COO Danantara Paparkan Strategi Belanja Pemerintah

Warga berbelanja kebutuhan dapur di Pasar Modern BSD, Tangerang Selatan. Konsumsi masyarakat tetap menjadi penggerak utama ekonomi.(MI/Agung Wibowo)

KEPALA Badan Pengaturan (BP) BUMN sekaligus COO Danantara Dony Oskaria menegaskan defisit APBN kuartal I 2026 nan menjadi sorotan publik bukan tanda pemerintah kehilangan kendali. Dalam siniar Bukan Kaleng-Kaleng nan tayang Rabu (10/6), dia menyebut pelebaran defisit itu sebagai hasil strategi nan direncanakan, ialah memindahkan kebiasaan shopping negara dari ujung tahun ke awal tahun.

“Defisit kita memang melebar di kuartal satu. Itu disengaja dan by design,” kata Dony. “Ini juga perlu diluruskan, termasuk kepada pengamat, kepada ekonom, dan juga kepada seluruh rakyat Indonesia,” ujarnya.

Sebagai catatan, Kementerian Keuangan melaporkan defisit APBN per akhir Maret 2026 mencapai Rp240,1 triliun alias 0,93% terhadap PDB. Angka itu disebut-sebut sebagai defisit triwulan pertama tertinggi dalam sejarah, lantaran biasanya APBN tetap surplus di awal tahun. Sejumlah ahli ekonomi menyebutnya lampu kuning bagi kesehatan fiskal.

Dony menjelaskan, selama bertahun-tahun shopping pemerintah menumpuk di penghujung tahun. “Dulu itu bulan November, Desember, dipusatkan belanja. Tetapi jika dilakukan di akhir, akibat ekonominya sangat pendek dirasakan,” ujarnya.

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, kata dia, sengaja membalik pola tersebut. Belanja dioptimalkan sejak awal tahun agar multiplier effect-nya terasa sepanjang tahun. Konsekuensinya, pengeluaran keluar lebih dulu sementara pendapatan belum masuk penuh, sehingga defisit kuartal pertama otomatis tampak lebar.

Untuk menjelaskannya, dia memakai ilustrasi sederhana. “Misalkan kita punya shopping seribu. Mau dipakai di awal, di tengah, alias di akhir, jumlahnya bakal sama, tetap seribu. Kalau di ujung, dampaknya sangat pendek kita rasakan. Kalau dioptimalkan di awal, dampaknya bakal lebih panjang. Tapi total belanjanya sama,” katanya.

Ia menambahkan, tren penerimaan sudah mulai menyusul. “Kuartal kedua ini justru terjadi peningkatan pendapatan dari sisi pajak kita nan cukup signifikan,” ujarnya.

Dony juga menjawab kekhawatiran bahwa pemerintah bakal terus menggenjot shopping hingga utang membengkak dan Indonesia “makin tekor”. Menurutnya, kekhawatiran itu mengabaikan kebenaran paling dasar dari rezim fiskal Indonesia.

“Belanja kita itu ada limitnya. APBN kita ada batasnya, dan itu diputuskan atas persetujuan DPR. Jadi tidak bisa tiba-tiba pemerintah shopping suka-sukanya. Apalagi rezim fiskal kita mengenal batas, tidak boleh lebih dari 3 persen. Jadi impossible,” tegasnya.

KUALITAS BELANJA
Yang dijaga pemerintah, lanjutnya, adalah kualitas belanjanya kudu produktif dan memberi nilai tambah. Ia mencontohkan pembangunan infrastruktur, irigasi, hingga program makan bergizi cuma-cuma (MBG) nan dinilainya memberi nilai tambah ganda, baik bagi kualitas sumber daya manusia maupun ekonomi pedesaan.

Bagian paling berani dari penjelasan Dony justru datang ketika dia membalik kritik soal pertumbuhan ekonomi 5,61% kuartal I nan disebut hanya ditopang shopping negara. Menurutnya, ada miskonsepsi dan mispersepsi nan disengaja dalam membaca info itu.

Ia menguraikan empat komponen pertumbuhan ekonomi: konsumsi rumah tangga, shopping pemerintah, investasi, dan ekspor neto. Konsumsi rumah tangga dan ekspor neto, kata dia, berkarakter pasif lantaran hanya tumbuh jika lapangan kerja dan produktivitas lebih dulu tercipta. Pemerintah hanya punya dua tuas aktif: menarik investasi sebanyak mungkin, alias berbelanja membangun prasarana penunjang.

“Kalau kita belajar dari semua negara berkembang nan menuju negara maju, semuanya ada kekuasaan shopping pemerintah, itu pasti. Contohnya Tiongkok, gimana dia membangun infrastruktur, membangun tol, itu kan shopping pemerintah,” ujarnya.

Ia apalagi menilai Indonesia termasuk konservatif dibanding negara lain. “Rezim fiskal kita mengenal pemisah atas defisit. Di negara lain tidak ada pemisah atas defisitnya. Kalau negara mau berkembang, dia mengutang lebih banyak, seperti kita berbisnis. Selama utang itu dipakai untuk komponen nan produktif, itu kan bagus. Seharusnya shopping pemerintahnya diperbesar lagi,” katanya.

Pernyataan ini menarik dicatat: di tengah kritik ahli ekonomi terhadap pelebaran defisit, pejabat nan mengelola seluruh BUMN itu justru berdasar pemisah defisit 3 persen membikin Indonesia terlalu berhati-hati dibanding negara-negara nan sukses naik kelas.  

Sementara itu,  pemerintah, melalui Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam Rapat Kerja berbareng Badan Anggaran DPR RI di Jakarta mengusulkan defisit dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 dalam rentang 1,8% sampai 2,4%  terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). 

Menkeu menyatakan kebijakan fiskal tahun 2027 bakal difokuskan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nan lebih tinggi, sekaligus mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Banggar DPR mengapresiasi proposal pemerntah tersebut. "Ini berita nan bagus. Semoga bakal lebih meyakinkan market," tutur Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah.

Apalagi, sambung dia, andaikan pada tahun ini realisasi defisit bisa lebih rendah, ialah setidaknya dalam kisaran 2,58 persen, dari sasaran APBN 2026 nan sebesar 2,68% dan realisasi 2025 nan mencapai 2,81%, sehingga bisa menunjukkan tren positif. (Ant/E-2)