Apindo Keberatan UMP DKI 2027 Naik 7,1 Persen, Realistis Kenaikan di Rp6,047 Juta

Sedang Trending 1 hari yang lalu

Rohman Wibowo , Jurnalis-Jum'at, 20 November 2026 |19:47 WIB

Apindo Keberatan UMP DKI 2027 Naik 7,1 Persen, Realistis Kenaikan di Rp6,047 Juta

UMP DKI 2027 (Foto: Okezone)

JAKARTA - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) DKI Jakarta menyatakan keberatan terhadap kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta 2027 sebesar 7,1 persen lantaran dinilai bakal menekan keahlian finansial perusahaan. Kalangan pengusaha sebenarnya hanya mengharapkan pemisah kenaikan bayaran paling tinggi berada di kisaran Rp6,047 juta.

Ketetapan UMP DKI Jakarta 2027 menjadi Rp6.136.941 alias naik Rp407.065 dari UMP 2026 sebesar Rp5.729.876 itu tertuang dalam Keputusan Gubernur Nomor 1270bTahun 2026 nan diteken Gubernur Pramono Anung pada Jumat (20/11/2026). 

Menanggapi patokan nan merujuk pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49bTahun 2025 tersebut, Wakil Ketua DPP Apindo DKI Jakarta Nurjaman menyebut penggunaan indeks tertentu alias alfa sebesar 0,775 oleh pemerintah wilayah melampaui permintaan pengusaha nan hanya di nomor 0,5.

“Pilihan 0,5 itu kenaikannya 6,4 persen alias sekitar Rp6,047 juta dan itu pun sudah nomor psikologis, lantaran bedanya memang enggak banyak tetapi dampaknya luar biasa,” kata Nurjaman kepada iNews Media Group, Jumat (20/11).

Nurjaman menjelaskan, izin nan bertindak mematok nilai dasar (start base) alfa dari 0,5, padahal jika dibuka dari 0,2 dalam rentang pilihan 0,2 sampai 1, pengusaha dapat memilih koefisien 0,2, 0,3, alias 0,4. Pasalnya, kenaikan di pemisah bawah tersebut saja sudah mengerek biaya produk, biaya produksi, serta biaya tenaga kerja alias labor cost mencapai 25 hingga 30 persen.

“Bukan satu-satunya kenaikan dari bayaran nan jadi masalah, dampaknya ikut mengerek variabel lain seperti duit lembur dan BPJS sehingga tingginya biaya bakal mengganggu jalannya perusahaan dan pos-pos pengeluaran lain,” ujarnya.

Kenaikan biaya produk hingga produksi tersebut berisiko melambungkan nilai pokok penjualan (HPP) dan menekan daya beli masyarakat. Ketika daya beli turun dan peralatan menumpuk di gudang, perusahaan terpaksa melakukan efisiensi di beragam perihal termasuk biaya tetap (fixed) dan sumber daya manusia.

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk pembaruan buletin terbaru setiap hari

Follow

Berita Terkait

Telusuri buletin finance lainnya

Selengkapnya
Sumber Okezone.com
Okezone.com
↑