BPGMN Bidik Penurunan Karhutla di Lahan Gambut

Karhutla.(Antara)

BADAN Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) bakal memperkuat pemetaan akibat dan pemantauan kondisi gambut untuk menekan kebakaran rimba dan lahan (karhutla) nan berulang. Langkah ini menjadi salah satu prioritas Kepala BPGMN Satyawan Pudyatmoko setelah dilantik Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Kamis (15/10).

Satyawan mengatakan, pengelolaan gambut perlu diperkuat untuk mengantisipasi kebakaran saat musim tandus ekstrem, termasuk ketika kejadian El Nino meningkatkan akibat kekeringan. Selain merusak lingkungan, karhutla juga dapat mengganggu aktivitas masyarakat dan menimbulkan akibat terhadap kesehatan.

"Arahan Pak Presiden, kita diharapkan untuk bisa mengelola gambut, namanya Badan Pengelolaan, mengelola gambut agar kelak ketika terjadi musim tandus nan ekstrem seperti saat ini kebakaran bisa ditekan, sehingga tidak mengganggu kehidupan masyarakat dan tidak mengganggu kesehatan," tuturnya.

Untuk mengurangi akibat tersebut, BPGMN bakal mengandalkan support sains dan teknologi, termasuk pemodelan kondisi kekeringan serta pemetaan wilayah rawan kebakaran. Badan ini juga bakal melibatkan para mahir dari beragam bidang, seperti hidrologi, revegetasi gambut, sosial ekonomi, dan ekosistem mangrove.

Satyawan menegaskan, keberhasilan program tidak hanya diukur dari pemulihan lahan nan rusak, tetapi juga dari keahlian mencegah kebakaran berulang. Karena itu, pemetaan terhadap Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) menjadi bagian dari upaya untuk menentukan langkah pengelolaan nan lebih tepat.

"Tentu jika sasaran untuk kapan selesai tentu kita kan dibatasi juga oleh waktu. Paling tidak nan kita harapkan ada penurunan secara gradual, nan dulunya terbakar, terulang, tidak lagi terbakar. Lalu ada sekitar 500 sekian KHG, Kesatuan Hidrologis Gambut tentu juga bakal kita petakan nanti," jelasnya.

Selain gambut, BPGMN mempunyai mandat untuk melindungi ekosistem mangrove, menekan deforestasi, serta memulihkan area gambut dan mangrove nan mengalami kerusakan akibat kebakaran maupun aspek lainnya. Pemulihan tersebut diharapkan dapat mengembalikan kegunaan ekosistem sekaligus memperkuat upaya pencegahan musibah lingkungan.

Wakil Kepala BPGMN Sriyanto menambahkan, upaya menekan karhutla memerlukan koordinasi dengan beragam lembaga nan mempunyai peran dalam penanganan kebakaran. Menurut dia, BPGMN merupakan salah satu unsur dari sejumlah entitas nan kudu bekerja berbareng untuk menghadapi persoalan tersebut.

"Tentunya kerjasama ya, kita ini kan salah satu badan dari sekian entitas nan memang berganti untuk menangani karhutla," tuturnya.

Sriyanto juga menekankan pentingnya mendeteksi persoalan sejak dini, menganalisis hubungan antarindikator, kemudian menyusun proyeksi untuk menentukan tindakan pencegahan. Salah satu parameter nan perlu dipantau adalah ketinggian muka air gambut, nan dapat membantu memperkirakan peningkatan akibat kebakaran.

"Jadi kudu bisa mendeteksi, mengidentifikasi semua persoalan nan ada, kemudian kita membikin analisa korelasi, dan akhirnya kita membikin proyeksi. Saya sudah memandang beberapa negara, itu sesuatu nan bisa diperkirakan. Kalau kita sudah tahu permukaan air gambut itu, jika misalkan itu sudah kurang dari 40 cm, ya kita kudu segera berbuat," ujarnya. (Mir/P-3)