Catat! Masih Ada 939 Hektare Hutan dan Lahan Terbakar di Riau-Kalsel

Keenam provinsi tersebut merupakan masuk dalam prioritas penanganan karhutla nan tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2020. Hal tersebut diungkapkan Kepala BNPB Letnan Jenderal TNI Suharyanto dalam Rapat Terbatas Perkembangan Penanganan Bencana Alam melalui konvensi video nan dipimpin Presiden Prabowo Subianto, Senin (7/9/2026).

Suharyanto menjelaskan, total luas lahan gambut, nan terbakar di enam provinsi itu mencapai 72.009 hektare. Keenam provinsi itu adalah Kalimantan Barat, Riau, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Sumatra Selatan, dan Jambi.

"Kami sudah sukses memadamkan 71.069,65 hektare. Nah, di enam provinsi per hari ini nan sedang kami padamkan 939,45 hektare," kata Suharyanto.

Dari paparannya, lahan nan tetap dalam penanganan pemadaman, yaitu

Kalimantan Barat: 97,8 hektare
Riau: 283,35 hektare
Kalimantan Selatan: 116,3 hektare
Kalimantan Tengah: 91,3 hektare
Sumatra Selatan: 341,7 hektare
Jambi: 9 hektare.

Suharyanto menjelaskan, dari total lahan nan terbakar, sekitar 14.711 hektare berada di area konsesi. Sementara 57.298,02 hektare lainnya merupakan lahan masyarakat dan area hutan.

Adapun info luas kebakaran diperoleh melalui pemantauan hotspot menggunakan satelit nan dilakukan Kementerian Kehutanan berbareng Badan Meteorologi, Klmatologi, dan Geofisika (BMKG). Hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi kemudian diverifikasi melalui patroli udara menggunakan helikopter dan patroli darat.

Menurutnya, luas lahan nan tetap terbakar dapat berubah setiap hari. Angka tersebut bisa berkurang setelah dilakukan pemadaman, namun juga dapat kembali meningkat andaikan ditemukan titik api baru alias api nan sebelumnya sudah dipadamkan kembali menyala.

"Apakah 939,45 ini setelah dipadamkan hari ini besok berkurang, mudah-mudahan berkurang Bapak Presiden. Tapi kadang-kadang juga tidak berkurang signifikan lantaran hari ini juga ditemukan titik kebakaran nan baru, alias kebakaran nan lama nan sudah dipadamkan nan sudah dilaporkan padam, tiba-tiba hidup kembali. Itulah kesulitannya lahan gambut di enam provinsi prioritas ini," katanya.

Kondisi tersebut menjadi tantangan utama dalam menangani karhutla di lahan gambut. Bahkan ketika api telah sukses dipadamkan, asap tetap dapat keluar dari dalam lahan gambut dan mengganggu kualitas udara serta jarak pandang.

Dugaan Pembakaran Sengaja, Oknum Diberi Upah Rp500 Ribu
Di tengah upaya pemadaman, pemerintah juga melakukan penegakan norma terhadap pihak nan diduga sengaja melakukan pembakaran. Suharyanto mengungkapkan, terdapat temuan kasus pembakaran nan dilakukan secara sengaja. Di Jambi, misalnya, abdi negara menangkap pelaku nan diduga dibayar untuk melakukan pembakaran lahan.

"Di Jambi ada pelaku pembakaran rimba dan memang disuruh dengan duit hanya Rp500.000, diberi bayaran begitu," ungkapnya.

Sementara di Kalimantan Barat, BNPB menemukan indikasi lahan nan baru terbakar bakal digunakan untuk penanaman sawit. Temuan tersebut terlihat dari adanya persiapan lahan untuk penanaman pohon sawit di sekitar letak nan baru terbakar. Pemerintah pun memastikan penanganan karhutla dan proses penegakan norma bakal terus dilakukan hingga kondisi kembali terkendali dan musim hujan tiba.

Kebakaran di Luar 6 Provinsi Prioritas

Selain enam provinsi prioritas, BNPB juga menangani sejumlah kebakaran di wilayah lain dengan total luas mencapai 705,1 hektare. Perinciannya sebagai berikut:

IKN (Kalimantan Timur) : 458 hektare
Kabupaten Teluk Bintuni (Papua Barat): 223,5 hektare
Kawasan Gunung Butak (Jawa Timur): 16,5 hektare
Tempat Pembuangan Akhir Putri Cempo (Kota Surakarta, Jawa Tengah): 4,6 hektare
Kawasan Gunung Ijen (Jawa Timur): 2,5 hektare.

Suharyanto mengatakan tiap area sedang dilakukan upaya pemadaman, meskipun berbeda tantangannya setiap daerah. Menurutnya, pemadaman di wilayah non-gambut relatif lebih mudah dilakukan dibandingkan kebakaran di lahan gambut.

"Untuk daerah-daerah lain nan tidak lahan gambut ini mudah dipadamkan. Kalau satgas daratnya kelak dengan dibantu operasi satgas udara, helikopter water bombing, biasanya segera bisa padam," ujarnya.

Upaya Pemadaman
BNPB saat ini mengandalkan satgas darat dalam pemadaman karhutla, terutama di enam provinsi prioritas di Sumatera dan Kalimantan. Operasi udara terkendala kondisi cuaca nan membikin pesawat dan helikopter tidak selalu dapat diterbangkan.

Suharyanto mengatakan, hujan menjadi salah satu aspek krusial untuk mengatasi asap nan tetap muncul dari lahan gambut. Namun, curah hujan dalam dua pekan terakhir tetap minim. Karena itu, jajarannya terus mengoptimalkan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) untuk mendatangkan hujan, terutama di wilayah dengan kondisi karhutla nan cukup parah.

"Untuk asap ini satu-satunya jalan memang dengan mendatangkan hujan," katanya.

BNPB juga memperkirakan hujan alami mulai lebih banyak turun sekitar akhir Oktober. Sambil menunggu musim hujan, pemerintah bakal terus melakukan pemadaman melalui satgas darat dan operasi modifikasi cuaca.