BPS RI Resmi Mulai Sensus Ekonomi 2026 dari Sulawesi Tenggara, Ajak Masyarakat Sukseskan Pendataan Nasional

Badan Pusat Statistik (BPS) Republik Indonesia secara resmi memulai penyelenggaraan lapangan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) dari Sulawesi Tenggara. Pencanangan nan dipimpin langsung oleh Sonny Harry Budiutomo Harmadi di Lapangan Kantor Gubernur Sulawesi Tenggar(MI/Rahmat Rullah)

Badan Pusat Statistik (BPS) Republik Indonesia secara resmi memulai penyelenggaraan lapangan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) dari Sulawesi Tenggara. Pencanangan nan dipimpin langsung oleh Sonny Harry Budiutomo Harmadi di Lapangan Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara, Senin (15/6), menjadi penanda dimulainya pendataan ekonomi secara serentak di seluruh Indonesia.

Kegiatan tersebut dihadiri jejeran pemerintah pusat dan daerah, unsur Forkopimda, ketua lembaga vertikal, BUMN dan BUMD, pelaku usaha, akademisi, media massa, serta seluruh jejeran BPS. Sulawesi Tenggara dipilih sebagai letak pencanangan nasional nan menandai dimulainya salah satu agenda statistik terbesar di Indonesia dalam satu dasawarsa terakhir.

Sebagai simbol dimulainya penyelenggaraan sensus, Wakil Kepala BPS RI berbareng Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara memasangkan rompi dan tanda pengenal kepada perwakilan petugas sensus. Sebanyak lebih dari 2.600 petugas bakal diterjunkan untuk melakukan pendataan upaya dan aktivitas ekonomi family di seluruh wilayah Sulawesi Tenggara.

Dalam amanatnya, Sonny Harry Budiutomo Harmadi menegaskan bahwa Sensus Ekonomi 2026 merupakan momentum krusial untuk memotret kondisi perekonomian Indonesia secara menyeluruh sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan nasional nan lebih tepat sasaran.

“Hari ini kita memulai pendataan lapangan Sensus Ekonomi 2026 secara serentak di seluruh Indonesia. Dari Sulawesi Tenggara, kita memulai langkah besar untuk mencatat perekonomian bangsa. Setiap upaya nan didata bakal menjadi fondasi krusial dalam penyusunan kebijakan pembangunan Indonesia ke depan,” ujarnya.

Ia menjelaskan, Sensus Ekonomi merupakan aktivitas nan dilaksanakan setiap sepuluh tahun sekali guna memperoleh gambaran komplit mengenai struktur, karakteristik, dan perkembangan ekonomi Indonesia. Pada penyelenggaraan tahun 2026, terdapat sejumlah pembaruan krusial dibandingkan sensus sebelumnya.

Untuk pertama kalinya, cakupan pendataan diperluas dengan memasukkan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan sebagai bagian dari sensus. Selain itu, pendataan juga menjangkau aktivitas ekonomi family secara langsung dari rumah ke rumah untuk menghasilkan info nan lebih komprehensif dan akurat.

Menurut Sonny, pendataan lapangan bakal berjalan selama dua separuh bulan, mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026. Dalam periode tersebut, petugas bakal mendata beragam aktivitas ekonomi masyarakat dan bumi upaya di seluruh Indonesia.

BPS RI juga membujuk seluruh masyarakat untuk mendukung penyelenggaraan sensus melalui aktivitas “TIR”, ialah menerima kehadiran petugas sensus, mengisi info dengan benar, serta memastikan kerahasiaan info tetap terjaga.

“Partisipasi masyarakat sangat menentukan kualitas info nan dihasilkan. Karena itu kami membujuk seluruh pelaku usaha, UMKM, akademisi, media, pemerintah daerah, dan masyarakat luas untuk bersama-sama menyukseskan Sensus Ekonomi 2026,” katanya.

BPS mencatat Sulawesi Tenggara mempunyai sekitar 280 ribu unit upaya nan tersebar di beragam sektor dan wilayah. Jumlah tersebut menunjukkan pertumbuhan aktivitas ekonomi nan terus berkembang sekaligus menjadi potensi besar dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Data hasil Sensus Ekonomi 2026 nantinya bakal menjadi dasar pemerintah dalam memahami persebaran usaha, mengidentifikasi sektor unggulan, memetakan kesempatan investasi, serta menyusun beragam program pembangunan dan pemberdayaan ekonomi nan lebih efektif.

Sementara itu, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara menyatakan support penuh terhadap penyelenggaraan Sensus Ekonomi 2026 melalui deklarasi berbareng nan dibacakan Wakil Gubernur dan dilanjutkan dengan penandatanganan komitmen dukungan. Pencanangan nasional kemudian ditandai dengan penekanan tombol sirene oleh Wakil Kepala BPS RI berbareng jejeran pemerintah daerah.

Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara menegaskan bahwa info nan dihasilkan dari sensus bakal menjadi instrumen krusial dalam merumuskan kebijakan pembangunan nan berbasis bukti dan kebutuhan riil masyarakat.

“Melalui sensus ini bakal lahir info nan lebih jeli sehingga potensi wilayah dapat dipetakan secara lebih jelas. Data tersebut menjadi landasan bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan dan program pembangunan nan efektif, terukur, dan tepat sasaran,” ujarnya.

Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 diharapkan menghasilkan pedoman info ekonomi nasional nan lebih komplit dan berkualitas, sekaligus menjadi fondasi dalam memperkuat perencanaan pembangunan Indonesia menuju pertumbuhan ekonomi nan inklusif dan berkelanjutan. (X-6)