Buruh Siapkan 6 Tuntutan dalam Aksi May Day 2026, Ini Daftarnya

Buruh Siapkan 6 Tuntutan dalam Aksi May Day 2026, Ini Daftarnya (Foto: Okezone)

JAKARTA - Ratusan ribu pekerja bakal menggelar tindakan May Day di DPR pada 1 Mei 2026. Hal ini disampaikan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal.

Dia menambahkan bahwa tindakan bakal diikuti oleh personil KSPI berbareng organisasi inisiator pelanjut Partai Buruh, dengan jumlah peserta mencapai ratusan ribu pekerja di seluruh Indonesia, tersebar di 38 provinsi dan lebih dari 350 kabupaten/kota.

Di wilayah Jabodetabek, tindakan bakal dipusatkan di depan gedung DPR RI mulai pukul 10.00 WIB, dengan perkiraan sekitar 50.000 pekerja bakal hadir. Sementara itu, di beragam daerah, tindakan bakal digelar di instansi gubernur maupun DPRD provinsi dan kabupaten/kota.

“Aksi ini adalah tindakan konstitusional, damai, dan tertib. Kami pastikan seluruh peserta menjaga disiplin dan tidak melakukan tindakan anarkis,” tegas Said Iqbal dalam pernyataan resminya, Selasa (7/4/2026).

Said Iqbal menegaskan tindakan tersebut merupakan konsolidasi internal aktivitas pekerja KSPI dan Partai Buruh, tanpa berasosiasi dengan komponen serikat pekerja lainnya. Dia menyebut terdapat enam rumor utama nan bakal dibawa dalam May Day 2026, nan sebagian besar merupakan tuntutan nan juga disuarakan tahun sebelumnya.

“Kalau tuntutannya sama seperti tahun lalu, artinya pemerintah tidak serius menyelesaikan masalah buruh. Ini bukan sekadar kritik, ini alarm,” ujar Said Iqbal.

Tuntutan pertama adalah mendesak pengesahan Undang-Undang Ketenagakerjaan baru sesuai petunjuk putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Menurut Said Iqbal, hingga sekarang pemerintah dan DPR dinilai belum menunjukkan progres nyata, padahal pemisah waktu penyusunan patokan baru tinggal kurang dari enam bulan.

KSPI dan Partai Buruh, lanjut dia, telah menyerahkan konsep RUU setebal 700 laman nan memuat prinsip perlindungan kerja, kepastian pendapatan, dan agunan sosial, termasuk usulan lima agunan sosial baru seperti agunan makanan, perumahan, pendidikan, air bersih, dan agunan pengangguran.