BPS Wawancarai Sri Sultan untuk Sensus Ekonomi 2026

Sri Sultan HB X.(MI/Agus Utantoro)

GUBERNUR Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sri Sultan HB X, menerima petugas Badan Pusat Statistik (BPS) dan menjadi responden dalam Sensus Ekonomi 2026 (SE2026). Plt Kepala BPS DIY, Endang Tri Wahyuningsih, mengapresiasi keterbukaan Sri Sultan dalam memberikan data. 

Sri Sultan, kata Endang, meletakkan perhatian besar pada sektor-sektor unggulan DIY--seperti pendidikan, pariwisata, jasa, ekonomi kreatif, dan UMKM--agar dapat dipetakan secara presisi melalui sensus ini.

"Tadi Sri Sultan berpesan kepada seluruh masyarakat DIY agar menerima petugas sensus dengan baik, memberikan info apa adanya, lantaran info tersebut dijamin kerahasiaannya," ujar Endang.

Menanggapi kekhawatiran nan kerap muncul di masyarakat, Endang menegaskan bahwa seluruh info responden dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik. Data nan dihimpun murni digunakan untuk kepentingan perencanaan pembangunan dan statistik, bukan untuk urusan perpajakan maupun penegakan hukum.

Sejak dimulai pada 15 Juni lalu, progres pendataan SE2026 di DIY sekarang mencapai sekitar 9 persen. Sebanyak 4.082 petugas sensus diterjunkan di seluruh wilayah kabupaten/kota hingga 31 Agustus 2026.

Menyadari ada tantangan berupa info nan belum merata, BPS DIY terus memperkuat sosialisasi dengan merangkul pemerintah wilayah hingga perangkat lokal seperti Ketua RT, dukuh, dan kalurahan. Keterlibatan Sri Sultan sebagai tokoh sentral diharapkan bisa membangun kepercayaan publik dan mengikis keraguan para pelaku usaha.

Guna mengantisipasi kerawanan di lapangan dan ruang siber, BPS menerapkan dua langkah preventif utama:

Ia menjelaskan, setiap petugas wajib mengenakan atribut resmi berupa rompi, tanda pengenal, dan mengantongi surat tugas dari BPS.

Pendataan dilakukan menggunakan perangkat digital nan langsung terintegrasi dengan server pusat, dilengkapi sistem penemuan anomali awal untuk menjamin keamanan info responden.

Sensus Ekonomi 2026 merupakan agenda raksasa 10 tahunan nan bakal memotret transformasi ekonomi makro, termasuk pesatnya perkembangan ekonomi digital. Lewat keteladanan nan dicontohkan dari dalam Keraton, masyarakat dan pelaku upaya di DIY diimbau untuk menyambut petugas sensus dengan tangan terbuka demi melahirkan kebijakan masa depan nan lebih presisi, adaptif, dan tepat sasaran.

Partisipasi aktif Sri Sultan ini bukan sekadar pemenuhan tanggungjawab penduduk negara, melainkan simbol kuat support Pemerintah Daerah DIY terhadap penyediaan info ekonomi nan berkualitas. Data nan jeli dinilai sebagai fondasi krusial dalam merumuskan arah kebijakan pembangunan wilayah dan nasional untuk satu dasawarsa ke depan.

Dalam proses pendataan nan melangkah hangat tersebut, Sri Sultan didampingi putri keduanya, GKR Condrokirono. Wawancara dilakukan oleh petugas sensus sesuai metodologi BPS, dengan disaksikan langsung oleh Plt Kepala BPS DIY, Endang Tri Wahyuningsih, dan Kepala BPS Kota Yogyakarta, Joko Prayitno. (I-2)