Bos Bulog Sebut Butuh Rp 1,1 Triliun untuk Tambahan Beras SPHP

Jakarta, CNBC Indonesia - Perum Bulog memperkirakan memerlukan anggaran sekitar Rp1,1 triliun untuk menjalankan tambahan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) beras sebanyak 1 juta ton.

Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan, kebutuhan anggaran tersebut dihitung berasas biaya sekitar Rp11.000 per kilogram (kg) untuk tambahan beras SPHP nan telah disetujui pemerintah.

"Totalnya, jika Rp11.000 (per kg) dikalikan 1 juta ton ya Rp1,1 triliun. Itu untuk SPHP-nya," kata Rizal saat ditemui di Kantor Bulog, Jakarta, Senin (7/9/2026).

Tambahan anggaran tersebut berangkaian dengan keputusan pemerintah menyetujui penambahan kuantum beras SPHP dari usulan awal Bulog sebesar 400 ribu ton menjadi 1 juta ton. Tambahan pasokan itu disiapkan untuk menghadapi potensi gangguan produksi akibat El Nino, nan diperkirakan tetap berjalan hingga memasuki masa panen pada Maret 2027.

Rizal mengatakan, tambahan SPHP tersebut nantinya bakal disalurkan dengan skema nan sama seperti program SPHP sebelumnya. Namun, penyalurannya bakal mempertimbangkan wilayah nan berpotensi mengalami kerawanan akibat dampak El Nino.

"Seperti layaknya SPHP nan normal seperti biasa. Penyalurannya sesuai dengan potensi-potensi rawan nan kita hadapi mengenai dengan masalah El Nino sekarang. Tadi kami diingatkan agar untuk SPHP ke depan ini juga memandang potensi-potensi kerawanan akibat El Nino," ujarnya.

Rizal menyebut akibat El Nino berpotensi menekan produksi pertanian, termasuk meningkatkan akibat kandas panen. Karena itu, SPHP bakal menjadi salah satu instrumen pemerintah untuk menjaga pasokan, sekaligus memberikan beras dengan nilai terjangkau kepada masyarakat.

"Yang mana akibat El Nino ini juga ada sedikit mungkin berakibat terhadap kandas panen dan lain sebagainya, maka di situlah peran SPHP kudu turun sehingga memberikan stimulus kepada masyarakat, memberikan nilai nan murah kepada masyarakat dengan menitikberatkan kualitas daripada beras tersebut," terang dia.

Ia menegaskan, penyelenggaraan SPHP tidak hanya mengejar jumlah penyaluran. Kualitas beras juga menjadi perhatian lantaran pemerintah mau memastikan beras nan sampai ke masyarakat tetap layak konsumsi.

"Jangan sampai kelak beras-berasnya tidak berbobot sehingga kelak masyarakat kecewa. Ini nan diingatkan oleh Komisi IV DPR RI tadi," katanya.

Kendati demikian, Rizal mengatakan persoalan anggaran program tersebut nantinya bakal dibahas antara Kementerian Keuangan dan Badan Pangan Nasional (Bapanas). Bulog, kata dia, hanya berkedudukan sebagai pelaksana program.

"Khusus untuk anggaran, anggaran kelak bakal dibicarakan langsung oleh Kementerian Keuangan dengan Bapanas dalam perihal ini," pungkas Rizal.

(wur) [Gambas:Video CNBC]