Cegah Banjir Terulang, Pemprov Sumbar Genjot Penanganan Sedimentasi Sungai

Jakarta -

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mendorong percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana hidrometeorologi. Penanganan sedimentasi sungai sekarang menjadi prioritas mendesak guna memangkas akibat banjir berulang akibat tingginya curah hujan.

Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah menyampaikan perihal tersebut saat menerima Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII DPR RI di Istana Gubernur Sumbar, Jumat (28/8). Pertemuan ini membahas progres pemulihan sekaligus identifikasi kebutuhan penanganan lanjutan di area rawan bencana.

Berdasarkan pendataan resmi, total nilai kerusakan dan kerugian akibat musibah mencapai Rp33,4 triliun. Pemprov Sumbar kemudian mengusulkan alokasi anggaran senilai Rp21,4 triliun melalui Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P).

Pemerintah pusat telah menyetujui anggaran sebesar Rp17,9 triliun untuk pembiayaan prasarana tahun plural pada periode 2026-2028. Sejumlah pengerjaan bentuk sudah mulai melangkah tahun ini, namun percepatan tetap mendesak mengingat ancaman cuaca ekstrim tetap membayangi.

"Pekerjaan-pekerjaan pada 2026 ini sudah mulai, tetapi kita tetap ada kebimbangan masyarakat lantaran curah hujan tinggi kembali menimbulkan banjir," kata Mahyeldi dalam keterangan tertulisnya, Senin (31/8/2026).

Menurut Mahyeldi, tumpukan sedimentasi di beragam aliran sungai mempersempit daya tampung air sehingga memicu luapan. Persoalan ini menjadi sorotan utama menyusul kembalinya banjir di Kota Padang serta wilayah Maninjau sebelumnya.

"Ketika curah hujan tinggi kembali seperti pengalaman di Padang, maka banjir bisa terulang. Ini nan menjadi kekhawatiran kita lantaran sedimentasi di sungai-sungai tetap banyak nan belum tertangani," ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Rustian menekankan pentingnya penerapan prinsip pembangunan kembali secara lebih baik. Standar mutu prasarana kudu ditingkatkan agar jauh lebih handal terhadap potensi musibah di masa mendatang.

"Prinsip utama rekonstruksi tahun 2026 mengarah pada Build Back Better, membangun lebih baik," ucap Rustian.

Mahyeldi menambahkan, percepatan pemulihan wilayah ini menuntut kerjasama erat antara pemerintah pusat, provinsi, serta kabupaten dan kota. Seluruh tahapan pengerjaan wajib berpatokan pada arsip R3P agar tepat sasaran menangani kebutuhan warga.

Komisi VIII DPR RI turut memberikan support penuh terhadap percepatan rehabilitasi prasarana di area berisiko tinggi. Seluruh hasil peninjauan lapangan tersebut nantinya bakal diserahkan kepada Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera.

(akn/ega)