Bos BPJS Ketenagakerjaan Tunjuk Daerah RI Ini Banyak PHK

Jakarta, CNBC Indonesia - Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Saiful Hidayat mengungkapkan, Jawa Barat menjadi wilayah nan paling banyak mendapat sorotan mengenai potensi pemutusan hubungan kerja (PHK), terutama pada industri nan berjuntai pada bahan baku berbasis minyak dan plastik.

"Yang pasti di wilayah Jawa Barat, tentunya bahan-bahan bakunya tergantung dengan minyak, plastik, nan tentunya bakal terdampak dengan kondisi perekonomian dan perang nan saat ini terjadi," kata Saiful saat ditemui di instansi Kementerian Koperasi (Kemenkop), Jakarta, Senin (11/5/2026).

Hal itu sejalan dengan info Satu Data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). Hingga Januari-April 2026, jumlah pekerja nan terkena PHK tercatat mencapai 15.425 orang. Jawa Barat menjadi provinsi dengan nomor PHK tertinggi, ialah sebanyak 3.339 pekerja alias sekitar 21,65% dari total nasional.

Setelah Jawa Barat, jumlah PHK terbesar tercatat terjadi di Kalimantan Selatan sebanyak 1.581 pekerja, Banten 1.536 pekerja, Jawa Timur 1.367 pekerja, serta Kalimantan Timur 1.237 pekerja.

Saiful mengatakan, BPJS Ketenagakerjaan sekarang mulai memetakan perusahaan-perusahaan nan berpotensi melakukan PHK agar proses pencairan kewenangan pekerja bisa dilakukan lebih cepat, andaikan gelombang PHK betul-betul terjadi.

"Kita sedang menata dan memastikan perusahaan-perusahaan mana nan potensi bakal PHK, dan kita sudah siapkan datanya. Ini bakal kita bergerak aktif menghubung kepada para pemberi kerjanya, untuk memastikan bahwa kelak jika memang terjadi PHK, maka hak-hak dari pekerja bisa kita pastikan mereka segera bisa terima. Termasuk jika dibutuhkan kita bakal membuka counter-counter di lokasi-lokasi tempat perusahaan nan mengalami PHK," ujarnya.

Ia menegaskan, tugas BPJS Ketenagakerjaan saat ini adalah memastikan pekerja terdampak PHK tetap memperoleh pelayanan dan kewenangan mereka secara cepat.

"Tugas kami adalah memastikan bahwa pekerja nan terdampak oleh PHK itu segera dapat dilayani dan mendapatkan haknya," ucap dia.

Meski begitu, Saiful mengaku BPJS Ketenagakerjaan tidak mempunyai info perincian mengenai perusahaan maupun sektor spesifik nan bakal melakukan PHK. Namun, pihaknya memastikan bakal bergerak proaktif untuk melayani pekerja terdampak.

"Di mana dan seperti apa itu kami tidak mempunyai data. Tetapi nan pasti, kami bakal langsung melakukan proaktif dan siap untuk segera memberikan hak-hak bagi para pekerja nan bakal terdampak PHK," pungkasnya.

(wur)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]