BPS Canangkan Sensus Ekonomi 2026 di Sumut dan Sultra

Wakil Kepala BPS RI Sonny Harry Budiutomo mencanangkan Sensus Ekonomi 2026.(Dok. BPS)

BADAN Pusat Statistik (BPS) resmi memulai pendataan lapangan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) secara serentak di seluruh Indonesia sejak Senin (15/6). Wakil Kepala BPS RI, Sonny Harry Budiutomo Harmadi, mencanangkan langsung penyelenggaraan agenda sepuluh tahunan ini di dua wilayah strategis, ialah Provinsi Sulawesi Tenggara dan Sumatera Utara.

Pencanangan di Sulawesi Tenggara dipusatkan di Lapangan Kantor Gubernur Sultra, Kendari, pada Senin (15/6). Dalam apel campuran nan dihadiri lebih dari 1.200 peserta tersebut, Sonny menekankan bahwa SE2026 merupakan fondasi krusial bagi pengambilan kebijakan pembangunan nasional dan wilayah dalam satu dasawarsa ke depan.

“Setiap upaya nan didata bakal menjadi bagian dari fondasi penyusunan kebijakan pembangunan Indonesia di masa depan. Karena itu, partisipasi masyarakat dan pelaku upaya menjadi kunci keberhasilan Sensus Ekonomi 2026,” ujar Sonny Harry Budiutomo Harmadi di Kendari.

Di Sulawesi Tenggara, BPS menerjunkan lebih dari 2.600 petugas untuk menyisir seluruh aktivitas ekonomi. Sonny juga memperkenalkan semboyan “TIR” kepada masyarakat, ialah Terima petugas, Isi info dengan benar, dan Rahasia info terjaga keamanannya. Pendataan lapangan kali ini berjalan selama dua separuh bulan, mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026.

Sebelumnya, pada Kamis (11/6), pencanangan serupa dilakukan di Open Stage Parapat, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Agenda ini dihadiri langsung oleh Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution. Sonny menjelaskan bahwa SE2026 di Sumatera Utara bakal mencakup 4,8 juta family dengan metode door-to-door.

“SE2026 adalah sensus ekonomi nan paling lengkap. Selain pelaku usaha, baru kali ini sensus ekonomi bakal mendatangi rumah-rumah penduduk secara langsung. Kami juga bakal mencacah pelaku upaya pertanian nan tidak tercakup pada sensus ekonomi sebelumnya,” jelas Sonny.

Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution, menyambut baik langkah BPS tersebut. Menurutnya, info mutakhir dari SE2026 sangat dibutuhkan pemerintah wilayah untuk menyusun kebijakan nan lebih tepat sasaran, inklusif, dan berkekuatan saing.

Melalui SE2026, BPS bermaksud memotret struktur ekonomi secara utuh, termasuk melakukan pemetaan UMKM, penyerapan tenaga kerja, hingga identifikasi kesempatan investasi di daerah. Seluruh info nan dikumpulkan dijamin kerahasiaannya sesuai dengan undang-undang nan berlaku. (RO/Z-10)