Bukan Israel, Hamas Hanya Ingin Serahkan Senjata kepada Otoritas Palestina

Hamas dan penduduk Palestina di Gaza.(Aljazeera)

GERAKAN Palestina Hamas, nan tetap menguasai sebagian Jalur Gaza, menyatakan siap menyerahkan persenjataannya hanya kepada otoritas Palestina, kata Wakil Kepala Biro Politik Hamas, Musa Abu Marzouk.

“Senjata hanya dapat diserahkan kepada pihak Palestina, baik itu Otoritas Nasional Palestina maupun negara Palestina nan nantinya bakal datang di Gaza. Senjata tidak bakal pernah diserahkan kepada Israel, struktur nan berafiliasi dengannya, ataupun Amerika Serikat,” kata Marzouk kepada RIA Novosti nan dipublikasi Rabu (17/6).

Menurutnya, rumor pelucutan senjata kelompok-kelompok Palestina berkarakter politik dan Palestina kudu mempunyai perspektif politik nan jelas. Ia menilai perspektif tersebut tidak terdapat dalam rencana penyelesaian Gaza nan diajukan oleh Presiden AS Donald Trump. Tanpa kejelasan politik, perihal itu disebutnya dapat menyebabkan kekacauan.

“Berdasarkan pengalaman beragam negara, melucuti kekuatan nan mengendalikan Jalur Gaza berfaedah membuka jalan menuju perang kerabat alias munculnya kekacauan,” ujarnya.

Marzouk mencontohkan pengalaman di Irak, ketika pasukan pendudukan AS membubarkan tentara dan kepolisian Irak, nan kemudian menyebabkan kekacauan, perang saudara, serta penyebaran kelompok-kelompok teroris.

Adapun pada pertengahan November, Dewan Keamanan PBB menyetujui resolusi nan diajukan Amerika Serikat untuk mendukung rencana komprehensif Trump dalam menyelesaikan situasi di Gaza. Sebanyak 13 dari 15 personil majelis mendukung resolusi tersebut, sementara Rusia dan China memilih abstain.

Rencana AS untuk Gaza mencakup pembentukan manajemen internasional sementara di wilayah tersebut, pembentukan majelis perdamaian nan dipimpin Trump, serta pengerahan pasukan stabilisasi internasional.

Menteri Luar Negeri Rusia, Sergey Lavrov, sebelumnya menyatakan bahwa kelanjutan penerapan rencana perdamaian Trump untuk bentrok Gaza tetap dipertanyakan, mengingat baik Israel maupun Hamas saling menuduh adanya pelanggaran terhadap ketentuan inisiatif tersebut. (Ant/P-3)