Bukan Rapor Instan, RGSS Jadi Alat Diagnosis Kinerja 514 Pemda di Indonesia

Peluncuran Kartu Skor Keberhasilan Pemerintah Daerah alias Regional Government Success Scorecard (RGSS) oleh dari kiri ke kanan, Lam Yi Young, Member, Board of Directors, Chandler Governance Group, Dr. Heriyandi Roni, M.Si., Direktur Evaluasi Kinerja dan Pe(LPEM FEB UI)

UPAYA mengurangi kesenjangan antarwilayah dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di Indonesia sekarang mendapat support instrumen baru. Regional Government Success Scorecard (RGSS), sebuah perangkat berbasis data, datang untuk membantu mengidentifikasi pendorong utama keberhasilan pemerintah wilayah (pemda).

Dikembangkan Chandler Governance Group (CGG) dengan support Gates Foundation, RGSS diadaptasi ke dalam konteks lokal melalui kerjasama berbareng Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) FEB Universitas Indonesia. Instrumen ini menyajikan pandangan komparatif dan kontekstual mengenai keahlian tata kelola di 514 kota dan kabupaten di Indonesia.

Membaca Data Melalui Sistem Pembanding nan Adil

Selama ini, komparasi keahlian antar-pemda sering kali dinilai kurang setara lantaran mengabaikan titik awal struktural nan berbeda, seperti aspek pengetahuan permukaan bumi alias kekayaan alam. Menjawab tantangan tersebut, RGSS tidak menggunakan ranking sederhana, melainkan menerapkan metodologi Perbandingan Rekan Dinamis (Dynamic Peer Comparison/DPC).

Melalui metode DPC, setiap pemda bakal dinilai dan dibandingkan dengan wilayah lain nan mempunyai karakter dan kondisi struktural serupa. Langkah ini diambil untuk menghindari bias ranking konvensional nan condong menguntungkan wilayah dengan kelebihan struktural alami, sekaligus merugikan wilayah nan beraksi di lingkungan nan lebih menantang.

Kerangka kerja diagnostik ini disusun berasas empat pilar utama, yaitu:

• Kemampuan: Kapasitas dan kualitas kelembagaan pemda.
• Masukan: Sumber daya nan tersedia bagi pemerintah daerah.
• Kinerja: Hasil nyata dari kebijakan nan dirasakan langsung oleh warga.
• Lingkungan Dasar: Kondisi struktural (geografi dan SDA) nan berada di luar kendali langsung pemda.

Alat Diagnosis, Bukan Sekadar Rapor Pemda

Melalui pendekatan ini, RGSS diposisikan sebagai perangkat bantu bagi para pengambil kebijakan untuk melakukan pertimbangan mandiri, bukan sebagai instrumen untuk menghakimi keahlian wilayah.

“RGSS bukanlah rapor; ini adalah perangkat diagnostik. Tujuan kami adalah untuk membantu para pemimpin nasional dan lokal lebih memahami faktor-faktor nan mengenai dengan ragam hasil dan keluaran tata kelola di beragam konteks, dan untuk mengungkap pelajaran praktis nan dapat dibagikan di seluruh pemerintahan daerah,” ujar Wu Wei Neng, Chief Executive Officer Chandler Governance Group.

Apresiasi senada juga datang dari pihak regulator nan memandang pentingnya standardisasi pertimbangan nan objektif.

“Memperkuat tata kelola wilayah memerlukan pendekatan nan berbasis bukti dan responsif terhadap kebutuhan lokal. Kami menyambut inisiatif RGSS sebagai perangkat nan berfaedah untuk lebih memahami faktor-faktor nan mengenai dengan perbedaan hasil dan keahlian pemerintah wilayah di seluruh Indonesia,” kata Dr. Heriyandi Roni, M.Si., Direktur Evaluasi Kinerja Daerah dan Peningkatan Kapasitas, KEMENDAGRI.

Akses Data Terbuka untuk Publik

Sebagai mitra akademis utama, LPEM FEB UI memastikan RGSS kokoh secara metodologis sekaligus relevan dengan realitas lanskap pemerintahan di Indonesia. Khoirunurrofik, Ph.D, Kepala Kajian Bidang Keuangan Publik dan Perencanaan Pembangunan LPEM FEB UI, berambisi perangkat ini dapat memperkaya obrolan berbasis bukti mengenai kebijakan publik dan pembangunan daerah.

Saat ini, seluruh profil pemda, perangkat info interaktif, hingga pengarsipan metodologi dari 514 kota dan kabupaten tersebut sudah dapat diakses oleh publik dan praktisi kebijakan melalui situs resmi di https://regionalgovscorecard.org/. (Z-2)