
UMP DKI 2027 (Foto: Okezone)
JAKARTA - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) berbareng Partai Buruh menyiapkan langkah norma untuk menggugat penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta 2027 ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Buruh menolak kenaikan UMP DKI Jakarta menjadi Rp6.136.000 tahun depan.
Presiden KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan, pihaknya bakal terlebih dulu menyampaikan keberatan kepada Gubernur DKI Jakarta. Apabila tuntutan tersebut tidak ditindaklanjuti, KSPI DKI Jakarta bakal melanjutkan upaya norma melalui gugatan ke PTUN sesuai ketentuan nan berlaku.
KSPI dan Partai Buruh mendesak agar Gubernur DKI Jakarta merevisi besaran UMP 2027 menjadi Rp6.210.000. Angka tersebut merupakan usulan unsur pekerja dalam Dewan Pengupahan DKI Jakarta.
"KSPI DKI Jakarta dan Partai Buruh menolak tegas penetapan nilai bayaran minimum DKI Jakarta 2027 sebesar Rp6.136.000," kata Said Iqbal dalam konvensi pers di Jakarta, Jumat (20/11/2026).
Menurut Iqbal, kenaikan UMP sekitar Rp407.000 tersebut belum cukup untuk memperbaiki daya beli pekerja di tengah tingginya biaya hidup di Ibu Kota. Dia menilai penetapan bayaran minimum semestinya mempertimbangkan keahlian pekerja dalam memenuhi kebutuhan hidup layak, bukan sekadar menghasilkan nomor kompromi antara pekerja dan pengusaha.
Iqbal juga menyoroti potensi UMP Jakarta tertinggal dibandingkan bayaran minimum di Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, dan Kabupaten Karawang. Dengan dugaan kenaikan bayaran di ketiga wilayah tersebut mencapai 7–8 persen, nilai bayaran minimumnya berpotensi melampaui UMP Jakarta.
25 menit yang lalu
English (US) ·
Indonesian (ID) ·