BPH Migas Temukan Dugaan Penyalahgunaan BBM Subsidi di Aceh, Ini Modusnya

Jakarta -

Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menemukan dugaan penyalahgunaan penyaluran BBM subsidi ketika melakukan pengawasan di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Meulaboh, Aceh Jaya dan Kota Sabang di Pulau Weh, Provinsi Aceh, Minggu dan Senin (19-20/7/2026).

Anggota Komite BPH Migas Bambang Hermanto menemukan kendaraan jenis pick up nan diduga sebagai pengerit. Di mana pada bagian belakang mobil ditemukan beberapa jerigen untuk wadah BBM subsidi nan dibeli dari sejumlah SPBU. Modus nan digunakan, BBM di dalam kendaraan dialirkan melalui selang ke dalam jerigen.

Bambang mengatakan bahwa praktik ini sangat merugikan masyarakat. Hal ini lantaran nantinya BBM tersebut bakal dijual kembali dengan nilai nan lebih mahal.

"Kendaraan-kendaraan tersebut diduga sebagai pengerit dengan modus helikopter. Pengemudi mobil melakukan pembelian BBM subsidi di beberapa SPBU dan BBM nan berada di tangki mobil dialirkan ke jerigen untuk dijual kembali dengan nilai lebih mahal. Tentu ini (pelanggaran) kita berikan hukuman tegas," kata Bambang dikutip dari laman resmi BPH Migas, Jumat (24/7/2026).

BPH Migas juga melakukan pembinaan kepada kepada SPBU agar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi penyalahgunaan BBM subsidi, termasuk praktik penggunaan banyak QR Code untuk memperjualbelikan BBM subsidi.

"Hati-hati dalam menerima alias melayani mobil-mobil nan selama ini disinyalir menjadi mobil pengerit di mana mobil ini mempunyai banyak QR Code dan digunakan untuk mengambil alokasi alias mengambil jatah BBM untuk kemudian dijual kembali kepada nan lain. Ini sangat merugikan masyarakat," katanya.

Ia menegaskan, penyalur nan terbukti melanggar ketentuan bakal dikenai sanksi. Apabila ditemukan penggunaan QR Code nan tidak sesuai dengan identitas kendaraan, pengelola SPBU diminta segera melaporkannya kepada BPH Migas alias Pertamina Patra Niaga.

Selain itu, pengelola SPBU diminta terus memperkuat koordinasi dengan Pertamina Patra Niaga dan pemerintah wilayah agar setiap hambatan pengedaran dapat segera ditangani.

(hrp/fdl)