (NDC). Pemerintah pun sedang menyusun peta jalan perdagangan karbon nan bakal dibuat secara berdampingan dengan peta jalan pencapaian NDC.

"Jadi itu nan kemudian bakal saling melengkapi untuk kita bisa memanfaatkan besar-besarnya potensi reduksi NDC karbon kita, sembari kemudian kita tetap menjaga komitmen Indonesia di dalam pencapaian NDC-nya," terangnya.

Ary melanjutkan, terdapat tiga pilar utama dalam penerapan pasar karbon nasional. Pilar pertama adalah penguatan tata kelola karbon di setiap sektor. Dalam perihal ini, masing-masing kementerian bertanggung jawab terhadap pencapaian sasaran NDC sekaligus pengelolaan potensi perdagangan karbon.

Pilar kedua adalah penguatan prasarana pasar karbon. Di sini, pemerintah sudah mempunyai Sistem Registri Unit Karbon (SRUK) sebagai sistem registrasi nasional serta bursa karbon sebagai wadah perdagangan karbon di pasar sekunder. SRUK bakal menjadi fondasi utama pengembangan pasar karbon nasional. Melalui SRUK, pelaku upaya dapat melakukan aktivitas jual-beli unit karbon baik di pasar domestik maupun internasional.

Dengan adanya SRUK, untuk pertama kalinya Indonesia mempunyai platform perdagangan karbon nan dapat diakses oleh pelaku upaya dari dalam maupun luar negeri. Nantinya, unit karbon nan diperdagangkan dapat dibeli oleh perusahaan domestik maupun pembeli dari luar negeri.

Tak ketinggalan, pilar ketiga ialah penguatan penerapan perjanjian dalam pemanfaatan unit karbon. Upaya ini dapat dilakukan melalui skema perdagangan karbon sukarela maupun penerapan Pasal 6 Perjanjian Paris nan ditujukan agar transaksi karbon Indonesia dapat terhubung dengan pasar internasional.

Sementara itu, Asisten Deputi Produksi Pangan dan Perubahan Iklim Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Fajar Nuradi menyatakan bahwa Kemenko Bidang Pangan turut mengoordinasikan isu-isu perubahan suasana nan berangkaian dengan lingkungan hidup, kehutanan, kelautan, perikanan, dan pertanian.

Dalam konteks pasar karbon di Indonesia, Fajar menjelaskan bahwa SRUK merupakan capaian dan menjadi satu-satunya platform untuk pencatatan dan pengolahan info unit karbon mengenai dengan instrumen nilai ekonomi karbon di Indonesia.

"Kami memastikan bahwa semua instrumen nilai ekonomi karbon nan ada termasuk perdagangan karbon itu didorong untuk seluas-luasnya alias sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat," jelas Fajar.

Selain itu, Fajar merinci banyak sektor nan mempunyai potensi untuk menggelar perdagangan karbon dengan tingkat penurunan emisi lebih dari 500 juta ton CO2 ekuivalen per tahun. Tak hanya itu, potensi nilai nan didapat dari penurunan emisi tersebut mencapai US$ 5,8 miliar per tahun.

"Jadi nilai itu adalah benchmark alias dasar untuk pengukuran peta jalan. Selanjutnya, dengan potensi nan ada kita upayakan penyeimbangan untuk mengatasi gap, climate financing gap nan selama ini kita selalu gaungkan," pungkas Fajar.

(rah/rah) [Gambas:Video CNBC]