Cerita Ketua PDIP soal Pemecatan Sekretaris DPC dan Kaitan Sama Jokowi

Jakarta, CNN Indonesia --

Ketua DPP PDIP Said Abdullah buka bunyi soal pemecatan Sekretaris DPC PDIP Surabaya Achmad Hidayat nan berjamu ke rumah dan memihak Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi).

Said menyebut kunjungan Achmad ke rumah Jokowi di Solo, Jawa Tengah (Jateng) bukanlah argumen tunggal pemecatannya dari partai. Menurut Said, pemecatan Hidayat murni lantaran dugaan sejumlah pelanggaran etik nan tak bisa pihaknya sampaikan ke publik.

"Yang terjadi sesungguhnya, terlalu banyak pelanggaran nan dilakukan oleh Achmad Hidayat nan tidak kami sampaikan ke publik," ujar Said di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (14/9).

Said nan juga Ketua DPD PDIP Jawa Timur itu juga menyinggung pernyataan Hidayat di media sosial nan mengaku berani meninggal untuk Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Padahal, kata dia, kelakuannya jauh berkebalikan.

"Kalau sekarang dia mempergunakan argumen lantaran sowan alias ke rumahnya Pak Jokowi dipecat, ya namanya juga, ya, orang kayak gitu masa gua percaya, ya publik percayalah," kata Said.

Ketua Badan Anggaran DPR RI itu menyebut bahwa Hidayat telah melakukan pelanggaran berat sebagai kader. Bahkan, pelanggaran diduga mengenai perdata dan pidana.

"Ada perdata, ada pidana. Nah, silakan kepada beragam pihak nan kena korban dari Achmad Hidayat untuk menuntut ke APH," katanya.

Sebelumnya Juru Bicara DPP PDIP Aryo Seno Bagaskoro menegaskan pemecatan adalah akibat logis bagi kader nan membangkang garis komando. Ia menyebut langkah pemecatan kader nan melanggar patokan bukanlah perihal baru di internal organisasinya.

"Ya, ini kan bukan pertama kali Partai, sebagai organisasi ideologis, memutuskan melakukan pemecatan," kata Seno kepada CNNIndonesia.com, Senin.

Seno menegaskan, PDIP tidak bakal menoleransi segala corak pembangkangan, baik nan berangkaian dengan patokan norma maupun patokan internal partai. Penegakan disiplin organisasi merupakan nilai meninggal nan kudu dipatuhi seluruh kader.

"Pembangkangan terhadap konstitusi negara, terhadap konstitusi partai, itu tidak boleh didiamkan," tegasnya.

Dengan terbitnya surat keputusan pemecatan tersebut, Seno menyatakan bahwa PDIP sekarang lepas tangan dan menutup kitab mengenai segala urusan dengan mantan Wakil Sekretaris DPC PDIP Kota Surabaya itu

"Maka saat ini, kami tidak berkompeten lagi dengan semua kader nan diberi hukuman pemecatan," kata politikus muda asal Surabaya tersebut.

Alih-alih meladeni manuver politik dari kader nan telah didepak, Seno menyebut DPP PDIP menginstruksikan agar seluruh mesin partai turun ke bawah, mengawal isu-isu riil nan dihadapi masyarakat, termasuk mitigasi bencana, sesuai petunjuk Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

"Bagi kami hari ini, lebih baik seluruh daya dan gotong royong Partai difokuskan untuk kerja-kerja kerakyatan, riset, dan pengelolaan resiko musibah serta ancaman El Nino di beragam area terdampak," kata dia.

Klaim Achmad Hidayat

Sebelumnya Achmad Hidayat mengaku telah dipecat lewat Surat Keputusan DPP PDIP Nomor 105/KPTS/DPP/IX/2026 nan diteken langsung Ketua Umum Megawati Soekarnoputri dan Sekretaris Jenderal Hasto Kristiyanto di Jakarta pada 4 September 2026.

Dalam surat tersebut, DPP PDIP merinci sederet dugaan pelanggaran etika dan disiplin nan membikin Achmad kudu didepak dari keanggotaan partai. Mulai dari penyalahgunaan wewenang, melakukan intimidasi ke pengurus partai hingga nan lainnya.

Dia menduga pemecatan dirinya mengenai Kunjungan ke Solo. Namun, dia mengaku legowo atas keputusan partai. Dia juga berterima kasih lantaran sempat diberi ruang PDIP untuk ikut memenangkan Pilkada Surabaya dua periode untuk pasangan Eri Cahyadi-Armuji, serta memenangkan Tri Rismaharini di Pilgub Jatim wilayah Surabaya.

Achmad juga memastikan hingga saat ini belum ada pinangan dari PSI.

"Kalau memang saat ini DPP partai memandang langkah saya itu abot (berat) ke urusan partainya, bukan urusan kebangsaannya, ya monggo. Nanti biar waktu nan menguji," ujarnya.

(thr/kid)