BSKDN Dorong Pemda Percepat Inovasi dan Kolaborasi

, JAKARTA, – Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendesak pemerintah wilayah untuk mempercepat lompatan penemuan dan kerjasama guna meningkatkan daya saing dan kualitas pelayanan publik. Pernyataan ini disampaikan oleh Kepala BSKDN Yusharto Huntoyungo dalam aktivitas Evaluasi dan Penguatan Inovasi Daerah di Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan, Selasa.

Yusharto menekankan bahwa dalam pengembangan inovasi, Pemerintah Kabupaten Tabalong perlu melibatkan unsur pentahelix seperti akademisi, bumi usaha, dan masyarakat, agar penemuan nan dihasilkan solutif dan berakibat luas. Ia juga menegaskan pentingnya kerjasama nan kuat antar pemangku kepentingan serta kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy).

Menurutnya, penemuan nan didasarkan pada data, riset, dan praktik baik bakal lebih efektif dan berkelanjutan. Evidence-based policy memastikan kebijakan diambil melalui kajian info dan pembuktian empiris, meminimalisir akibat kegagalan, dan meningkatkan akuntabilitas kebijakan publik.

Yusharto mengapresiasi capaian Kabupaten Tabalong nan mempertahankan predikat sebagai wilayah terinovatif dalam beberapa tahun terakhir. Ia mengingatkan, capaian ini kudu menjadi injakan untuk meningkatkan kualitas inovasi, bukan sekadar mempertahankan kuantitas.

Ia juga menekankan pentingnya izin untuk penguatan kelembagaan inovasi, termasuk pembentukan peraturan wilayah tentang inovasi. Regulasi ini memastikan penemuan melangkah secara sistematis dan berkepanjangan dengan kepastian hukum.

Selain itu, Yusharto mendorong optimasi monitoring dan pertimbangan berkala terhadap penyelenggaraan penemuan serta penguatan pedoman info inovasi. Pemanfaatan teknologi dan integrasi info menjadi aspek krusial dalam mendukung ekosistem penemuan nan adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

"Tanpa monitoring dan pertimbangan nan kuat, penemuan berpotensi tidak berkelanjutan. Karena itu, penguatan pedoman info menjadi krusial sebagai fondasi dalam merumuskan kebijakan," tuturnya.

Konten ini diolah dengan support AI.

sumber : antara