Butuh Rp 456 Miliar Selamatkan Proyek LRT City

Jakarta -

Penyelamatan proyek LRT City nan dikembangkan anak upaya PT Adhi Karya (Persero) Tbk (ADHI), PT Adhi Commuter Properti Tbk (ADCP), diperkirakan butuh Rp 456 miliar.

Dana tersebut bakal disiapkan oleh Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia).

Menurut Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, pihaknya siap turun langsung menyelesaikan persoalan nan telah merugikan 2.000 lebih konsumen kediaman LRT City.

"Saya sudah ketemu dengan mereka (developer LRT City), kita bakal selesaikan kurang lebih untuk menyelesaikan 2.000 sekian saudara-saudara kita nan sudah bayar itu. Saya memerlukan penyelesaian itu Rp 456 miliar, itu bakal kita lakukan, jelas ya," ujar Dony, dilansir dari Antara, Kamis (27/8/2026).

Menurut Dony, para konsumen telah menyisihkan duit tabungan untuk membeli kediaman LRT City tersebut, apalagi terdapat konsumen nan membelinya sebagai rumah pertama.

"Bayangkan orang menyisakan uangnya, menempatkan uangnya, itu duit tabungannya. Apalagi itu duit untuk rumah pertama. Itu dzolim namanya," ujar Dony.

Dony menekankan bahwa alokasi biaya senilai Rp 456 miliar tersebut bakal berasal dari Danantara, nan bakal diberikan dalam corak suntikan modal kepada Adhi Karya maupun anak usahanya (developer).

Sebelumnya, Dony telah menggelar rapat berbareng jejeran Direksi PT Adhi Karya (Persero) Tbk pada Selasa (11/08) untuk membahas mengenai perkembangan dan beragam keluhan masyarakat mengenai proyek LRT City nan dikerjakan oleh PT Adhi Karya.

Dony menekankan pentingnya tindak lanjut terhadap beragam keluhan nan disampaikan masyarakat, nan mana Adhi Karya didorong untuk memperkuat komunikasi dengan penunggu dan pemangku kepentingan terkait

"Semua keluhan masyarakat perlu segera ditindaklanjuti. Komunikasi dengan penunggu juga perlu diperkuat, agar persoalan nan ada bisa segera diselesaikan," ujar Dony.

Danantara mendorong Adhi Karya memastikan pengelolaan area melangkah secara bertanggung jawab. Penyelesaian pembangunan dan persoalan nan dihadapi penunggu menjadi bagian dari tindak lanjut nan diminta pemerintah.

(ily/hns)